Peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965 merupakan salah satu momen paling krusial dalam sejarah Indonesia yang mengubah arah perjalanan bangsa. Tragedi ini tak hanya menewaskan para tokoh penting negara, tetapi juga menjadi ujian terhadap ketangguhan Pancasila sebagai dasar ideologi negara.
Pemerintah Indonesia menetapkan tanggal 30 September sebagai Hari Peringatan Peristiwa G30S untuk mengenang jasa para korban, dilanjutkan dengan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober yang mempertegas komitmen bangsa terhadap falsafah negara.
Pada tahun 1960-an, Indonesia berada dalam situasi politik yang sangat kompleks akibat penerapan konsep NASAKOM (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme) oleh Presiden Soekarno. Dominasi ideologi ini menciptakan ketegangan antarkelompok politik, terutama antara Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin kuat dengan kekuatan nasionalis dan agama. PKI, sebagai organisasi komunis terbesar di luar blok Soviet, memiliki pengaruh signifikan dalam pemerintahan dan masyarakat, termasuk melalui gerakan-gerakan massa yang radikal.
Peristiwa G30S tidak dapat dipisahkan dari konteks Perang Dingin; Indonesia menjadi medan persaingan pengaruh antara blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (Uni Soviet). PKI, yang berafiliasi dengan blok komunis, dianggap sebagai ancaman oleh kekuatan nonkomunis.
Di sisi lain, pemerintahan Soekarno berusaha mempertahankan keseimbangan dengan mengadopsi kebijakan "Nasakom". Ketegangan ini memicu konflik internal yang semakin memanas hingga mencapai puncaknya pada 30 September 1965.
Pada malam 30 September 1965, sekelompok perwira TNI Angkatan Darat yang tergabung dalam Gerakan 30 September menculik dan membunuh tujuh tokoh militer di Jakarta. Aksi ini dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri dengan melibatkan pasukan Batalyon C Pelopor Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD).
Korban terdiri dari enam perwira tinggi TNI AD—Letjen Ahmad Yani, Mayjen R. Suprapto, Mayjen MT Haryono, Mayjen S. Parman, Brigjen DI Panjaitan, dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo—serta Kapten Pierre Tendean yang mengorbankan diri untuk melindungi atasannya.
Keesokan harinya, 1 Oktober 1965, Mayor Jenderal Soeharto memimpin operasi pemulihan keamanan dengan mengambil alih kendali Angkatan Darat. Melalui pidato radio, ia mengumumkan bahwa G30S adalah upaya kudeta yang didalangi PKI untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. Langkah cepat Soeharto ini menjadi titik awal kebangkitan kekuasaannya sekaligus memicu reaksi nasional yang meluas terhadap PKI.
Tujuh korban G30S dianugerahi gelar Pahlawan Revolusi melalui Keputusan Presiden No. 111/KOTI/1965. Nama-nama mereka diabadikan dalam Monumen Lubang Buaya, Jakarta, sebagai simbol pengorbanan demi mempertahankan Pancasila. Setiap tahun, upacara ziarah nasional digelar di makam para pahlawan ini untuk mengingatkan generasi muda akan pentingnya kesetiaan terhadap negara.
G30S menjadi katalisator jatuhnya kepemimpinan Presiden Soekarno dan lahirnya Orde Baru di bawah Soeharto. PKI dibubarkan secara resmi, sementara kekuatan militer mengambil peran sentral dalam pemerintahan. Perubahan ini menandai berakhirnya Demokrasi Terpimpin dan dimulainya era stabilitas politik yang dikontrol oleh militer selama lebih dari tiga dekade.
Tragedi G30S memicu gelombang pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia. Diperkirakan ratusan ribu orang menjadi korban kekerasan, baik melalui eksekusi maupun penahanan tanpa proses hukum. Stigma terhadap "komunis" terus melekat dalam masyarakat hingga kini, memengaruhi dinamika sosial dan budaya.
