Linimasa Jakarta kembali dipenuhi berbagai potongan berita. Judul-judul pemberitaan tentang kebijakan penanganan banjir beredar luas di ruang digital, sebagian dibaca sekilas, sebagian lain langsung dikomentari.
Frasa seperti “tidak ada sumur resapan baru” seolah membentuk persepsi bahwa pemerintah dianggap menghentikan satu solusi yang selama ini dipercaya masyarakat.
Dalam situasi banjir yang emosional, potongan informasi sering mendahului pemahaman yang utuh. Maka tidak heran jika setiap kebijakan yang berkaitan dengan hal tersebut memicu reaksi publik dalam waktu singkat.
Padahal, Jakarta bukan kota yang bisa dibaca dari satu judul. Ia terlalu kompleks untuk dipahami dari potongan kalimat, terlalu berlapis untuk diringkas dalam satu keputusan tunggal.
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang belakangan ini ramai diberitakan sebenarnya berbicara tentang pergeseran fokus, bukan sebuah penghapusan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun menegaskan tidak menambah pembangunan sumur resapan baru, sekaligus menekankan bahwa sumur resapan yang sudah ada akan tetap dirawat dan difungsikan.
Seperti yang dikutip dari Inews.id, eksistensi sumur resapan yang telah tersebar di berbagai titik Jakarta dipastikan akan tetap dirawat dan difungsikan secara optimal.
Pada saat yang sama, strategi penanganan banjir diarahkan pada optimalisasi normalisasi sungai, perbaikan sistem drainase, serta penguatan operasi modifikasi cuaca (OMC) sebagai respons jangka pendek.
Namun di ruang publik, asumsi bergerak begitu cepat, akhirnya kata “tidak menambah” seringkali diartikan sebagai “dihilangkan”.
Bagi warga Jakarta, sumur resapan adalah sarana dasar yang hadir di halaman rumah, di lingkungan sekitar, hingga gang-gang sempit yang selama ini jarang tersentuh oleh proyek besar.
Banyak warga merasakan sendiri manfaatnya ketika genangan lebih cepat surut dan air hujan yang tidak langsung meluap ke sisi jalan. Maka wajar ketika mendengar kabar pembangunan sumur resapan tidak dilanjutkan, muncul rasa khawatir, bahkan kecewa.
Jakarta merupakan sistem hidrologi raksasa dengan 13 sungai besar yang mengalirinya dari hulu hingga lintas provinsi, serta persoalan sedimentasi dan penyempitan badan air yang menahun. Pada skala ini, sumur resapan bukan satu-satunya solusi untuk menjawab persoalan banjir Jakarta.
Normalisasi sungai, pengendalian tata ruang, hingga koordinasi antarwilayah menjadi pekerjaan yang tentunya tidak mudah. Lagi-lagi kebijakan publik saat ini adalah penting untuk menyusun prioritas di tengah sumber daya dan risiko yang terbatas.
Masalahnya, dua sudut pandang ini jarang bertemu di ruang yang sama. Satu sisi berbicara dari pengalaman harian, sedangkan sisi lainnya berbicara berdasarkan peta, data, dan proyeksi skala luas. Ketika keduanya tidak dijembatani dengan “narasi” yang baik, disinilah mispersepsi mudah tumbuh.
Ruang digital mempercepat terbentuknya persepsi. Potongan pernyataan menyebar lebih cepat daripada penjelasan utuh. Sementara dalam krisis seperti banjir Jakarta, kecepatan seringkali mengalahkan ketelitian dalam memahami sebuah konteks yang beredar.
Kebijakan yang bersifat teknis dan sensitif, sebaiknya perlu disampaikan dengan narasi yang lebih sederhana, terutama ketika menyentuh persoalan warga. Penjelasan mengenai fokus, optimalisasi, dan strategi terpadu membutuhkan bahasa yang mudah dipahami agar tidak dibaca sebagai penyangkalan terhadap upaya yang sudah dilakukan. Waktu penyampaian, pemilihan diksi, dan kelengkapan informasi menjadi sama pentingnya dengan isi kebijakan itu sendiri.
Kebijakan publik yang baik tetap membutuhkan komunikasi yang cermat. Tanpa hal ini ruang publik akan diisi oleh tafsir yang saling berhadapan, bukan dialog yang saling memahami. Walaupun, tentu publik ikut memegang peran penting dalam menjaga kualitas komunikasi bersama.
Kritik adalah hak kita sebagai manusia, bahkan kebutuhan dalam demokrasi. Namun kritik yang lahir dari pemahaman bacaan yang utuh akan jauh lebih berdampak. Membaca lengkap sebelum berkomentar, menahan diri untuk tidak langsung menyimpulkan dari satu judul, adalah bentuk kontribusi masyarakat dalam menjaga ruang publik tetap sehat.
Jakarta hari ini membutuhkan kedewasaan kita dalam merespons kebijakan. Sebagai warga, kita tentu perlu untuk terlibat secara cerdas dan sadar informasi.
Barangkali yang paling kita butuhkan adalah jeda sejenak untuk membaca lebih lengkap, memahami lebih dalam, lalu mengkritik dengan tujuan memperbaiki. Karena Jakarta, dengan segala cita-citanya, tidak pernah sesederhana satu paragraf pembuka dalam sebuah berita.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
