Siapa yang mengira, kabinet yang baru berjalan kurang dari satu tahun harus jatuh karena sebuah kerja sama internasional? Bukan karena nilai atau manfaatnya tidak besar, melainkan sebuah prinsip yang dilanggar dan mengundang gelombang kekecewaan baik oleh masyarakat, maupun di dalam kabinet itu sendiri.
Mutual Security Act namanya. Sebuah bantuan asing yang digelontorkan Amerika Serikat saat perang dingin sebagai taktik untuk menarik simpati negara-negara untuk tetap berpihak kepadanya. Namun, mengapa bantuan ini begitu ditentang oleh masyarakat Indonesia? Selamat membaca!
Apa itu Mutual Security Act?
Dikutip dari laman Kompas, Mutual Security Act (MSA) adalah program bantuan ekonomi dan militer yang digelontorkan Amerika Serikat secara resmi kepada negara-negara berkembang sejak 10 Oktober 1951 dengan jumlah pendanaan kumulatif sebesar $7,5 Miliar.
Pendanaan ini sejujurnya sangat menguntungkan bagi mereka yang masih berada di tahap pembangunan sistem pertahanannya, tetapi selalu ada udang di balik batu. Tujuan MSA dianggap ‘mengikat’ secara tidak langsung untuk berpihak kepada Amerika Serikat dengan maksud untuk mencegah penyebaran ideologi Komunisme yang saat itu berkembang pesat di Eropa Barat.
Asumsi ini bukannya tak berdasar. Eksistensi MSA untuk menggantikan Marshall Plan yang dulunya hanya berfokus pada bantuan ekonomi bagi negara-negara Eropa pasca perang , kini hadir sepaket dengan bantuan militer dan menyasar negara-negara Asia yang diyakini potensial, seperti Jepang, Korea, dan Indonesia.
Walaupun demikian, MSA bertahan hanya selama 10 tahun hingga 1961. Amerika Serikat memilih untuk membentuk lembaga khusus, United States Agency for International Development (USAID), untuk mengatur bantuan luar negeri agar lebih tepat sasaran dan mengubah fokus kepada negara-negara Amerika Latin.
Pendekatan Amerika Serikat kepada Indonesia melalui MSA
Indonesia sangat potensial menerima MSA. Besarnya bantuan dana dan asupan persenjataan untuk pertahanannya mayoritas diperoleh dari dunia barat. Hal ini mengundang Amerika Serikat untuk melakukan pendekatan kepada Achmad Subardjo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia, melalui Merle H. Cochran, duta besarnya untuk Indonesia.
Cochran berusaha untuk membujuknya lewat nota diplomatik yang berisi penjelasan tentang besarnya manfaat yang akan diperoleh Indonesia jika menerima bantuan ini, mulai dari kerja sama yang berkelanjutan di antara dua negara hingga kesempatan terbuka untuk memperoleh bantuan senjata dari Amerika Serikat.
Sebagai negara yang baru saja merdeka, Indonesia tentunya menyambut dengan tangan terbuka, terlebih sistem pertahanan negara menjadi hal yang krusial untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Jika dipikirkan lebih jauh, ini bisa menjadi win-win solution bagi kedua negara.
Sayangnya, Achmad Subardjo menerima bantuan ini tanpa berdiskusi dengan menteri-menteri lainnya, terkhusus kepada Menteri pertahanan yang akan terdampak langsung terhadap bantuan ini. Beliau mengambil keputusan setelah bercakap sederhana dengan Sukiman yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia.
Hal ini langsung mengundang kontroversial dari berbagai belah pihak. Bagi Pemerintah, keputusan ini diambil secara diam-diam tanpa melibatkan kementerian yang akan menerima manfaat. Namun, yang lebih krusial menyasar jiwa masyarakat Indonesia.
Bantuan yang dibalut dengan kepentingan tersembunyi ini dianggap mengukuhkan keberpihakan Indonesia sebagai sekutu Amerika Serikat dalam menghadapi perang Dingin. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang telah digaungkan sejak kemerdekaan, yaitu bebas aktif. Prinsip ini menuntut Indonesia untuk bersikap netral dan mengedepankan keadilan dalam setiap tindakannya di kancah internasional.
Mosi Tidak Percaya dan Jatuhnya Kabinet Sukiman
Keadaan yang telanjur keruh tak bisa lagi diselamatkan. Gelombang kekecewaan mulai merebak ke berbagai lapisan masyarakat dan menentang pemerintah untuk menerima pendanaan ini. Sedangkan, dalam tubuh internal pemerintahan sendiri mulai bergejolak dan melayangkan mosi tidak percaya. Hal ini mendesak Achmad Subardjo untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Menteri Luar Negeri.
Namun, tindakan ini tidak cukup. Ditambah berbagai faktor kompleks dan citra pemerintahan yang kurang baik, Sukiman akhirnya memilih untuk mengembalikan mandat kenegaraan kepada Presiden Soekarno pada Bulan Februari 1952. Hal ini menjadi langkah terakhir Kabinet Sukiman dalam eskalasi politik pemerintahan Indonesia.
Demikian, pengaruh Mutual Service Act (MSA) terhadap dinamika pemerintahan Indonesia pada awal 1950-an. Bantuan yang awalnya dianggap sangat menguntungkan ini malah berbalik menjatuhkan pemerintahan.
Niat terselubung Amerika Serikat yang bertentangan dengan prinsip kenegaraan mengundang kesadaran masyarakat untuk mempertahankan cita-cita yang telah susah payah dibangun oleh para pendiri bangsa. Selamat menyelami sejarah!
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
