Waktu telah berjalan dua bulan sejak banjir besar melanda berbagai daerah di Sumatra. Riuh pemberitaan tentang permukiman yang terendam, jalur transportasi terputus, serta warga yang mengungsi kini kian jarang terdengar.
Meski demikian, bagi masyarakat yang berada di garis terdampak, fase krisis belum sepenuhnya berakhir. Saat sorotan publik mulai mereda, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: bagaimana keadaan Sumatra sekarang, setelah dua bulan bencana itu terjadi?
Catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa banjir yang berlangsung pada penghujung 2025 hingga awal 2026 memberi dampak besar di sejumlah provinsi, antara lain Aceh, Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Sumatra Selatan.
Intensitas hujan yang tinggi dalam durasi panjang memicu luapan sungai hingga menggenangi kawasan permukiman. Dampaknya menjalar luasāratusan ribu warga terdampak, ribuan bangunan mengalami kerusakan, dan roda aktivitas sosial serta ekonomi tersendat dalam kurun waktu yang tidak singkat.
Memasuki bulan kedua setelah bencana, beberapa wilayah mulai memperlihatkan geliat pemulihan. Air telah surut, akses jalan kembali difungsikan, dan aktivitas sekolah perlahan berlangsung kembali.
Namun, proses pemulihan tersebut belum merata. Sejumlah pemberitaan media nasional mengungkapkan bahwa sebagian warga masih menghuni tempat penampungan sementara karena rumah mereka rusak parah atau berada di area berisiko. Di Aceh, hingga akhir Januari 2026, baru satu wilayah yang dinyatakan kembali ke kondisi normal.
Kenyataan ini menegaskan bahwa banjir tidak selesai ketika genangan menghilang. Justru setelahnya, persoalan baru bermunculan. Sektor kesehatan menjadi salah satu yang paling terdampak.
Kementerian Kesehatan mencatat kenaikan kasus penyakit yang berkaitan dengan lingkungan, seperti diare dan gangguan kulit, terutama di lokasi pengungsian dengan fasilitas sanitasi terbatas. Pada saat bersamaan, anak-anak dihadapkan pada tantangan menyesuaikan diri dengan kegiatan belajar yang sempat terhenti.
Dari sisi ekonomi, dampak banjir terasa panjang dan berat. Banyak warga kehilangan mata pencaharian, khususnya petani serta pelaku usaha skala kecil. Kerusakan lahan pertanian, gagal panen, dan kebutuhan biaya perbaikan hunian menguras kemampuan finansial keluarga.
Kantor Berita Antara melaporkan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat terdampak di Sumatra membutuhkan waktu lama dan tidak bisa dilakukan secara instan tanpa dukungan berkelanjutan.
Di balik proses pemulihan tersebut, banjir di Sumatra juga membuka ruang refleksi mengenai penyebab mendasarnya. Sejumlah pakar lingkungan menilai bahwa bencana ini bukan semata akibat faktor cuaca.
Akademisi dari Universitas Gadjah Mada menyoroti degradasi hutan di wilayah hulu sungai, alih fungsi lahan, serta perencanaan tata ruang yang tidak berwawasan lingkungan sebagai faktor yang memperbesar kerentanan banjir. Menyusutnya kawasan resapan air membuat daerah hilir semakin mudah terdampak limpasan.
Ironisnya, perhatian publik kerap berhenti pada tahap tanggap darurat. Seiring berjalannya waktu, pembahasan mengenai pencegahan dan mitigasi cenderung memudar. Padahal, tanpa pembenahan kebijakan dan pengelolaan lingkungan yang lebih tegas, risiko banjir berulang tetap mengintai. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa tutupan hutan di sejumlah kawasan Sumatra terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Di tengah situasi tersebut, banjir juga memperlihatkan kuatnya solidaritas sosial masyarakat. Aliran bantuan logistik, kehadiran relawan, serta dukungan donasi datang dari berbagai penjuru. Pemerintah pusat dan daerah turut menyalurkan bantuan stimulan untuk perbaikan rumah dan infrastruktur publik. Namun, Kawan GNFI patut bertanya lebih jauh: apakah langkah-langkah ini cukup untuk mencegah kejadian serupa, atau sekadar merespons dampak sesaat?
Dua bulan setelah banjir semestinya dimanfaatkan sebagai momen evaluasi yang menyeluruh. Pemulihan tidak cukup dimaknai sebagai membangun ulang bangunan yang rusak, melainkan juga memperbaiki tata kelola lingkungan dan perencanaan ruang. Tanpa perubahan mendasar tersebut, banjir berpotensi kembali hadir sebagai siklus tahunan saat musim hujan tiba.
Bagi generasi muda, terutama mahasiswa, menjaga ingatan kolektif atas bencana adalah bagian dari tanggung jawab moral. Melalui tulisan, kajian, dan diskusi yang berbasis data, isu banjir perlu terus diangkat agar tidak tenggelam oleh derasnya arus informasi. Banjir di Sumatra bukan hanya peristiwa alam, melainkan cerminan relasi manusia dengan lingkungan sekitarnya.
Ketika pertanyaan tentang kabar Sumatra hari ini diajukan, jawabannya masih belum sepenuhnya pulih. Genangan memang telah hilang, tetapi dampak yang ditinggalkan masih terasa nyata. Tantangan ke depan tidak berhenti pada pemulihan, melainkan pada upaya mencegah agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
