Lembaga Penelitian CELIOS bersama LBH Jakarta dan empat komunitas masyarakat sipil resmi meluncurkan MBG Watch, sebuah inisiatif untuk memantau transparansi dan keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peluncuran berlangsung di Kantor CELIOS, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa (7/10/2025).
Kegiatan ini dihadiri oleh Media Wahyudi Askar dari CELIOS, Fadhil Alfathandari LBH Jakarta, Dzatmiati Sari dari Transparency International Indonesia, Irma Hidayana dari LaporSehat, serta Rizky Dwi Lestari dari Unitrend.
Para perwakilan lembaga tersebut sepakat bahwa MBG Watch dibentuk sebagai wadah pemantauan independen agar program MBG benar-benar berpihak pada masyarakat, bukan pada kepentingan segelintir pihak.
Hak Asasi dan Ketahanan Pangan Jadi Sorotan
Dalam konferensi peluncuran, Irma Hidayana menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam memantau pelaksanaan program MBG. Ia menyebut keamanan dan kecukupan gizi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari ketahanan pangan.
“Keamanan dan kecukupan gizi ini bagian dari hak asasi manusia. Kalau digabung juga tercakup dalam ketahanan pangan,” ujar Irma.
Ia juga menyinggung temuan adanya beberapa jenis bakteri dalam hasil uji makanan MBG. Temuan tersebut menunjukkan masih lemahnya aspek higienitas dan sanitasi dalam pengelolaan dapur-dapur MBG.
Irma menambahkan bahwa menurut World Food Summit 1996, makanan yang aman mencakup sanitasi, air bersih, dan higienitas. “Kalau dapur-dapur MBG belum memiliki sertifikasi kebersihan dan standar penanganan makanan, maka risiko kesehatan publik sangat tinggi,” tuturnya.
Konflik Kepentingan dan Afiliasi Penguasa
Sementara itu, Dzatmiati Sari dari Transparency International Indonesia menyoroti adanya potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan Sentra Produksi Bahan Gizi (SPBG). Ia menyebut beberapa proyek SPBG diduga didanai oleh pihak yang berafiliasi dengan penguasa, institusi militer, dan kepolisian.
“Contohnya salah satu mitra dapur di Kramat mengalami kerugian karena belum dibayarkan. Artinya, mitra harus punya modal dulu untuk membangun dapur yang bisa menghasilkan 3.000 porsi per hari. Apakah UMKM punya modal sebesar itu?” ujarnya.
Dzatmiati juga menyebut laporan dari daerah lain, seperti Kupang, yang menunjukkan intervensi kuat dari pihak militer dalam distribusi bahan pangan. Petani disebut tidak bisa menyalurkan langsung ke SPBG karena harus melewati koperasi tertentu yang punya afiliasi dengan pengusaha besar.
“Jadi, kalau diklaim bahwa MBG meningkatkan ekonomi rakyat, kita harus tanya dulu: ekonomi siapa yang meningkat? Karena yang diuntungkan justru pengusaha besar,” tegasnya.
LBH Jakarta Dorong Evaluasi Struktural
Fadhil Alfathandari LBH Jakarta menilai program MBG memiliki irisan dengan banyak isu lain, mulai dari pelibatan militer hingga potensi praktik koruptif dalam tata kelolanya. Menurutnya, pelibatan militer dalam proyek sipil seperti MBG justru memperlemah fungsi kontrol publik.
“Pelibatan militer dalam urusan sipil seperti MBG seharusnya dihentikan. Militer fokus saja pada urusan pertahanan, bukan distribusi pangan,” kata Fadhil.
Ia menambahkan, advokasi terhadap program MBG harus dilakukan secara struktural, tidak berhenti pada kritik teknis semata. “MBG Watch tidak hanya berbicara soal makanan bergizi, tapi juga soal tata kelola publik dan pembatasan kekuasaan,” jelasnya.
Fadhil menegaskan, MBG Watch hadir bukan sebagai oposisi, melainkan mitra kritis pemerintah agar program MBG benar-benar mencapai tujuan kesejahteraan rakyat.
Langkah Awal Pemantauan MBG
Dalam penutupan acara, Media Wahyudi Askar dari CELIOS menyampaikan bahwa MBG Watch akan segera melakukan pemetaan dapur-dapur MBG di berbagai wilayah. Lembaga ini juga akan memantau rantai distribusi bahan pangan, higienitas dapur, dan keterlibatan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Kita tidak sedang menolak MBG, tapi memastikan agar MBG tidak menjadi simbol ketimpangan baru,” ujar Media Wahyudi.
MBG Watch berencana menerbitkan laporan publik secara berkala untuk menginformasikan hasil pemantauan kepada masyarakat. Harapannya, inisiatif ini dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan pangan nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
