Dalam pengelolaan keuangan negara, eksekusi kegiatan yang baik tidak hanya diukur hanya dengan seberapa besar dana yang telah terserap, tetapi juga dari seberapa efektif, efisien, dan tepat sasaran anggaran tersebut digunakan.
Untuk itu, diperlukan adanya alat yang dapat memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran seperti .
Pada dasarnya, IKPA tidak hanya sekadar deretan angka penilaian administratif, melainkan representasi nyata dari bagaimana satuan mengelola anggaran negara dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Melalui IKPA, pemerintah dapat menilai sejauh mana pelaksanaan anggaran berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, baik dari sisi inputvalue maupun output yang dihasilkan.
Hal ini karena IKPA terdiri dari beberapa komponen penting yang dapat menggambarkan kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, hingga kualitas hasil pelaksanaan anggaran.
IKPA sendiri juga telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.
Antara Target dan Realisasi pada IKPA
Setiap periode, satuan kerja dituntut untuk mencapai target nilai IKPA tertentu sebagai bagian dari pengelolaan anggaran.
Namun, pencapaian target tersebut tidak selalu mudah. Dalam praktiknya, terdapat berbagai tantangan yang dapat memengaruhi perbedaan antara target dan realisasi IKPA.
Beberapa faktor penyebab ketidaksesuaian antara target dan realisasi IKPA antara lain:
- Kompetensi dan kualitas SDM pengelola keuangan, termasuk komitmen pimpinan
- Kebijakan pelaksanaan anggaran yang dinamis sepanjang tahun
- Kurangnya koordinasi antara pihak pelaksana dan penyedia barang/jasa
Perbedaan antara target dan realisasi IKPA inilah yang kemudian menjadi dasar evaluasi menyeluruh untuk perbaikan proses eksekusi kegiatan di periode berikutnya.
IKPA sebagai Gambaran Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Nilai IKPA yang sangat baik menunjukkan bahwa satker tidak hanya cepat dalam penyerapan anggaran, tetapi juga sesuai dengan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun serta memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, nilai IKPA yang rendah dapat menjadi tanda adanya permasalahan dalam pengelolaan anggaran, baik dari sisi perencanaan kegiatan, ketepatan waktu pembayaran, maupun kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, IKPA berfungsi sebagai gambaran kinerja keuangan satuan kerja, yang mencerminkan sejauh mana pelaksanaan anggaran dilakukan secara tepat.
Penilaian ini tidak hanya berdampak pada citra kelembagaan, tetapi juga meningkatkan awareness satuan kerja pada kinerja dan tata kelola pelaksanaan anggaran dan pengambilan kebijakan di tingkat yang lebih tinggi.
Menuju Kinerja Anggaran yang Berkualitas
Upaya peningkatan nilai IKPA sejatinya bukan sekadar hanya mengejar angka, melainkan bagian dari proses membentuk budaya yang berfokus tidak hanya pada tingkat penyerapan. Namun, juga pada efektivitas, efisiensi, dan manfaat dari penggunaan anggaran sesuai dengan sasaran program yang telah ditetapkan.
IKPA juga diharapkan dapat memperkuat perencanaan kegiatan sejak awal tahun, meningkatkan koordinasi antarunit, serta memperhatikan ketepatan waktu dalam seluruh tahapan pelaksanaan anggaran pada satuan kerja.
Selain itu, pemanfaatan Platform digital seperti aplikasi SAKTI, MONSAKTI, dan OM-SPAN juga menjadi faktor penting dalam mendukung efisiensi dan transparansi proses anggaran.
Melalui sistem yang terintegrasi ini, pemerintah dapat memantau pelaksanaan anggaran secara real time, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
Dengan memahami dan mengoptimalkan pelaksanaan anggaran berdasarkan indikator dalam IKPA, diharapkan setiap anggaran negara benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
