Perkembangan teknologi membuat arus berita semakin cepat. Meski demikian, kecepatan bukan satu-satunya hal yang dibutuhkan publik saat mengonsumsi berita karena akurasi juga tidak boleh dikesampingkan. Di sini kemudian muncul tantangan berupa mulai kaburnya batas antara jurnalisme yang independen dengan komunikasi institusional.
Tantangan tersebut melibatkan hubungan antara media, institusi, dan publik. Jelas, kredibilitas, akuntabilitas, serta kejernihan pesan harus ada dalam proses pertukaran pesan. Bahkan itu menjadi modal utama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, narasi informasi kini harus mampu menghadirkan konteks yang utuh agar tidak disalahartikan di ruang publik. Lantas, bagaimana caranya?
Untuk membahas seperti apa strategi untuk membangun komunikasi yang faktual, transparan, dan bertanggung jawab, Good News From Indonesia (GNFI) dan PERHUMAS menggelar GoodTalk Off-Air bertajuk “Jurnalisme dan Kehumasan: Bagaimana Menjaga Kredibilitas Informasi Publik?” di Auditorium Benny Subianto, Universitas Paramadina, Trinity Tower Lt. 45, Jl. HR. Rasuna Said, Kav. 22, Jakarta, pada Kamis (5/2/2026). Menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, praktisi, serta pengurus Dewan Pers, acara ini menyajikan gagasan dari beragam perspektif mengenai langkah menjaga integritas informasi di tengah irisan peran jurnalisme dan kehumasan.
Narasumber pertama, EVP Corporate Communications Harita Nickel dan Wakil Ketua Umum PERHUMAS, Haviez Gautama, memaparkan bahwa dalam konteks komunikasi institusi, humas berperan penting dalam menjaga konsistensi citra dan nilai organisasi. Peran itu dijalankan dengan berbagai langkah, mulai dari menjaga narasi dan identitas, memantau dan mengelola reputasi secara pro-aktif, hingga membangun relasi dua arah yang bermakna.
Menjalankan peran sebagai penjaga citra dan nilai organisasi tentu bukan hal mudah. Apalagi, medium penyampai pesan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itulah, institusi harus bisa beradaptasi.
“Kalau jaman dulu, isu dan krisis itu harus dalam 24 jam responnya, (sekarang) tidak. Sekarang real time,” ujar Haviez.
Tak hanya itu, setiap kalangan masyarakat juga punya gaya komunikasinya masing-masing. Agar pesannya bisa diterima oleh semua lapisan, institusi harus memahami setiap gaya komunikasi, pilihan medium yang digunakan, serta cara menarik perhatian mereka. Haviez menekankan satu hal yang penting, yakni institusi tidak bisa meninggalkan media konvensional sepenuhnya.
Haviez mengibaratkan media konvensional sebagai tanah, sementara media baru sebagai air. Institusi butuh tanah sebagai jangkar kredibilitas agar brand dapat dipercaya. Tapi juga butuh air untuk bergerak lincah dan masuk ke percakapan sehari-hari para audiens.
“Apakah kita masih perlu tanah? Tetap perlu. Mereka lebih memiliki apa yang disebut kredibilitas, mereka lebih regulated, diikat oleh etika,” paparnya.
Jika Haviez membahas komunikasi oleh institusi, Anggota Dewan Pers, Rosarita Niken Widiastuti, memberi pemaparan soal etika yang harus diikuti dalam praktik jurnalisme. Dengan berpegangan kepada etika jurnalistik inilah kepercayaan publik dapat dibangun. Rosarita menjelaskan bahwa di samping kaidah dalam kode etik jurnalistik, kerja jurnalisme harus mengikuti etika yang terdiri dari empat prinsip, yakni menghindari konflik, menghormati privasi, melawan hoaks, dan kewajiban menjaga keseimbangan.
Di balik itu, ada pula batasan yang tidak boleh luput diperhatikan berupa larangan plagiarisme, anonimitas, serta keharusan memberi perhatian lebih kepada peliputan isu sensitif dan upaya menjaga keseimbangan berita. Dari pemaparan Haviez dan Rosarita, sebuah pertanyaan bisa muncul, yakni di mana garis batas yang membedakan antara humas dan jurnalisme? Rosarita punya jawabannya, yaitu kepentingan yang dibawa, independensinya, isi pesan yang disampaikan, juga fokus perhatian antara apa yang penting bagi publik dan bagaimana publik bisa memahami suatu isu.
