Indonesia dilaporkan akan menjadi negara pertama yang mengerahkan International Stabilization Force (ISF) ke Gaza, Palestina. Jumlah pasukan yang dikirimkan dikabarkan mencapai delapan ribu personel.
ISF merupakan salah satu upaya Board of Peace (BoP) yang digagas Presiden Amerika Donald Trump yang disebutnya menjadi cara untuk menyelesaikan konflik di Gaza. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga pernah beberapa kali menyinggung terkait kesiapan Indonesia untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.
Indonesia sendiri menjadi salah satu negara yang bergabung dengan BoP bentukan Trump itu. Bersama dengan Mesir, Qatar, dan Azerbaijan, Indonesia menjadi negara yang sudah menyatakan kesanggupannya untuk mengirimkan pasukan perdamaian ke Gaza.
Namun, keputusan pengiriman ribuan tentara Indonesia ini juga menuai sorotan karena dinilai berisiko besar. Terdapat kekhawatiran jika pengiriman tentara ISF justru tidak sejalan dengan misi perdamaian jangka panjang.
Meskipun demikian, Kementerian Luar Negeri RI, menegaskan bahwa partisipasi Indonesia dalam ISF berada sepenuhnya dalam kendali nasional Indonesia. Selain itu, pengiriman pasukan juga berlandaskan mandat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Resolusi 2803, Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, serta hukum internasional.
Mandat dan Misi Tentara Indonesia di Gaza
Dalam rilis pers Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, dijelaskan jika ruang lingkup tugas personel Indonesia bersifat terbatas dan spesifik. Hal ini disesuaikan dengan mandat dan national caveats (batasan atau syarat khusus yang ditetapkan Indonesia dalam misi ISF) yang tegas dan mengikat yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dan disepakati dengan ISF.
Dalam tugasnya di Gaza, pasukan Indonesia dipastikan membawa mandat non-kombat (bukan pertempuran) dan non-demiliterisasi (tidak ikut dala upaya pelucutan senjata). Dalam hal ini, seluruh personel hanya akan fokus pada misi kemanusiaan saja.
Berikut adalah pokok-pokok national caveats Indonesia di ISF:
- Mandat non-combat dan non-demiliterisasi; hanya difokuskan dalam kemanusiaan, yakni perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas polisi Palestina.
- Tidak dihadapkan pada pihak mana pun. Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak-pihak bersenjata.
- Penggunaan kekuatan sangat terbatas, hanya untuk self defense dan mempertahankan mandat. Prajurit hanya menggunakan kekuatan atau senjata secara proporsional, bertahap, sebagai upaya terakhir, serta sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional dan Rules of Engagement.
- Area penugasan prajurit Indonesia yang dibatasi hanya di bagian Gaza, Palestina.
- Persetujuan Palestina sebagai prasyarat. Deployment hanya bisa dilakukan atas persetujuan otoritas Palestina sebagai syarat utama.
- Menolak perubahan demografi dan relokasi paksa rakyat Palestina dalam bentuk apa pun.
- Menghormati kedaulatan dan hak menentukan nasib sendiri bagi seluruh bangsa Palestina.
- Pasukan ISF bisa ditarik apabila pelaksanaannya menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia.
Lebih lanjut, Kemlu RI juga meminta agar partisipasi personel Indonesia dalam ISF tidak dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun, termasuk Israel. Indonesia secara konsisten terus mendukung kemerdekaan Palestia melalui solusi dua negara yang sesuai dengan hukum interasional dan parameter internasional yang sudah disepakati.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