Pemerintah Orde Baru mengimplementasikan kebijakan ekonomi berbasis pasar untuk memulihkan kondisi negara yang kacau akibat krisis politik. Kerja sama dengan lembaga internasional, seperti IMF dan Bank Dunia, membawa Indonesia ke jalur pertumbuhan ekonomi yang stabil, meski diiringi kritik terhadap ketergantungan pada modal asing.
Selama masa Orde Baru, narasi resmi pemerintah menegaskan bahwa PKI adalah dalang utama G30S. Narasi ini disebarkan melalui film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI dan kurikulum pendidikan nasional untuk memperkuat legitimasi Orde Baru.
Setelah 1998, muncul upaya akademis untuk mengkaji ulang narasi G30S. Sejumlah sejarawan menyoroti ketiadaan bukti langsung yang mengaitkan PKI dengan kudeta, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk faksi militer anti-Soekarno. Namun, pemerintah tetap mempertahankan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum memperkuat kesadaran ideologis bangsa.
Setiap 30 September, upacara ziarah nasional dipimpin oleh Presiden RI di Monumen Lubang Buaya. Kegiatan ini meliputi penghormatan kepada Pahlawan Revolusi, renungan suci, dan penayangan film dokumenter untuk edukasi publik.
Tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila untuk menegaskan bahwa ideologi negara mampu bertahan dari ancaman komunisme. Upacara resmi diikuti dengan deklarasi komitmen nasional melalui Pancasila sebagai grundnorm bangsa. Apa itu “grundnorm?”
Grundnorm sering disebut sebagai Norma Dasar atau Norma Fundamental. Istilah dari bahasa Jerman tersebut merujuk pada prinsip hukum tertinggi dan abstrak yang menjadi dasar bagi semua hukum lainnya dalam suatu sistem hukum, seperti yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam teori Hukum Murni-nya.
Di tengah tantangan ideologis seperti radikalisme dan polarisasi politik, Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat akan pentingnya menjaga persatuan. Nilai-nilai Pancasila—terutama sila Ketuhanan dan Kemanusiaan—terus diuji dalam dinamika kehidupan berbangsa.
Pemerintah gencar mengedukasi generasi muda melalui program Pancasila Student Center dan revisi materi sejarah di sekolah. Namun, tantangan utama adalah menyampaikan fakta sejarah secara objektif tanpa dikotomi "heroik vs pengkhianat".
Globalisasi dan media digital membuka ruang bagi ideologi transnasional yang bertentangan dengan Pancasila. Peringatan G30S menjadi momentum untuk memperkuat literasi sejarah sebagai fondasi ketahanan nasional.
Hari Peringatan Peristiwa G30S bukan sekadar kenangan atas tragedi masa lalu, tetapi juga kompas moral bagi bangsa Indonesia. Dari luka sejarah ini, Pancasila terbukti sebagai ideologi yang sakti yang mampu menyatukan bangsa dalam menghadapi segala ancaman
Dengan memahami sejarah secara kritis dan berintegritas, Indonesia dapat terus membangun masa depan yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
Referensi:
- Cribb, R. (2012). The Indonesian Killings 1965–1966: Study of an Open Wound. ANU Press.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2020). Panduan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Jakarta: Kemdikbud.
- Feith, H. (2007). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Cornell University Press.
- McVey, R. T. (1966). The Rise of Indonesian Communism. Cornell University Press.
- Anderson, B. R. (2010). Java in a Time of Revolution: Occupation and Resistance, 1944–1946. Cornell University Press.
- Roosa, J. (2006). Pretext for Mass Murder: The September 30th Movement and Suharto’s Coup d’État in Indonesia. University of Wisconsin Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). A History of Modern Indonesia Since c. 1200 (4th ed.). Stanford University Press.
- Salim, A. (1996). Pidato-Pidato Presiden Soeharto: 1966–1998. Sekretariat Negara RI.
- Tempo. (2015). 30 September: Membongkar Misteri G30S. Majalah Tempo Edisi Khusus.
- Lemhannas RI. (2019). Buku Sejarah Perjuangan Bangsa: Dari G30S ke Kesaktian Pancasila. Jakarta: Lemhannas.
- Suharto. (1989). Pembangunan Mengabdi Bangsa dan Negara. Jakarta: Gaya Favorit Press.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
