Publik Indonesia kembali disuguhi polemik yang memantik rasa keadilan. Kebijakan tunjangan rumah bagi anggota DPR RI senilai Rp 50 juta per bulan memicu gelombang protes dan unjuk rasa di berbagai daerah.
Kebijakan ini merupakan pengganti dari penghapusan fasilitas rumah dinas di Kompleks Kalibata, Jakarta Selatan. Masyarakat menilai kebijakan ini tidak empatik, mengingat kondisi perekonomian nasional yang masih dihadapkan pada berbagai kesulitan.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memberikan penjelasan resmi. Dasco menegaskan bahwa tunjangan tersebut diberikan karena anggota dewan yang dilantik pada Oktober 2024 tidak lagi mendapatkan rumah dinas.
“Bahwa tunjangan perumahan itu pada saat anggota DPR dilantik bulan Oktober 2024 itu, anggota DPR sudah tidak mendapatkan fasilitas perumahan di Kalibata,” kata Dasco pada Selasa (26/8/2025), dikutip dari fraksigerindra.id.
Tunjangan sebesar Rp 50 juta per bulan itu diberikan dari Oktober 2024 hingga Oktober 2025. Menurutnya, dana yang diberikan selama satu tahun ini dimaksudkan untuk mengontrak rumah untuk masa lima tahun.
Pembayaran dilakukan secara angsuran karena anggaran tunjangan perumahan belum sepenuhnya tersedia di tahun 2024. Dasco juga menambahkan bahwa setelah November 2025, tunjangan ini tidak akan diberikan lagi.
Namun, penjelasan ini tidak meredam kemarahan publik. Penolakan muncul karena tunjangan ini dianggap membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Take home pay anggota DPR yang dapat menembus angka lebih dari Rp 100 juta per bulan dinilai sangat tidak proporsional dengan pendapatan rata-rata rakyat Indonesia. Demonstrasi bahkan berujung ricuh sejak Senin, 25 Agustus 2025, mencerminkan kekecewaan yang mendalam.
Berapa Gaji Ideal Anggota DPR?
Merespons polemik ini, Mohammad Ezha Fachriza Roshady, S.Sos, M.I.P., dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah, memberikan pandangannya mengenai gaji ideal bagi anggota DPR. Ezha berpendapat bahwa prinsipnya gaji anggota dewan seharusnya tidak terlalu jauh dari upah minimum regional (UMR).
“Menurut saya, idealnya gaji DPR tidak jauh dari UMR masyarakat pada umumnya. Misalkan jika rakyat Rp6 juta, mungkin DPR Rp10-15 juta,” kata Ezha.
Berdasarkan data Kompas.com, gaji beserta tunjangan anggota DPR saat ini setara dengan gaji 266.800 guru honorer. Sebagai perbandingan, bnayak guru honorer yang masih digaji di bawah UMR. Nominalnya berkisar antara Rp500.000 hingga Rp2 juta per bulan.
Ezha mengakui bahwa gaji pokok anggota DPR saat ini memang tidak fantastis, sekitar Rp 5-6 juta. Namun, yang menjadi persoalan utama adalah banyaknya tunjangan yang menyertainya, yang jika digabungkan dapat mencapai lebih dari Rp 100 juta per bulan.
Dengan jumlah anggota DPR sebanyak 570 orang, beban yang ditanggung APBN menjadi sangat besar. Belum lagi jika ditambah dengan biaya untuk tenaga ahli masing-masing anggota.
Ezha menegaskan bahwa idealnya, total pendapatan anggota DPR, termasuk semua tunjangan, seharusnya berada pada kisaran Rp 10 hingga 20 juta per bulan. Ia mengkritik banyaknya tunjangan, seperti tunjangan komunikasi, yang dibiayai oleh negara.
Menurutnya, pemberian tunjangan harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan yang riil. Ezha juga menyoroti latar belakang banyak anggota DPR yang berasal dari kalangan menengah atas, pengusaha, atau selebritas.
“Anggota DPR yang umumnya dijabat oleh orang-orang dengan latar belakang kalangan menengah ke atas, ada pengusaha dan selebritis, apakah masih membutuhkan tunjangan-tunjangan tersebut?,” ujarnya.
Kesenjangan (gap) yang lebar antara pendapatan rakyat dan anggota dewan dinilainya sangat berbahaya. Ezha mengingatkan bahwa motivasi seseorang masuk ke DPR seharusnya adalah pengabdian, bukan mencari kekayaan.
“Jika motivasinya adalah mencari pundi-pundi uang, hal ini berpotensi memicu praktik politik uang (money politics) untuk mendapatkan kursi, karena calon anggota akan mengeluarkan biaya besar dengan harapan dapat dikembalikan setelah terpilih,” pungkas Ezha.
Baca juga Sosok Idham Chalid, Ketua DPR ‘Termiskin’: Tolak Mobil Dinas dan haramkan keluarganya Gunakan Fasilitas Negara
Komitmen Evaluasi dari DPR
Desakan publik yang kuat akhirnya mendapat respons serius dari internal parlemen. Delapan fraksi di DPR RI menyatakan kesediaannya untuk mengevaluasi, bahkan menghentikan, pemberian tunjangan perumahan dan fasilitas lainnya yang dinilai melukai rasa keadilan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan oleh Budisatrio Djiwandono, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI. Ia menegaskan bahwa fraksinya mendengar keluhan masyarakat dan siap meninjau ulang berbagai tunjangan anggota dewan.
“Kami siap untuk meninjau ulang serta menghentikan tunjangan-tunjangan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Dengan tulus saya memohon maaf apabila selama ini kinerja fraksi kami belum cukup mengakomodir aspirasi rakyat,” ujar Budisatrio, dikutip dari Antara, Minggu (31/8/2025).
Pernyataan dari delapan fraksi ini menjadi momentum penting bagi DPR RI. Ini adalah kesempatan untuk menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dan membangun kembali kepercayaan publik yang sempat terciderai.
Evaluasi menyeluruh terhadap seluruh tunjangan dan fasilitas anggota dewan dipandang sebagai langkah konkret yang ditunggu-tunggu masyarakat. Langkah ini tidak hanya sekadar memenuhi tuntutan demonstrasi, tetapi juga sebagai upaya merasionalisasi pengeluaran negara dan menyesuaikan diri dengan kondisi ekonomi riil yang dihadapi oleh sebagian besar rakyat Indonesia.
Baca juga Bukan karena Tunjangan, Ini yang Buat Bung Karno Greget dan Bubarkan DPR Hasil Pemilu 1955
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
