Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengambil langkah preventif untuk melindungi generasi muda di ruang siber. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, yang merupakan aturan turunan dari PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP Tunas). Aturan ini diberlakukan mulai 28 Maret 2026.
Dalam aturan tersebut, platform besar seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Threads, Bigo Live, hingga Roblox diwajibkan menonaktifkan akun yang teridentifikasi milik pengguna di bawah usia 16 tahun. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya negara untuk melindungi anak di bawah umur dari risiko paparan konten digital yang tidak sesuai.
Tantangan Serius yang Dihadapi dan Alternatif Solusi
Dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Politik (FHIP) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D., menilai bahwa meskipun tujuannya baik untuk mengurangi paparan konten negatif, pemerintah akan menghadapi tantangan teknis yang besar, terutama soal integritas data kependudukan.
“Anak yang belum cukup umur bisa saja menggunakan identitas orang tuanya ketika membuat akun. Karena data kita belum sepenuhnya terintegrasi, proses verifikasi itu akan sulit dilacak,” ujarnya mengutip dari laman ums.ac.id.
Di sisi lain, rendahnya kesadaran literasi digital di masyarakat turut menjadi tantangan utama dalam ruang digital di Indonesia. Masih banyak pengguna internet yang cenderung langsung membagikan informasi tanpa melakukan verifikasi pada atas benar atau tidaknya informasi yang mereka peroleh.
Wardah membandingkan pengalamannya saat menjadi dosen tamu di Swedia yang menunjukkan adanya perbedaan penggunaan teknologi digital. Menurutnya, mahasiswa tetap fokus mengikuti diskusi di kelas meskipun diperbolehkan membawa gawai.
“Mereka tahu kapan waktunya belajar dan kapan waktunya menggunakan gadget. Ketika diskusi berlangsung, tidak ada yang membuka media sosial,” kata Wardah.
Lalu, adakah metode atau solusi lainnya alih-alih memberikan pembatasan usia?
Wardah mengusulkan pendekatan yang lebih realistis seperti yang diterapkan di Inggris, yakni metode pembatasan waktu tayang atau konsumsi media. Menurutnya, perlindungan anak harus bersifat komprehensif, melibatkan pengawasan orang tua dan tanggung jawab platform, bukan hanya sekadar blokir usia.
Di Ingis, tayangan televisi anak pada waktu tertentu akan dibatasi sebagai bentuk pengendalian pemerintah atas konsumsi media. Menurutnya, perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara komprehensif dengan penguatan literasi digital, tanggung jawab bersama dalam mengelola platform digital, serta pengawasan orang tua agar anak tidak dibiarkan menghadapi risiko di ruang digital sendirian.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
