Keputusan Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk ikut menandatangani piagam pembentukan Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengundang kegelisahan. Tentu bukan karena menolak upaya perdamaian, melainkan ada banyak pertanyaan yang belum secara lugas dijelaskan.
Beruntung masih ada Dino Patti Djalal, diplomat senior yang juga mantan Wakil Menteri Luar Negeri, yang seakan menangkap sinyal keresahan masyarakat awam ini tentang bagaimana cara elite politik internasional bekerja, dan menyuarakannya dengan jernih.
Lewat unggahan video berjudul “4 Lampu Kuning + 6 Saran untuk Pemerintah yang dipublikasikan pada Selasa (27/1/2026) kemarin, Dino menyampaikan analisis tajam dan reflektif atas keputusan Indonesia bergabung dalam BoP.
Ia menyebut, struktur BoP sepenuhnya dibentuk dan dikontrol oleh pribadi Donald Trump. Ia juga menyoroti bahwa piagam BoP meminggirkan Palestina dan Gaza, kendati forum ini lahir dari krisis kemanusiaan yang sangat pedih dan masih berlangsung di kawasan tersebut.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa dasar. Piagam BoP memang terkesan tidak memberi tempat pada Palestina, sementara Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, justru hadir sebagai anggota aktif.
“Sejujurnya, kita banyak yang merasa terusik dengan hal ini, karena yang meratakan dan menghancurkan Gaza justru adalah Netanyahu sendiri, sementara yang menjadi korban yaitu Palestina tidak diberikan tempat dalam Board of Peace,” kata Dino.
Bahkan, dalam presentasi peluncuran BoP di Davos, narasi yang disampaikan lebih banyak menyanjung sosok Trump ketimbang mengekspresikan empati pada korban sipil di Gaza, yang bahkan oleh PBB disebut sebagai genosida yang dilakukan secara vulgar dan tanpa malu-malu oleh Israel.
“Tidak ada penggunaan kata freedom dalam merujuk pada rakyat Palestina,” ujar Dino. Padahal padahal istilah itu hampir selalu diangkat dalam wacana politik luar negeri Amerika yang selalu bertindak atas dasar kebebasan hak asasi manusia.
Dahi kita, masyarakat biasa ini, semakin berkerut ketik Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa Indonesia akan ikut berpartisipasi dalam iuran sukarela senilai USD 1 miliar atau sekitar Rp16,8 triliun.
Belum kering Dino mengingatkan, sebaiknya Indonesia dari awal terang-terangan tidak mungkin membayar iuran satu miliar dolar untuk menjadi anggota permanen BoP. Jumlah yang 500 kali lebih besar dari iuran tahunan Indonesia untuk Sekretariat ASEAN. Lebih dua kali lipat anggaran tahunan Kemenlu tahun 2026 yang berjumlah sekitar Rp 7,9 triliun.
Meskipun Menlu sudah menegaskan kalau iuran ini bukan syarat keanggotaan dan dimaksudkan untuk mendukung upaya rekonstruksi Gaza, uang itu dari kita rakyat Indonesia. Yang selalu mendukung perjuangan rakyat Palestina. Karena itu, kita berhak menuntut transparansi penggunaan dana tersebut.
Selama ini, kita masih percaya prinsip politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Dan terkait dengan penjajahan di atas dunia, kita secara konsisten berpihak kepada kemerdekaan Palestina yang sedang dijajah. Maka pertanyaannya, apakah dengan masuk ke dalam BoP, yang struktur dan agendanya ditentukan sepihak oleh Presiden Amerika (yang pada September 2025 terang-terangan menolak resolusi Majelis Umum PBB tentang pembentukan negara Palestina merdeka melalui solusi dua negara) Indonesia masih punya ruang dan kepercayaan diri untuk bersuara bebas dan menyuarakan prinsip-prinsip keadilan bagi Palestina?
Menlu sejauh ini baru menjelaskan aspek teknis dan niat baik pemerintah. Namun penjelasan yang dibutuhkan saat ini jauh lebih mendasar. Apa tujuan strategis Indonesia bergabung? Bagaimana memastikan aspirasi kemerdekaan rakyat Palestina tetap utama, dan tidak tergantikan oleh proyek rekonstruksi apalagi proyek properti? Bagaimana posisi Indonesia jika ternyata BoP tidak menunjukkan komitmen pada solusi dua negara?
Dalam diplomasi, kepercayaan masyarakat menjadi bagian dari modal sangat penting kebijakan luar negeri. Indonesia punya jejak panjang sebagai negara yang disegani karena keberpihakan moralnya, bukan kekuatan militer atau ekonominya. Kepercayaan itu masih ada, tapi ia harus dirawat melalui akuntabilitas dan keterbukaan.
Sikap pada isu internasional sejatinya bukan hanya urusan elite negara, tapi cerminan suara kolektif bangsa. Karena itu, suara publik yang muncul hari-hari ini sebenarnya bukan bentuk sinisme pada arah negara, melainkan ajakan untuk berjalan seiring dalam menjaga marwah kebijakan luar negeri Indonesia.
Kami masih ingin percaya pada diplomasi Indonesia. Dan karena itulah, kami berharap kita masih setia pada prinsip dan keberanian moral untuk membela yang benar, seperti amanat Pembukaan UUD 1945.
Pak Menlu, sungguh kami rindu Anda merespon apa yang disampaikan Pak Dino. Menjelaskan sejelas-jelasnya agar kami jadi paham. Bukan, bukan untuk saling berdebat dan menunjukkan siapa yang lebih hebat. Tapi apa yang disampaikan Pak Dino sesungguhnya juga apa yang kami ingin dapat kejelasan. Dan ketika kami paham dan teryakinkan, kami akan lebih tulus mendukung keputusan tersebut.
Andalah Menlunya, dan sudah selayaknya Anda adalah "wakil" utama kami dalam diplomasi untuk kemerdekaan Palestina, dan membuat martabat Bangsa ini tegak-setegaknya di panggung dunia.
Please, do, Sir.
Catatan: Artikel ini dibuat di tengah “gosip” dan pemberitaan akan adanya pergantian menteri (reshuffle), katanya termasuk Menlu. Terlepas dari gosip tersebut, siapapun Menlunya – tetap Menlu Sugiono, maupun yang lain – harapan yang tertulis di sini tidak akan berubah
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
