Apakah kamu tahu bahwa program sekolah swasta gratis di area Kota Jakarta tampaknya akan segera diujicobakan? Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menyampaikan bahwa rencana ini berdasarkan pada hasil beberapa rapat bersama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta.
Ima lebih lanjut menjelaskan saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Jumat 24 Januari 2025 bahwa sudah diadakan rapat terkait dengan program sekolah swasta gratis di Jakarta dengan dinas terkait yaitu Dinas Pendidikan. Selanjutnya adalah menunggu akan diujicoba terlebih dahulu.
Meskipun demikian, Ima menegaskan bahwa keputusan akhir berhubungan dengan program sekolah swasta gratis di Kota Jakarta ini sepenuhnya berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta yang sedang menjabat. Keputusan tetap ada di tangan mereka.
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Sarjoko, menyebutkan bahwa pihaknya masih berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkiat prosedur implementasi program sekolah swasta gratis. Ini dilakukan untuk dapat memastikan bahwa regulasi yang mendasari program tersebut sesuai aturan.
Sarjoko lebih lanjut mengatakan bahwa hari ini di Dinas Pendidikan sedang ada pertemuan dengan Biro Hukum Kemendagri untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa Dinas Pendidikan tengah berdiskusi dengan DPRD agar program ini masuk ke dalam program pembentukan peraturan daerah (Propemperda) 2025.
Sarjoko mengatakan bahwa ia belum tahu pasti apakah ini akan masuk Propemperda tetapi kalau menjadi prioritas maka nanti aka nada kesepakatan dengan pihak DPRD. Meskipun demikian hingga saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk program ini. Realisasi program nantinya akan disesuaikan dengan ketersediaan anggran.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin sebelumnya mengungkapkan bahwa anggaran ini adalah untuk program ini telah dimasukkan ke dalam APBD 2025. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan gratis di sekolah negeri dan swasta tanpa perbedaan.
Khoirudin menjelaskan bahwa mereka sudah melakukan kajian dan Dinas Pendidikan juga sudah mempresentasikan program ini untuk memastikan bahwa semua siswa Jakarta bisa sekolah gratis baik itu di sekolah negeri dan sekolah swasta.
Program sekolah swasta gratis ini direncanakan mulai berlaku bulan Juli 2025 untuk jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kebijakan ini diharapkan mampu menampung lebih dari 238.000 siswa dari keluarga tidak mampu. Menurut penjelasan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, program ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan seperti kekurangan kuris di sekolah negeri saat penerimaan peserta didik baru (PPDB), perbedaan kualitas antara sekolah negeri dan swasta, serta penyalahgunaan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.
Untuk langkah awal, Pemprov DKI saat ini tidak ada rencana untuk menambah sekolah baru melainkan memperluas kerjasama dengan sekolah swasta. Justin mengatakan bahwa kerjasama semacam ini sudah dilakukan melalui skema PPDB bersama yang melibatkan 406 sekolah swasta untuk menampung 8.426 siswa pada tahun lalu.
KJP Plus itu sendiri adalah salah satu jenis program strategis untuk membantu anak-anak usia 6-21 tahun dari keluarga kurang mampu agar bisa menyelesaikan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Dana bantuan ini digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti uang saku, perlengkapan sekolah hingga alat bantu pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus.
Dengan adanya program sekolah swasta gratis ini maka diharapkan kesenajngan kualitas pendidikan bisa berkurang dan anak-anak Jakarta dari berbagai latar belakang ekonomi dapat memperoleh akses pendidikan yang merata.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
