Dalam praktik kenegaraan, konsep masyarakat madani memiliki peran signifikan untuk mendukung terciptanya kualitas demokrasi yang baik. Hal ini diperlukan agar pelaksanaan demokrasi tidak berhenti sebatas pada formalitas saja, tetapi menyentuh pada aspek yang lebih substantial.
Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si., menilai jika masyarakat madani yang dimaksud pada dasarnya merujuk pada masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi hukum, keadilan, dan nilai kemanusiaan.
Dalam keterangannya di UMY, Dian menjelaskan jika ‘kata kunci’ dari masyarakat madani adalah adab. Menurutnya, adab harus benar-benar diterapkan dalam kehidupan bersama.
“Ada ciri-ciri penting, misalnya supremasi hukum, keadilan dan kesetaraan, penghargaan terhadap pluralisme, toleransi, hingga partisipasi aktif warga dalam ruang publik,” jelasnya.
Masyarakat Madani sebagai Watchdog Demokrasi
Masyarakat madani ditandai oleh kemandirian sosial. Artinya, masyarakat mampu untuk mengatur dan mengelola dirinya sendiri tanpa selalu bergantung pada negara. Akan tetapi, Dian mengatakan bahwa masih terdapat kesenjangan pada realitas penerapan demokrasi di Indonesia.
Dalam penjelasannya, praktik masyarakat sipil di Indonesia masih jauh dari nilai demokrasi, padahal negara ini adalah negara demokratis. Dian menerangkan jika ruang masyarakat sipil semakin tertekan.
“Kita sering mengklaim sebagai negara demokratis, tetapi praktik masyarakat sipil kita masih jauh dari nilai demokrasi. Bahkan ada yang menyebut demokrasi kita mengalami degradasi atau mati suri, karena ruang masyarakat sipil semakin tertekan,” paparnya.
Pelajar Ikut Demo? Bagus, tapi Harus Berbekal Pengetahuan yang Mumpuni!
Lebih lanjut, Dian menegaskan fungsi masyarakat madani yang sangat vital, yakni pengawas kekuasaan atau watchdog dalam demokrasi. Jalannya kebijakan negara yang demokratis dapat diawasi lewat organisasi sipil, mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media independen, komunitas, sampai gerakan sosial.
Fungsi pengawasan ini adalah bagian dari kebebasan untuk menyampaikan pendapat dan kritik. Dosen ini mengungkap, kontrol sosial masyarakat akan tumbuh saat ‘saluran formal’ negara—DPR atau DPRD—dianggap tak lagi efektif. Jika hal ini berjalan, demokrasi berjalan dengan sehat.
Di sisi lain, Dian mengapresiasi naiknya kesadaran politik generasi muda, utamanya GenZ, beberapa waktu belakangan. Makin banyak anak muda yang menyadari bahwa hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari sekolah hingga pekerjaan, adalah hal yang bersifat politis. Hal ini yang membuat generasi muda saat ini semakin kritis pada praktis demokrasi yang menyimpang.
Memperkuat Peran Masyarakat Madani Demi Demokrasi
Peran penting masyarakat madani untuk mendukung praktik demokrasi tentu tak lepas dari tantangan serius. Pelemahan organisasi sipil, kriminalisasi pada kritik, sampai upaya adu domba menjadi permasalahan yang dapat melemahkan keterlibatan masyarakat madani.
Terkait hal ini, Dian mengatakan perlu adanya strategi penguatan civil society melalui internal dan eksternal. Menurutnya, penguatan melalui internal dapat dilakukan dengan memperkuat organisasi sipil, mulai dari LSM, serikat pekerja, hingga media independen.
Sementara itu, penguatan di bagian luar dapat dilakukan lewat perluasan jaringan sampai tingkat internasional. Tak kalah penting, perlu ada pendidikan politik agar masyarakat tetap kritis dan dapat menghargai perbedaan.
“Harapan saya, soliditas itu tetap ada. Jangan mudah diadu domba. Karena yang kita hadapi adalah kekuasaan negara yang besar, cenderung otoritarian, dan didominasi elit. Maka masyarakat madani harus tetap solid agar bisa menjadi penyeimbang kekuasaan,” harapnya.
Reshuffle Kabinet Disebut Jadi Upaya Stabilitas dan Pulihkan Kepercayaan Rakyat, Mengapa Demikian?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
