Revolusi hijau merupakan usaha peningkatan kebutuhan pertanian dengan proses perubahan teknologi dari tradisional ke modern. Revolusi hijau ini merupakan upaya untuk mengahasilkan swasembada pangan sendiri.
Hal tersebut pernah dirasakan oleh Indonesia pada masa orde baru pada tahun 1968, di mana Indonesia mulai melakukan kegiatan revolusi hijau dengan dukungan sektor sosial dan politik pada masa kepemimpinan Soeharto.
Saat itu, bantuan modal, alat, dan teknis modern banyak di luncurkan dari negara barat kepada program revolusi hijau di Indonesia.
Pemerintah di era Soeharto melakukan program pinjaman modal serta penyuluhan terhadap kelompok petani atau bisa disebut (Bimas), agar mereka dapat memproduksi dan bertani dengan modern dan dapat menaikkan intensitas produksi hasil tani di Indonesia.
Selain itu, pemerintah juga melakukan program unggulan lain yaitu (Inmas) atau intensifikasi massal. Program ini kurang lebih hampir sama dengan Bimas, tetapi fokusannya lebih ke bagaimana cara meningkatkan hasil tani serta pengoptimalan lahan untuk bertani.
Dua program pemerintah tersebut menghasilkan Indonesia menjadi negara swasembada pangan hingga tahun 1984.
Namun sayangnya, keberhasilan tersebut hanya sekejap dirasakan oleh Indonesia. Pada tahun yang sama, Indonesia mengalami bencana hama padi wereng. Hama padi tersebut mengakibatkan kegagalan yang serius hingga lahan petani hancur diserang oleh hama ini. Sehingga kegagalan pada lahan petani mengakibatkan kerugian besar. Mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan yang dirasakan masyarakat pada masa orde baru.
Selain itu, petani juga terlalu ketergantungan dengan perusahaan besar untuk membeli bibit, pupuk kimia, dan pestisida, hingga lingkungan ekologi petani terancam rusak akibat pupuk dan pestisida kimia yang digunakan oleh petani.
Strategi pemerintah di era Soeharto juga mengalami kelalaian karena surplus dari hasil tani tidak dilakukan untuk reformasi agraria, tetapi di gunakan untuk hedonisme dan sebagian untuk capital outflow.
Revolusi hijau ini dapat dikatakan gagal meskipun sempat mengalami keberhasilan, tetapi hal tersebut tidak bertahan lama. Kegagalan langsung pada hasil tani pun berdampak pada masyarakat yang mengalami kelaparan dan kemiskinan.
Jika kita refleksikan dengan pendekatan depedensi atau teori ketergantungan, permasalahan ini masuk ke dalam teori struktural. Teori struktural ini menjelaskan mengenai material yang diberikan kepada masyarakat hingga mengalami perubahan pada nilai- nilai kemasyarakatan serta tingkah laku manusia pada saat itu.
Dalam teori struktural ini lebih mengutamakan aspek materialnya, sehingga material menjadi dasar dari keberlangsungan pembangunan.
Pada kasus revolusi hijau, ketergantungan teknologi seperti alat pertanian modern seperti traktor dan bibit unggulan dari perusahaan besar tidak dapat dihindari. Saat itu negara maju mulai melakukan pembaruan untuk negara berkembang.
Dalam hal ini teori struktural memiliki dua induk. Yang pertama dari teori Raul Prebisch yang merupakan ekonomi liberal, dan teori marxis tentang imperialisme dan kolonialisme. Teori Raul Prebisch lebih make sense terhadap kasus pembangunan agraria revolusi hijau di Indonesia.
Teori Raul Prebisch ini menekankan pada industri subtitusi impor. Raul Presbich menganggap negara agraria selalu mengalami keterbelakangan, sedangkan negara industri merupakan negara maju.
Strategi indutri subtitusi impor yang dibawakan Raul menekankan agar adanya subsidi bagi petani dalam negeri di daerah industri. Negara agraria dianggap kurang bersaing dengan negara industri, karena nilai komoditi industri lebih mahal.
Selain itu, nilai industri selalu mengalami kenaikan harga dan berbanding terbalik dengan harga barang barang pertanian. Hingga pada akhirnya negara agraria penghasil barang tani tertinggal dan bergantung pada negara industri. Seperti halnya pada kasus revolusi hijau yang saat itu mengalami ketergantungan pada alat dan bahan barang barang petani.
Negara industri dari barat juga menjadi pemasok alat bertani seperti traktor dan juga ketergantungan pada pupuk hama dan zat-zat kimia.
Faktor eksternal negara industri menjadi peran penting dalam industri subtitusi impor. Karena ketergantungan negara pinggiran atau negara agraria terhadap negara industri menjadi keharusan apabila suatu negara agraria ingin menjadi negara maju dan membangun negaranya dengan melakukan industrialisasi.
Namun strategi program keberlanjutan juga harus di perhatikan, melihat revolusi hijau pada masa orba mengalami kegagalan akibat strategi dari pemerintah yang salah.
Pemerintah saat itu terlalu lalai untuk mengunggulkan komoditas pertanian di Indonesia, tetapi hasilnya di lakukan untuk sektor lain seperti properti dan barang mewah lainya. Dan hingga saat ini pun Indonesia masih kesusahan untuk melakukan reformasi agraria karena momok pada masa orba yang menjadi bayang bayang Indonesia untuk saat ini.
Padahal, Indonesia yang merupakan negara agraria dapat memanfaatkan komoditinya yaitu hasil tani untuk memperkokoh sektor lain seperti sektor ekonomi dan politik.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
