Sekolah Rakyat adalah program pemerintah di bawah Kementerian Sosial yang bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidkan. Sekolah ini ditujukan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Digagas oleh Presiden Prabowo, Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. Sesuai dengan nama dan tujuannya, sekolah ini tidak dipungut biaya. Anggarannya berasal dari APBN dan sumber pendanaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Per 14 Juli 2025, Sekolah Rakyat mulai diselenggarakan serentak di berbagai wilayah di Nusantara. Sekolah Rakyat juga membawa asa yang besar bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang kurang mampu untuk dapat mengenyam pendidikan. Sekolah ini diharapkan bisa menjadi tonggak awal pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia.
Kawan GNFI, pemerintah tengah berusaha untuk mengentaskan masalah pendidikan di Indonesia. Berbagai macam kebijakan dan peraturan dibuat untuk memastikan tiap anak di seluruh penjuru negeri mendapatkan akses pendidikan yang sama dan berkualitas, salah satunya lewat Sekolah Rakyat ini.
Sekolah Rakyat untuk Pemerataan Pendidikan di Indonesia
Di tengah ketimpangan ekonomi, Sekolah Rakyat seakan menjadi jawaban atas harapan anak-anak kurang mampu yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas. Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Dr. Dian Rahma Santoso, M.Pd., dalam tulisan yang ia publikasikan di laman umsida.ac.id, menyatakan bahwa tujuan pembukaan Sekolah Rakyat memang relevan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia saat ini yang tidak merata.
Sekolah Rakyat memberikan kesempatan bagi anak-anak yang kurang beruntung agar mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka diharapkan dapat memperoleh bekal pengetahuan yang cukup untuk masa depan.
Tak hanya itu, program ini juga merupakan bagian dari upaya untuk membangun Indonesia lewat pendidikan yang inklusif, di mana setiap anak berhak untuk mendapatkan kesempatan bermimpi, belajar, dan meraih cita-citanya.
Solusi atau Tambah Masalah Baru?
Di sisi lain, Dian juga menyoroti bahwa niat baik dari program ini juga dapat menimbulkan masalah, yaitu kesenjangan sosial. Anak-anak yang bersekolah di sini bisa jadi akan merasa terstigma sebagai “anak miskin”.
Hal ini dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi perkembangan mental dan sosial akibat risiko akan adanya isolasi dari stigma yang muncul.
“Pendidikan seharusnya tidak hanya tentang mengisi kepala dengan pengetahuan, tetapi juga tentang menciptakan kesetaraan, membangun rasa percaya diri, dan menghilangkan diskriminasi,” tulis Dian.
Tak hanya itu, Sekolah Rakyat juga perlu dibarengi dengan perencanaan jangka panjang. Ia juga menyoroti bahwa pendidikan tidak boleh dijadikan ajang untuk memenuhi kepuasan politis semata.
“Jika sekolah rakyat ini hanya ada sebagai wujud kepuasan politik, maka masa depan peradaban bangsa Indonesia akan terancam,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Sekolah Rakyat harus dipastikan memiliki kualitas yang setara dengan sekolah negeri dan swasta. Kurikulumnya juga harus jelas—sesuai dengan standar nasional.
Infrastruktur dan metode pembelajaran juga harus diperhatikan, mengingat dunia yang terus berkembang. Seluruh pihak juga harus mendukung program ini agar terlaksana dengan baik dan berkelanjutan.
“Saya meyakini bahwa sekolah rakyat adalah sebuah langkah strategis yang baik untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh anak bangsa,” tegas Dian.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
