Meletusnya konflik antara Iran dengan Israel dan Amerika Serikat mendorong ditutupnya Selat Hormuz. Selat yang menjadi urat nadi distribusi minyak mentah dari Timur Tengah ke berbagai belahan dunia ini dilaporkan ditutup oleh Iran imbas serangan Israel dan Amerika Serikat.
Selat Hormuz adalah jalur pelayaran sempit dan strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Selat Hormuz sangat vital untuk menyokong pasokan minyak dunia.
Selat ini menjadi jalur transit bagi 20 persen pasokan minyak dunia per hari. Terganggunya Selat Hormuz jelas akan menghambat distribusi minyak yang akan memicu lonjakan harga minyak mentah dan energi global secara signifikan.
Di lain sisi, meskipun banyak yang menggemborkan pemberitaan soal penutupan Selat Hormuz, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, justru mengungkap bahwa Selat Hormuz tidaklah ditutup. Dalam keterangannya, ia menyebut jika Selat Hormuz tetap dibuka. Namun, ada protokol lalu lintas khusus untuk perang.
Kawan GNFI, di balik perannya yang begitu vital, Selat Hormuz justru menjadi salah satu titik yang sangat berisiko akibat konflik. Selat ini disebut-sebut menjadi titik paling rawan kritis dalam peta perdagangan dunia.
Lalu, adakah dampak penutupan Selat Hormuz untuk Indonesia? Sepenting apa selat ini untuk Indonesia?
Sepenting Apa Selat Hormuz untuk Indonesia?
Selat Hormuz sangat penting bagi Indonesia karena merupakan jalur pendukung utama pasokan energi dalam negeri. Gangguan di selat ini berpotensi memicu krisis energi nasional.
Kawan GNFI, Indonesia saat ini masih bergantung pada impor energi. Salah satu negara yang menjual minyaknya ke Indonesia adalah Arab Saudi.
Sebagai informasi, negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Irak, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, sampai Iran masuk ke dalam daftar negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Minyak-minyak yang diekspor negara-negara tersebut akan dibawa kapal tanker besar menuju negara tujuan dan melewati Selat Hormuz.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, dalam keterangannya di ANTARA menyebut jika porsi impor minyak mentah Indonesia dari Timur Tengah adalah sebesar 20-25 persen dari total impor minyak mentah Indonesia secara keseluruhan.
Artinya, jika Selat Hormuz mengalami gangguan, hal ini akan menyebabkan kelangkaan pasokan bahan bakar minyak dalam negeri. Bahkan, jika terus berlanjut, harga minyak dunia bisa melambung tinggi. Ini akan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) domestik.
Selat Hormuz juga berperan penting dalam menyuplai minyak di pasar Asia Timur, utamanya Tiongkok. negara ini memang sudah “berlangganan” untuk membeli minyak dari Timur Tengah, khususnya Iran.
Meskipun demikian, Indonesia juga memiliki alternatif lain dengan melakukan diversifikasi impor dari Amerika Serikat, Brasil, hingga negara-negara di Afrika seperti Angola. Di sisi lain, dalam hal BBM, pemerintah menyebut jika Indonesia tidak mengimpornya dari Timur Tengah, melainkan Asia Tenggara, termasuk Malaysia serta Singapura.
Apa yang Bisa Dilakukan Indonesia?
Dalam tulisan milik Dr. Muhammad Yamin, S.IP., M.Si, di situs resmi Universitas Jenderal Soedirman, terdapat beberapa rekomendasi kebijakan mendesak yang bisa dilakukan Indonesia. Pertama, pemerintah diminta untuk mempercepat pembangunan Strategic Petroleum Reserve (SPR) nasional yang memadai.
Selanjutnya, harus ada akselerasi transisi energi menuju sumber energi terbarukan (EBT) sebagai strategi struktural untuk mengurangi kerentanan pada gejolak harga minyak global. Indonesia juga diminta untuk menguatkan diplomasi energi multilateral melalui kerja sama dengan negara Asia lainnya yang sama-sama rentan terhadap gangguan Selat Hormuz, seperti Tiongkok, India, Jepang, dan Korea Selatan. Negara-negara ini secara kolektif menyerap 80 persen minyak yang melewati Selat Hormuz.
Terakhir, Yamin merekomendasikan revisi asumsi makro APBN secara lebih konservatif dengan memperhitungkan skenario disruptif geopolitik sebagai variabel tetap, bukan variabel kelanjutan.
Lebih lanjut, ia menyebut krisis Selat Hormuz seharusnya bisa menjadi katalis untuk transformasi fundamental dalam paradigma ketahanan energi nasional, mulai pendekatan reaktif-transaksional menuju pendekatan yang bersifat strategis, antisipatif, dan berdaulat.
“Krisis Selat Hormuz 2026 bukan peristiwa anomali. Ia adalah manifestasi dari pola berulang dalam ekonomi-politik energi global, di mana negara-negara berkembang yang bergantung pada impor energi fosil selalu menjadi pihak yang paling rentan terhadap gejolak geopolitik,” jelasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
