Ketegangan antara Iran dengan Israel-Amerika Serikat tampaknya masih cukup jauh dari kata damai. Teheran bahkan menyatakan bahwa menereka menolak negosiasi dan diplomasi dengan Washington dan menyatakan kesiapannya untuk menghadapi konflik berkepanjangan.
Konflik yang masih terus membara ini membawa kekhawatiran besar akan terganggunya pasokan miyak dunia yang akan berdampak langsung bagi ketahanan energi, mengingat Iran dan beberapa negara di Timur Tengah merupakan ekssportir minyak mentah terbesar di dunia saat ini.
Gangguan yang terjadi di Selat Hormuz juga membuat distribusi minyak terganggu. Sebagai respons, beberapa negara kompak memberlakukan kebijakan baru buntut kekhawatiran akan semakin langkanya pasokan minyak akibat perang.
Sebagai contoh, Vietnam dan Thailand mendorong diberlakukannya sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) untuk menghemat energi. Di sisi lain, ada pula Bangladesh yang menutup universitas per 9 Maret 2026 akibat krisis bahan bakar minyak.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI Bahlil Lahadalia menyampaikan jika cadangan pasokan operasional bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini hanya akan bertahan sekitar 20-23 hari saja, jauh di bawah standar internasional yang mencapai 90 hari.
Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah Indonesia menyikapi kemungkinan kelangkaan BBM imbas perang di Timur Tengah ini?
Indonesia yang Masih Bergantung pada Impor
Dewan Pengarah Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada, Prof. Deendarlianto, melalui situs resmi ugm.ac.id. mengatakan bahwa menipisnya cadangan operasional BBM di Tanah Air sebagai alarm bagi pemerintah untuk segera berbenah. Kondisi ini memang dipengaruhi oleh tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak.
Saat ini, produksi minyak mentah dalam negeri dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi nasional yang terus meningkat. Oleh karena itu, Indonesia masih sangat bergantung dengan impor minyak dari beberapa negara pemasok, seperti negara-negara di Timur Tengah, Afrika, hingga Amerika Selatan.
“Produksi minyak mentah kita tidak sampai 700 ribu barel per hari, sementara kebutuhan nasional sekitar 1,5 juta barel per hari. Artinya, kita masih harus mengimpor minyak mentah dalam jumlah banyak untuk menutup kebutuhan tersebut,” kata Deen.
Ketergantungan impor minyak mentah ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak geopolitik global. Gangguan jalur distribusi seperti yang terjadi di Selat Hormuz dapat berdampak pada distribusi energi internasinal, keterlaatan pasokan, sampai peningkatan harga minyak dunia.
"Kita sangat bergantung pada impor, sehingga saat terjadi konflik atau gangguan jalur distribusi, pasokan bisa terganggu dan harga minyak internasional juga ikut naik,” imbuhnya.
Dorong Pengembangan EBT sebagai Alternatif
Meskipun dinilai masih bergantung pada impor, kondisi dunia yang pelik saat ini justru dinilai Deen bisa dijadikan sebagai peluang bagi pemerintah untuk mulai mengembangkan sumber energi baru terbarukan (EBT). Selama ini, pengembangan energi terbarukan di Indonesia masih terhambat karena harganya masih jauh dari harga minyak fosil.
Deen pun mendorong pemerintah untuk mempercepat implementasi kebijakan energi baru, seperti B40 (40 persen bahannya berasal dari minyak sawit) dan E10 bioetanol (terbuat dari singkong atau tebu).
Ia menilai, implementasi EBT bisa mengurangi ketergantungan impor bahan bakar Indonesia secara bertahap. Saat harga minyak dunia naik, diharapkan energi terbarukan bisa menjadi lebih kompetitif.
“Ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk mempercepat pengembangan biodiesel, bioetanol, maupun sumber energi alternatif lainnya,” ujarnya lebih lanjut.
Di sisi lain, momentum kenaikan harga minyak juga bisa menjadi langkah baru untuk menguatkan riset dan pengembangan energi. Deen berpendapat jika langkah baru bisa mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan. Perlu ada kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri melalui riset terapan untuk mewujudkan hal tersebut.
“Hilirisasi dari riset dasar menuju riset terapan, itu saatnya sekarang, terutama di energi terbarukan,” paparnya.
Terakhir, Deen menilai jika Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat untuk memperkuat kedaulatannya di sektor energi. Hal ini juga ditentukan oleh keberanian pemerintah dalam menentukan arah kebijakan energi.
“Saya kira sekarang ini jadi momentum bagi dunia riset dan perguruan tinggi untuk mempercepat penelitian terapan di bidang energi terbarukan agar bisa segera diimplementasikan secara industri,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
