Pelayanan publik merupakan wajah dari sebuah pemerintahan. Kualitasnya menjadi barometer utama bagi masyarakat dalam menilai keberhasilan reformasi birokrasi.
Standar kualitas layanan di Indonesia didorong untuk terus berbenah. Melalui Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), seluruh pemerintah daerah di Indonesia dievauasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya.
Evaluasi ini didasarkan pada Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 yang diterbitkan pada awal Januari lalu. Penilaian dilakukan melalui instrumen yang ketat, mencakup enam aspek utama: kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi.
Kawan GNFI, tujuan dilakukannya evaluasi ini bukan hanya memberikan peringkat, tapi juga mendorong daerah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan birokrasi yang berdampak langsung bagi rakyat.
Daftar Daerah dengan Pelayanan Publik Terbaik
Berdasarkan data KemenPAN RB yang diolah oleh GoodStats, berikut adalah 10 kota di Indonesia dengan skor Indeks Pelayanan Publik (IPP) tertinggi yang masuk dalam kategori "Prima" (A):
1. Kota Surabaya (Skor: 4,84)
Surabaya kokoh di puncak berkat konsistensi integrasi layanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP). Unggul dalam aspek digitalisasi, Surabaya mempermudah warga melalui aplikasi Satu Atap yang memangkas waktu pengurusan administrasi kependudukan dan perizinan usaha.
2. Kota Surakarta (Skor: 4,80)
Solo dikenal dengan pendekatan humanis dalam pelayanan publik. Keunggulannya kota cantik ini terletak pada respons cepat kanal pengaduan masyarakat yang terintegrasi langsung dengan unit kerja terkait. Hal ini membuat setiap keluhan warga mendapat solusi dalam waktu singkat.
3. Kota Denpasar (Skor: 4,80)
Sebagai destinasi wisata dunia, Denpasar unggul dalam standar pelayanan ramah difabel dan lansia. Inovasi layanan perizinan pariwisata digitalnya menjadi tolok ukur nasional dalam efisiensi birokrasi sektor ekonomi kreatif.
4. Kota Depok (Skor: 4,76)
Depok menunjukkan peningkatan signifikan pada aspek sarana prasarana dan profesionalisme SDM. Salah satu yang menonjol adalah transformasi Puskesmas yang memiliki standar layanan setara rumah sakit swasta.
5. Kota Bandung (Skor: 4,73)
Bandung unggul dalam aspek inovasi melalui pemanfaatan Internet of Things (IoT) untuk pemantauan layanan publik di tingkat kecamatan. Hal ini menciptakan transparansi yang tinggi bagi warga.
6. Kota Bekasi (Skor: 4,73)
Keunggulan Bekasi terletak pada perluasan jangkauan layanan melalui MPP Mini yang tersebar di pusat perbelanjaan, sehingga mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.
7. Kabupaten Sumedang (Skor: 4,72)
Satu-satunya kabupaten dalam daftar, Sumedang menjadi "juara" dalam urusan digitalisasi data melalui skema Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diakui secara nasional.
8. Kota Pontianak (Skor: 4,71)
Mewakili luar Pulau Jawa, Pontianak menonjol dalam penyederhanaan birokrasi perizinan ekspor-impor dan transparansi biaya layanan yang sangat jelas.
9. Kota Pasuruan (Skor: 4,71)
Pasuruan sukses meningkatkan skor IPP melalui perbaikan sistem informasi pelayanan publik yang memudahkan warga memantau status dokumen mereka secara real-time.
10. Kota Madiun (Skor: 4,71)
Madiun dikenal dengan inovasi penataan ruang publik yang inklusif. Cara ini dapat memastikan fasilitas umum dan kantor pelayanan dapat diakses dengan nyaman oleh seluruh lapisan masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
