Program "Sekolah Rakyat" yang diusung oleh Prabowo Subianto belakangan ini menuai pro dan kontra di kalangan publik dan akademisi. Gagasan ini digadang-gadang sebagai terobosan inovatif untuk mengentaskan kemiskinan melalui pendidikan.
Namun, di balik antusiasme tersebut, muncul pertanyaan kritis: Apakah program ini benar-benar solusi berkelanjutan atau hanya sekadar kebijakan populis yang bersifat jangka pendek?
Analisis Teoritis: Apakah "Sekolah Rakyat" Punya Dasar yang Kuat?
Guru Besar Departemen Sosiologi FISIP Universitas Airlangga (UNAIR), Prof. Tuti Budirahayu, mengkritik konsep ini dengan mempertanyakan landasan teorinya.
"Sekolah pada dasarnya adalah lembaga pendidikan formal yang bertujuan membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai sosial. Apakah ‘Sekolah Kemiskinan’ ini akan menggantikan sekolah yang sudah ada, atau justru menjadi pesaing baru yang memperparah fragmentasi sistem pendidikan?,” kata Prof. Tuti, dikutip dari unair.ac.id.
Pertanyaan ini relevan mengingat Indonesia masih menghadapi masalah serius dalam pemerataan pendidikan. Data dari Kemendikbudristek (2023) menunjukkan bahwa lebih dari 30% sekolah di daerah tertinggal memiliki infrastruktur tidak layak, sementara kualitas guru masih rendah di banyak wilayah.
Jika "Sekolah Kemiskinan" dibangun tanpa memperbaiki sistem yang ada, dikhawatirkan hanya akan menambah daftar proyek pemerintah yang tidak berkelanjutan.
Proyek Fisik vs Solusi Holistik
Prof. Tuti juga mengingatkan bahwa program ini berisiko menjadi proyek fisik yang boros anggaran tetapi minim dampak. Sejarah menunjukkan bahwa banyak program pemerintah, seperti pembangunan sekolah dalam Program Indonesia Pintar (PIP), berujung pada bangunan mangkrak atau cepat rusak karena perencanaan yang buruk.
"Alih-alih membangun sekolah baru, lebih baik memperkuat sekolah yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas guru, kurikulum, dan fasilitas pendukung,"tegasnya.
Pendapat ini sejalan dengan penelitian World Bank (2022) yang menyatakan bahwa investasi dalam peningkatan kapasitas guru dan kurikulum berbasis keterampilan (skills-based learning) lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan jangka panjang dibanding sekadar membangun gedung sekolah baru.
Baca juga Tidak Lagi Tulis Tangan, Kemendikdasmen akan Terapkan Ijazah Elektronik: Sekolah Bisa Cetak Sendiri
Pendidikan dan Kemiskinan: Perlukah Sekolah Khusus?
Kritik lain terhadap "Sekolah Rakyat" adalah apakah pendekatan segregasi (memisahkan anak miskin dalam sekolah khusus) justru akan memperkuat stigma ketimpangan sosial.
Prof. Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, dalam bukunya "Development as Freedom" (1999), menekankan bahwa pendidikan harus inklusif dan memberikan akses setara bagi semua lapisan masyarakat.
Jika "Sekolah Rakyat" hanya menjadi tempat penampungan anak-anak dari keluarga kurang mampu tanpa disertai peningkatan kualitas pembelajaran, dikhawatirkan malah memperlebar kesenjangan.
Sebaliknya, integrasi program beasiswa, pelatihan vokasi, dan pendampingan karir dalam sistem pendidikan yang sudah ada mungkin lebih efektif.
Perlu Evaluasi Mendalam Sebelum Implementasi
Program "Sekolah Rakyat" bisa menjadi langkah progresif jika didukung oleh perencanaan matang, pendanaan transparan, dan evaluasi berkelanjutan.
Namun, jika hanya dijadikan alat kampanye politik tanpa strategi jelas, dikhawatirkan akan berakhir seperti proyek-proyek sebelumnya: hanya menghabiskan anggaran tanpa hasil signifikan.
Sebagai alternatif, pemerintah bisa memperkuat program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), pelatihan vokasi berbasis industri, dan revitalisasi sekolah di daerah tertinggal. Dengan demikian, upaya pengentasan kemiskinan melalui pendidikan benar-benar berdampak jangka panjang.
Baca juga Sekitar 3000 Sekolah Swasta di Wilayah Jakarta akan Digratiskan Prabowo Subianto Segera Berlakukan Uji Coba
Referensi:
- Kemendikbudristek. (2023). Laporan Kondisi Pendidikan Indonesia 2023.
- World Bank. (2022). Improving Education Quality for Poverty Reduction.
- Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
