Kepergian Try Sutrisno pada 2 Maret 2026 menutup satu kepingan penting dalam mozaik besar sejarah Indonesia. Beliau bukan sekadar mantan Wakil Presiden atau purnawirawan jenderal, melainkan representasi dari satu generasi militer yang tumbuh, berkuasa, dan membentuk arah republik dalam lintasan sejarah yang panjang dan kompleks.
Lahir di Surabaya pada 15 November 1935, beliau tumbuh dari lingkungan sederhana yang keras dan penuh disiplin. Dari lorong-lorong kampung di Gang Genteng Bandar Lor, beliau belajar arti hidup, kerja keras, dan keteguhan. Sejak awal, hidupnya telah ditempa oleh situasi sosial dan politik yang membentuk karakter, cara berpikir, dan cara mengabdi.
Ayahnya, Subandi, bekerja sebagai sopir ambulans di Dinas Kesehatan Surabaya, sementara ibunya, Mardiyah, membesarkan anak-anaknya dengan nilai kesederhanaan dan ketabahan. Masa kecil Try Sutrisno berlangsung di tengah gejolak revolusi kemerdekaan.
Beliau sempat berhenti sekolah, bekerja sebagai penjual rokok dan koran, serta menjadi kurir informasi pada masa agresi militer Belanda. Pengalaman-pengalaman itu bukan sekadar fragmen biografis, tetapi fondasi mentalitas yang membentuk nasionalismenya.
Sejarawan Taufik Abdullah dalam Indonesia dalam Arus Sejarah (2012) menyebut generasi seperti Try Sutrisno sebagai “anak-anak republik” yang tumbuh bersama konflik dan idealisme kemerdekaan. Dalam konteks itu, nasionalisme Try Sutrisno tidak lahir dari wacana, tetapi dari pengalaman hidup yang nyata dan membumi.
Jalur hidupnya kemudian bergerak ke dunia militer melalui pendidikan formal. Setelah lulus SMA, Try Sutrisno masuk Akademi Teknik Angkatan Darat dan lulus pada 1959. Pendidikan militernya diperkuat melalui Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, yang membentuk pola pikir strategis, sistematis, dan disiplin struktural.
Beliau dikenal sebagai perwira teknik yang tenang, rapi, dan tidak banyak bicara. Rekannya, Benny Moerdani, dalam berbagai catatan biografi militer menggambarkannya sebagai pekerja keras yang jarang mencari sorotan.
Karier Try Sutrisno tidak melompat cepat, tetapi tumbuh perlahan melalui jalur struktural yang panjang dan konsisten, dari satuan zeni, komando teritorial, hingga pusat kekuasaan militer nasional. Di titik ini, Try Sutrisno mulai menjadi bagian dari mozaik kekuasaan negara.
Sejarah kemudian menempatkan Try Sutrisno sebagai Panglima Kodam, Kepala Staf Angkatan Darat, hingga Panglima ABRI. Pada fase inilah beliau masuk ke jantung kekuasaan Orde Baru. Beliau terlibat langsung dalam pengelolaan stabilitas keamanan nasional, sebuah peran yang membuatnya berada di simpul antara negara, kekuasaan, dan masyarakat.
Peristiwa Tanjung Priok 1984 dan Dili 1991 menjadi bagian paling kontroversial dalam rekam jejaknya. Akademisi Harold Crouch dalam The Army and Politics in Indonesia (2007) menyebut militer era itu sebagai “penjaga stabilitas politik dengan biaya sosial yang tinggi.”
Dalam mozaik sejarah, Try Sutrisno tidak berdiri sebagai figur tunggal, tetapi sebagai bagian dari sistem besar yang bekerja dengan logika zamannya sendiri.
Puncak simbolik posisinya dalam struktur negara terjadi saat Try Sutrisno dilantik sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 11 Maret 1993, mendampingi Presiden Soeharto. Di tengah konfigurasi politik Orde Baru, posisinya unik.
Try Sutrisno tidak sepenuhnya berada di lingkaran inti kekuasaan. Beliau dikenal luas di akar rumput, tetapi tidak dominan dalam elite politik. Dalam catatan media massa, beliau digambarkan sebagai figur yang lebih banyak bekerja dalam diam daripada tampil di panggung politik. Dalam mozaik kekuasaan negara, Try Sutrisno hadir sebagai figur struktural, bukan simbolik. Beliau bekerja lewat sistem, bukan lewat retorika.
