Demokrasi di Indonesia telah melewati berbagai fase sejarah yang dinamis dan kompleks. Sejak era Reformasi dimulai pada tahun 1998, Indonesia telah mengambil langkah besar dari sistem pemerintahan yang otoriter menuju sistem yang lebih demokratis.
Perjalanan ini ditandai dengan pencapaian-pencapaian signifikan yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Namun, di balik kemajuan tersebut, potret demokrasi Indonesia saat ini juga menunjukkan adanya tantangan dan kemunduran yang serius, mengikis beberapa fondasi yang telah dibangun.
Artikel ini akan mengupas tuntas dualisme tersebut, menyoroti sisi terang dan gelap dari perjalanan demokrasi di tanah air.
Perkembangan Positif Demokrasi Indonesia
Salah satu pencapaian terbesar pasca-Reformasi adalah pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang bebas dan adil secara rutin. Sejak tahun 1999, rakyat Indonesia secara langsung memilih perwakilan mereka di parlemen serta presiden dan wakil presiden.
Sistem ini jauh berbeda dari era Orde Baru yang ditandai dengan pemilu yang manipulatif dan dominasi satu partai. Pemilu langsung menjadi penanda kedaulatan rakyat, di mana suara setiap warga negara memiliki bobot yang sama dalam menentukan arah bangsa.
Kualitas Demokrasi Indonesia Bisa Maju dengan Reformasi Parpol, Mengapa Demikian?
Selain itu, kebebasan pers juga berkembang pesat. Media massa kini berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi, berperan penting dalam mengawasi jalannya pemerintahan, membuka ruang diskusi publik, dan menyuarakan aspirasi masyarakat.
Kebebasan ini memungkinkan jurnalisme investigatif untuk membongkar kasus-kasus korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia, yang sulit dilakukan pada masa lalu.
Munculnya partai politik yang beragam dan kuat juga menjadi indikator demokrasi yang sehat. Berbeda dengan sistem yang didominasi satu partai sebelumnya. Saat ini ada banyak pilihan ideologi dan program yang ditawarkan kepada masyarakat.
Hal ini mendorong kompetisi yang sehat dan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok kepentingan. Selain itu, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal.
Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan di wilayahnya, meminimalkan sentralisasi kekuasaan yang berlebihan.
Ini semua adalah langkah maju yang esensial dalam konsolidasi demokrasi di Indonesia.
Tantangan dan Kemunduran Demokrasi
Meskipun telah mencapai kemajuan signifikan, demokrasi Indonesia tidak luput dari tantangan. Salah satu isu paling mendesak dan persisten adalah korupsi. Korupsi masih menjadi masalah endemik yang mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Fenomena ini tidak hanya menghambat pembangunan ekonomi, tetapi juga merusak sistem hukum dan memperlebar kesenjangan sosial.
Upaya pemberantasan korupsi, yang dipimpin oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sering kali menghadapi rintangan politik dan perlawanan dari kelompok-kelompok yang berkuasa.
Menyulam Kepercayaan: Membangun Demokrasi yang Kokoh di Tengah Tantangan
Pelemahan KPK melalui revisi undang-undang adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam memerangi korupsi.
Tantangan lainnya adalah merosotnya kualitas diskusi politik. Polarisasi yang tajam, khususnya selama pemilihan, sering kali didorong oleh ujaran kebencian, hoaks, dan politik identitas.
Politik identitas yang mengeksploitasi perbedaan agama, suku, dan ras untuk kepentingan politik dapat merusak kohesi sosial dan merusak akal sehat dalam berdemokrasi.
Ruang digital, yang seharusnya menjadi platform untuk diskusi yang konstruktif, justru sering kali menjadi tempat penyebaran misinformasi dan disinformasi. Hal ini mengancam iklim toleransi dan saling menghormati yang merupakan fondasi masyarakat majemuk.
Selain itu, pelemahan institusi demokrasi seperti DPR dan lembaga peradilan menjadi perhatian serius. Beberapa kebijakan legislatif dan putusan hukum dinilai kontroversial dan merusak prinsip-prinsip demokrasi, seperti penyusutan ruang kebebasan sipil.
Hal ini ditandai dengan adanya beberapa undang-undang yang dianggap dapat mengkriminalisasi kritik dan membatasi ekspresi. Penurunan indeks kebebasan sipil menunjukkan adanya ancaman terhadap hak-hak fundamental warga negara.
Lembaga peradilan yang seharusnya independen, sering kali dianggap rentan terhadap intervensi politik, yang mengikis supremasi hukum dan keadilan.
Potret demokrasi Indonesia saat ini adalah perpaduan yang kompleks antara kemajuan yang membanggakan dan kemunduran yang mengkhawatirkan. Di satu sisi, fondasi demokrasi seperti pemilu yang teratur, kebebasan pers, dan pluralisme politik telah tertanam kuat.
Empati, Keberanian, dan Perjuangan: Menelisik Solidaritas Ojol dan Barisan Aksi untuk Demokrasi
Namun di sisi lain, tantangan besar seperti korupsi yang masif, polarisasi politik yang merusak, dan pelemahan institusi terus mengancam kemajuan yang telah dicapai. Untuk memperkuat demokrasi di Indonesia, perlu ada upaya kolektif dari semua pihak.
Pendidikan politik yang masif adalah kunci untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, sehingga mereka dapat menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu, dengan menguatkan kembali lembaga-lembaga anti-korupsi.
Selain itu, penguatan lembaga-lembaga demokrasi, termasuk legislatif dan yudikatif, sangat penting untuk memastikan sistem check and balance berfungsi dengan efektif. Masyarakat sipil juga harus terus aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah dan menyuarakan kepentingan publik.
Hanya melalui komitmen bersama untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, demokrasi di Indonesia dapat menjadi lebih matang, kuat, dan inklusif.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
