• Definisi wakaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.

Kabar baik nih, Kawan GNFI! Pendidikan menjadi Prioritas Nasional Keempat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, lho!

Implementasi program ini adalah 'Sekolah Rakyat' yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan rencana mulai beroperasi pada bulan Juli 2025. Sekolah ini membuka kesempatan kepada anak-anak keluarga miskin untuk menempuh pendidikan berkualitas.

Akan tetapi, biaya operasional program ini ternyata cukup besar. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyebut biaya operasional tahunan sebesar Rp48 juta per siswa.

Padahal, tahapan pertama menargetkan 9.780 siswa yang belajar di 'Sekolah Rakyat'. Hitungan kasarnya, biaya operasional tahunan menggunakan keuangan negara mencapai Rp469 Miliar, Kawan.

Urgensi Wakaf dalam 'Sekolah Rakyat'

Tinjauan secara nasional memang termasuk kecil, hanya sekitar 0,59% dari pagu belanja Kementerian Sosial di APBN 2025. Permasalahan utamanya adalah ketergantungan pendanaan program 'Sekolah Rakyat' dengan keuangan negara.

Sementara itu, kebijakan pemerintah tiap tahun akan berubah dan tentu berdampak pada persentase alokasi pendanaan 'Sekolah Rakyat'.

Dalam konteks ini, kemungkinan perubahan kebijakan dan realokasi anggaran di masa depan akan secara langsung mengurangi, membatasi, atau bahkan menghentikan dukungan terhadap program 'Sekolah Rakyat'. Ketidakstabilan ini menunjukkan bahwa skema pendanaan berbasis APBN semata belum cukup menjamin keberlanjutan dan ekspansi program.

Oleh karena itu, dibutuhkan model pembiayaan yang lebih independen, berkelanjutan, dan tidak terikat pada siklus anggaran tahunan pemerintah. Salah satu pendekatan yang potensial untuk mengisi kesenjangan ini adalah pemanfaatan instrumen wakaf, yang berfungsi sebagai dana abadi (endowment fund) untuk mendukung operasional dan pengembangan 'Sekolah Rakyat' dalam jangka panjang.

Bukankah kita harus sama-sama yakin, bahwa program 'Sekolah Rakyat' ini tidak terhentikan selepas pergantian presiden selanjutnya. Program ini menunjang kesetaraan akses pendidikan dan layak untuk dipertahankan.

Wakaf Mencegah Konflik Kepentingan

Tujuan utama dari penguatan pendanaan berbasis wakaf dalam program Sekolah Rakyat memang tidak semata-mata untuk mengurangi beban keuangan negara. Anggaran negara yang terbatas dapat dialihkan ke sektor-sektor publik lainnya yang lebih mendesak. 

Kajian mendalam menemukan perspektif lain yang hanya bisa dilakukan melalui pendanaan wakaf. Bukan hanya tentang efisiensi fiskal, melainkan juga menyangkut integritas arah program dan perlindungan dari infiltrasi kepentingan politik. Wakaf dipercaya sebagai instrumen berkelanjutan serta dan bebas dari tekanan eksternal. 

Ketergantungan pada dana APBN atau bahkan hibah luar negeri menimbulkan kemungkinan membuka celah bagi konflik kepentingan, di mana keberlanjutan program pendidikan rakyat bisa saja ditentukan oleh agenda di luar substansi pendidikan itu sendiri.

Dalam situasi demikian, bukan tidak mungkin Sekolah Rakyat akan digiring menjadi kendaraan politik, bahkan sarana pencitraan pihak tertentu. Kemungkinan tindakan tersebut akan mengkhianati tujuan fundamental program ini sebagai ruang pendidikan inklusif bagi masyarakat marginal.

Model Wakaf dan Efek 'Domino'

Kolaborasi antara Kementerian Sosial, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan masyarakat lokal memiliki peran kunci dalam optimalisasi pelaksanaan wakaf di 'Sekolah Rakyat'. Simulasi model pendanaan wakaf dapat dimulai dari pendirian bangunan kantin modern terstandarisasi halal dan laboratorium sekolah kelas dunia.

Perlu diingat ya, biaya pembangunan kantin dan laboratorium sepenuhnya ditanggung dana wakaf. Ya, tidak sepeserpun diambil dari dana pemerintah ataupun internal 'Sekolah Rakyat'! Keuangan pemerintah dapat dialokasikan kepada prioritas lainnya, seperti kualitas peralatan medis rumah sakit, percepatan perbaikan jalan, dan penambahan kuota beasiswa.

Rancangan model bisnis ini diawali dengan penyewaan kantin dengan biaya murah kepada warga lokal. Kemudian, dana hasil sewa dialokasikan sebagai biaya pemeliharaan bangunan kantin dan laboratorium.

Proses ini akan berlangsung terus-menerus, sehingga biaya pemeliharaan bangunan kantin dan laboratorium tidak membebani anggaran pendidikan yang disalurkan ke 'Sekolah Rakyat'. Selain itu, model ini mampu meningkatkan pendapatan warga lokal dengan biaya sewa kantin terjangkau.

Lebih lanjut, 'Sekolah Rakyat' sebaiknya memberikan akses publik pada kantin modern tersebut, sehingga berpotensi dikembangkan menjadi wisata kuliner daerah.

Maka, simulasi berlanjut dengan 'Sekolah Rakyat' jenjang SMA/SMK disulap menjadi pusat pelatihan vokasi terapan, seperti hospitality, digital marketing, pengelolaan usaha mikro, dan tata boga.

Dengan profesionalitas tata kelola wakaf produktif, bermula dari kantin modern bertransformasi menjadi penyediaan sarana pendidikan berkualitas dan pusat wisata kuliner yang mampu mengangkat ekonomi lokal.

Tantangan Implementasi Model

Sayangnya, beberapa referensi model tata kelola wakaf produktif didominasi oleh pendidikan yang dinaungi oleh Yayasan atau biasa disebut 'sekolah swasta'. Sekolah yang dibiayai oleh pemerintah masih minim mengimplementasikan kolaborasi model wakaf dalam pelaksanaannya. Sekali lagi, bengkaknya anggaran pendidikan menunjukkan kebutuhan instrumen eksternal yang independen.

Tantangan lainnya adalah penentuan 'Nazhir' atau pihak yang mengelola wakaf di 'sekolah negeri'. Kemungkinan terbesarnya jatuh kepada Badan Wakaf Indonesia. Bisa saja sebenarnya menyerahkan pada lembaga wakaf, tetapi paradoks dengan penjelasan sebelumnya yaitu sarat konflik kepentingan.

Sekolah yang dibiayai anggaran pemerintah idealnya tidak memihak lembaga apapun. Nah, poin penentuan 'Nazhir' inilah yang perlu dicermati dan didiskusikan lebih lanjut oleh para pakar wakaf.

Meskipun demikian, wakaf telah bertransformasi menjadi sebuah instrumen keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur. Wakaf bukan lagi sebatas tanah dan kuburan, tetapi juga turut berperan dalam mewujudkan kemuliaan cita-cita anak bangsa di momentum Indonesia Emas 2045. 

Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News