“Jika batas ini kabur, berarti kredibilitas keduanya akan berkurang tentunya,” ucap Rosarita.
Bukan tidak mungkin, jurnalisme dan humas bergesekan dengan segala perbedaannya hingga terjadi konflik, tapi menurut Rosarita, hal itu tidak masalah. Ia bahkan menyebutnya sebagai tanda hubungan yang sehat antara kedua belah pihak.
“Misalnya jurnalis mendesak klarifikasi, humas menimbang risiko reputasi, apakah ini nanti akan berdampak pada reputasi. Media mengejar cepat, humas mengejar pesan yang utuh,” tambahnya.
Khusus bagi insan jurnalisme, memastikan seluruh proses kerja jurnalistiknya tidak melanggar etika bukan satu-satunya kewajiban yang harus dipenuhi. Di balik itu, ada pula tuntutan lain yang tak kalah menantang, yakni memberikan keuntungan ekonomi kepada perusahaan.
Tak bisa dipungkiri, perusahaan media membutuhkan pemasukan demi mempertahankan eksistensinya. Dijelaskan CEO Tempo Digital dan Chairperson Indonesian Cyber Media Association (AMSI), Wahyu Dhyatmika, tekanan ini ternyata bukan tidak mungkin memengaruhi bagaimana kerja jurnalistik dilakukan, bahkan dalam jangka panjang bisa jadi kredibilitas harus dipertaruhkan gara-gara harus memberi jalan untuk kepentingan ekonomi ini.
Yang paling terlihat, banyak media masa kini impression based dan mengejar volume sehingga wartawan bekerja seperti mesin. Tak sampai di situ, traffic situs web juga mengalami penurunan karena kehadiran kecerdasan buatan alias AI. Kondisi ini diperburuk dengan cara kerja AI yang menghimpun data dari konten jurnalistik menggunakan bot. Media pun menanggung biaya karena kerja jurnalistik memang membutuhkan biaya yang tidak murah.
“Masalahnya double squish. Satu, kami tidak mendapat kompensasi dari berita yang kami buat, kehilangan opportunity monetisasi. Dua, kami yang membayar cost untuk melayani bot itu. Biaya servernya dari media,” kata pria yang akrab disapa Bli Komang itu.
Merespons situasi yang ada, Wahyu menilai saat ini ada dua hal yang dibutuhkan untuk menyelamatkan media dari masalah yang membelit, yakni regulasi yang diperbarui agar lebih adil dan grounding data untuk AI.
“Satu, kalau kita bisa terlindungi secara hukum, kita bisa ‘hei kamu jangan curi konten media, ini melanggar undang-undang’. Dua, ada teknologi dan infrastruktur yang membuat mereka (AI) masuk ke media dengan proper,” tuturnya.
Wahyu mengaku pihaknya sudah berdiskusi dengan Kementerian Hukum mengenai kemungkinan revisi UU Hak Cipta tersebut. Sedangkan untuk memberi jalan kepada AI agar bisa menjangkau konten media dengan lebih baik, Wahyu menyebut masih ada satu persoalan yang mengganjal: belum adanya model bisnis yang pas.
Dari paparan ketiga narasumber pertama, kredibilitas berkali-kali disebut, baik itu bagi humas maupun jurnalisme. Menurut Dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina, Rini Sudarmanti, demi mencapai kredibilitas tersebut, Indonesia membutuhkan ekosistem informasi digital yang sehat. Rini mengingatkan bahwa sejatinya kredibilitas ada pada audiens. Sebab, pihak yang melihat atau membaca media adalah audiens, sehingga audiens itulah yang bertindak sebagai penilai.
“Audiens bisa melihat tidak itu sebagai sesuatu yang bisa dipercaya? Sekarang gantian, audiensnya bisa kita percaya tidak sih? Media bisa percaya tidak sih terhadap audiens sebagai penilai kredibilitas yang baik?” ujar Rini.
Dengan demikian, Rini mengingatkan audiens jadinya harus dididik agar mereka bisa lebih melek literasi media dan mampu menghindari terjebak berita hoaks dan disinformasi. Salah satu cara mendidik audiens yang ditawarkan Rini adalah melalui kolaborasi riset yang hasilnya bisa dimanfaatkan semua pihak.
“Kredibilitas bukan sesuatu yang jatuh dari langit, tapi harus diusahakan dan konsisten dilakukan dan jadi tanggung jawab kita semua, bukan cuma jurnalis atau humas,” pungkasnya
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