Perannya tidak berhenti pada ranah militer dan politik. Di luar jabatan formal, Try Sutrisno tampil sebagai pembina olahraga nasional, pernah menjabat Ketua Umum PBSI, dan ikut membangun sistem pembinaan bulu tangkis nasional.
Kompas dalam “Militer dan Olahraga Nasional” (17/8/1994) mencatat kontribusinya dalam membangun manajemen olahraga modern. Ini memperlihatkan sisi lain dirinya sebagai administrator sipil yang memahami bahwa kekuatan bangsa tidak hanya lahir dari keamanan, tetapi juga dari budaya, prestasi, dan martabat internasional.
Dalam mozaik kebangsaan, Try Sutrisno tidak hanya hadir sebagai jenderal, tetapi juga sebagai pengelola institusi sosial.
Pemikirannya tentang Pancasila memperkuat posisinya sebagai figur ideologis negara. Dalam berbagai forum kebangsaan, Try Sutrisno menegaskan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan orientasi kebijakan publik.
Dalam Forum Group Discussion Pembinaan Ideologi Pancasila di Tangerang Selatan (21/10/2020), beliau menyatakan bahwa Pancasila harus menjadi basis etika kekuasaan, bukan sekadar simbol politik.
Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Yudi Latif dalam Negara Paripurna (2011) yang menempatkan Pancasila sebagai etika publik. Dalam bingkai sejarah, Try Sutrisno memposisikan Pancasila sebagai kompas moral negara, bukan alat legitimasi kekuasaan.
Dalam perspektif yang lebih luas, Try Sutrisno adalah representasi dari fase sejarah Indonesia yang penuh kontradiksi. Beliau adalah simbol stabilitas, tetapi juga bagian dari sistem yang melahirkan luka sosial. Beliau adalah prajurit, tetapi juga politisi.
Beliau adalah birokrat negara, tetapi juga figur publik. Samuel Huntington dalam The Soldier and the State (1957) menyebut konsep “military professionalism” sebagai bentuk militer yang tidak hanya berfungsi sebagai alat kekerasan, tetapi juga institusi sosial dan politik. Dalam kerangka ini, Try Sutrisno adalah figur institusional, bukan personal semata.
Nilai yang dapat diteladani dari hidupnya adalah disiplin, loyalitas pada negara, dan pengabdian jangka panjang. Try Sutrisno mengabdi sejak usia muda hingga akhir hayat tanpa pernah benar-benar lepas dari urusan kebangsaan.
Kejuangan baginya bukan retorika heroik, tetapi kerja sunyi yang konsisten. Beliau menunjukkan bahwa nasionalisme bisa hadir dalam bentuk kerja teknokratis, kebijakan struktural, dan penguatan institusi. Dalam konteks Indonesia hari ini, nilai ini terasa relevan di tengah budaya politik instan dan populisme simbolik.
Berbagai penghargaan yang diterimanya, dari Bintang Republik Indonesia hingga tanda jasa internasional, mencerminkan pengakuan negara atas pengabdiannya. Setelah kekuasaan formal berakhir, Try Sutrisno tetap hadir sebagai tokoh senior purnawirawan dan figur moral nasional. Beliau terus memberi pandangan, kritik, dan nasihat dalam diskursus kebangsaan. Dalam banyak forum, beliau tampil bukan sekadar sebagai mantan jenderal, tetapi sebagai negarawan yang menjaga jarak dari hiruk-pikuk politik praktis.
Dalam mozaik sejarah Indonesia, Try Sutrisno adalah satu keping penting yang tidak bisa dilepaskan dari gambar besarnya. Beliau bukan figur tanpa cela, tetapi juga bukan tokoh yang bisa dihapus dari narasi bangsa.
Beliau adalah bagian dari wajah Indonesia yang berproses, bertumbuh, dan belajar dari masa lalu. Sejarah tidak membutuhkan pahlawan sempurna, tetapi manusia nyata dengan segala kompleksitasnya.
Jenderal Try Sutrisno dalam mozaik sejarah Indonesia bukan sekadar nama, jabatan, atau pangkat. Beliau adalah potret tentang negara, kekuasaan, pengabdian, dan dilema kebangsaan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
