Kondisi kebebasan pers di Indonesia kembali mendapat sorotan tajam setelah laporan terbaru dari Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2025 menunjukkan tren yang memprihatinkan. Skor keselamatan jurnalis tercatat merosot hingga ke angka 59,5 dari 100, yang merupakan level terendah sejak indeks ini pertama kali diperkenalkan ke publik.
Data ini merupakan hasil studi komprehensif tahunan yang disusun oleh Yayasan Tifa, bekerja sama dengan Populix dan Konsorsium Jurnalisme Aman. Laporan tersebut memotret secara mendalam bagaimana dinamika kebebasan pers serta tingkat ancaman terhadap jurnalis sepanjang satu tahun pertama kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Dalam acara Diseminasi IKJ 2025 yang digelar di Erasmus Huis, Jakarta, pada Senin (9/2/2026), Nazmi Haddyat Tamara, Policy and Society Research Manager Populix, menegaskan bahwa profesi jurnalis saat ini tengah berada dalam ancaman serius. Sebanyak 94 persen jurnalis secara terbuka mengakui bahwa aktivitas jurnalistik yang mereka jalani saat ini memiliki risiko yang sangat tinggi.
“Data menunjukkan 94% jurnalis mengungkapkan bahwa pekerjaannya berisiko. Angka ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan data pada tahun 2024 dan 2023," ungkap Nazmi di hadapan para hadirin.
Lebih lanjut, Nazmi memaparkan bahwa sepanjang tahun 2025, sebanyak 67 persen respondenmengaku pernah mengalami berbagai bentuk kekerasan. Menariknya, meskipun kekerasan dalam bentuk fisik menunjukkan tren penurunan, jenis gangguan lain justru meningkat drastis. Gangguan tersebut mencakup pelarangan pemberitaan (96%) serta pelarangan liputan (82%).
Fenomena Swasensor: Isu Makan Bergizi Gratis Jadi "Tabu"
Selain ancaman fisik dan pelarangan, laporan IKJ 2025 juga menyoroti tingginya angka penyensoran. Sekitar 72 persen responden mengaku pernah mengalami sensor, sebuah angka yang melonjak tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Namun, yang lebih mengkhawatirkan adalah tingginya angka swasensor (self-censorship), yakni tindakan menyensor diri sendiri sebelum berita ditayangkan.
Sebanyak 80 persen jurnalis melakukan praktik ini dengan alasan menghindari konflik, melindungi narasumber, atau demi keselamatan pribadi. Berdasarkan temuan lapangan, terdapat beberapa isu sensitif yang paling sering memicu tindakan swasensor, di antaranya:
1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG): 58 persen.
2. Proyek Strategis Nasional (PSN): 52 persen.
Banyak jurnalis mengungkapkan kesulitan mereka dalam mendalami isu Makan Bergizi Gratis (MBG) karena adanya tekanan terselubung serta terbatasnya akses informasi. Terdapat ekspektasi atau tekanan tidak tertulis yang menuntut agar media lebih menonjolkan narasi positif terkait program tersebut.
“Jurnalis merasa mereka dilarang memberitakan sisi yang bersifat negative vibes. Akibatnya, jika ada peristiwa buruk, mereka hanya menceritakan kejadian di permukaan tanpa berani melakukan investigasi atau pendalaman lebih lanjut,” tambah Nazmi.
Membangun Ekosistem Pers yang Transparan dan Independen
Sebagai langkah mitigasi, Nazmi menekankan urgensi pembangunan ekosistem jurnalistik yang lebih transparan guna menghapus budaya swasensor. Saat ini, jurnalisme di Indonesia masih terjepit di antara minimnya transparansi pemerintah dan tingginya intimidasi saat peliputan di lapangan.
Oslan Purba, Direktur Eksekutif Yayasan Tifa, turut menyuarakan keprihatinan yang sama. Ia memandang bahwa saat ini demokrasi Indonesia tengah mengalami regresi (kemunduran), padahal pers adalah salah satu pilar utamanya.
Oslan berharap IKJ 2025 bisa menjadi rujukan bagi masyarakat dan pembuat kebijakan untuk kembali membangun kemerdekaan pers yang sejati. Baginya, memastikan jurnalis bekerja dalam kondisi aman adalah kunci agar hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat tetap terpenuhi.
Di sisi lain, Adriaan Palm, Chargés d’Affaires ad interim Kerajaan Belanda untuk Indonesia, mengingatkan bahwa kebebasan pers adalah pondasi kepercayaan masyarakat. Menurutnya, ketika jurnalis bisa bekerja tanpa tekanan, masyarakat akan mendapatkan informasi yang lebih kredibel yang berujung pada partisipasi publik yang lebih sehat.
"Kebebasan pers tidak bisa berdiri sendiri di belahan dunia mana pun; dibutuhkan tindakan kolektif. Saya berharap diskusi ini melibatkan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan kebijakan yang benar-benar melindungi media di Indonesia," tutupnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
