Tanggal 1 Juli 2025 menandai peringatan Hari Bhayangkara ke-79, sebuah momentum penting bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam merefleksikan sejarah panjang pengabdian, serta mengevaluasi arah transformasi di masa depan.
Lebih dari sekadar seremoni, HUT Bhayangkara tahun ini adalah pengingat tentang bagaimana institusi kepolisian telah berjuang bersama rakyat menjaga keamanan, hukum, dan ketertiban dalam perjalanan bangsa.
Akar Sejarah Hari Bhayangkara
Hari Bhayangkara berakar pada Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Dalam penetapan tersebut, dibentuklah Kepolisian Negara yang berada langsung di bawah Perdana Menteri.
Inilah tonggak formal kelahiran institusi kepolisian nasional pascakemerdekaan. Sejak itu, tanggal 1 Juli dikenang sebagai Hari Bhayangkara.
Namun, sejarah kepolisian di Nusantara sudah jauh lebih lama. Pada masa kerajaan Majapahit, dikenal pasukan Bhayangkara yang dipimpin Mahapatih Gajah Mada, bertugas menjaga keamanan raja dan wilayah kerajaan.
25 Ide Ucapan Dirgahayu Bhayangkara 2025, Selamat HUT ke-79 Polri!
Kata “Bhayangkara” sendiri mengandung makna pengayom dan pelindung, sebuah filosofi yang masih dipegang teguh Polri hingga hari ini.
Dari Awal Kemerdekaan hingga Era Reformasi
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, salah satu tantangan utama bangsa adalah membangun lembaga penegak hukum sendiri.
Pada 21 Agustus 1945, terbentuklah Badan Kepolisian Negara yang pertama kali dipimpin oleh Komisaris Jenderal Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo.
Namun, struktur dan fungsinya masih belum ideal, mengingat situasi negara saat itu masih bergolak.
Baru pada 1 Juli 1946, lewat Penetapan Pemerintah tersebut, Kepolisian Negara memperoleh dasar hukum kuat dan otonomi kelembagaan. Di sinilah awal perjalanan panjang Polri dalam menjalankan tugas sebagai penjaga keamanan dalam negeri.
Dalam beberapa dekade, terutama pada era Orde Baru, Polri menjadi bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan turut menjalankan fungsi pertahanan bersama TNI. Namun, setelah reformasi 1998, muncul desakan untuk memisahkan kepolisian dari militer.
Lewat TAP MPR No. VI dan VII Tahun 2000, serta UU No. 2 Tahun 2002, Polri berdiri kembali sebagai institusi mandiri di bawah Presiden, dengan misi menegakkan hukum, menjaga keamanan, serta mengayomi masyarakat secara profesional dan humanis.
Polri Menuju Usia 79 Tahun
Memasuki usia ke-79 di tahun 2025, Polri menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dibanding masa-masa awal. Jika dulu ancaman datang dari pemberontakan bersenjata atau kriminalitas jalanan, kini tantangan mencakup kejahatan siber, radikalisme, terorisme, hoaks digital, dan kejahatan lintas negara. Dunia berubah cepat, dan Polri pun dituntut untuk bergerak adaptif.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Polri mengusung konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang diperkenalkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Lewat pendekatan ini, Polri berupaya menggunakan teknologi untuk memetakan potensi konflik, memperkuat transparansi dalam penegakan hukum, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
Di sisi pelayanan, Polri telah meluncurkan berbagai inovasi digital seperti SKCK Online, SIM Online, hingga SP2HP Digital, untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kepolisian.
Di wilayah-wilayah terpencil, Polri juga aktif dalam tugas-tugas kemanusiaan seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan penanggulangan bencana.
Evaluasi Kritis dalam HUT Bhayangkara 2025
Meskipun begitu, jalan reformasi Polri belum selesai. HUT Bhayangkara ke-79 menjadi momen reflektif, karena di tengah upaya membangun citra modern dan profesional, Polri masih menghadapi kritik dari masyarakat.
Kasus-kasus pelanggaran etika, kekerasan berlebihan saat penanganan unjuk rasa, atau ketidakadilan dalam penegakan hukum menjadi pekerjaan rumah yang harus dihadapi dengan serius.
55 Inspirasi Ucapan HUT ke-79 Bhayangkara 2025, Cek di Sini!
Kepercayaan publik adalah modal utama Polri. Dalam berbagai survei, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri mengalami fluktuasi. Namun satu hal yang konsisten: masyarakat selalu menginginkan kehadiran polisi yang adil, jujur, dan humanis.
Di sinilah pentingnya membangun institusi yang tidak hanya kuat dari sisi peralatan dan teknologi, tetapi juga dari sisi karakter, integritas, dan empati. Pelatihan etika, pembinaan mental, serta pengawasan internal yang ketat menjadi bagian penting dari reformasi berkelanjutan.
Bhayangkara dan Masa Depan Indonesia
HUT Bhayangkara 2025 bukan hanya tentang mengenang masa lalu, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan Indonesia yang lebih aman, tertib, dan inklusif. Dengan semakin dekatnya tahun-tahun strategis seperti 2045 (Indonesia Emas), Polri diharapkan mampu bertransformasi menjadi institusi kelas dunia.
Polisi masa depan adalah polisi yang mampu membaca tren kejahatan global, bersinergi dengan lembaga internasional, menguasai teknologi informasi. Namun, tetap membumi dalam melayani rakyat. Profesionalisme tanpa kehilangan sentuhan kemanusiaan adalah kunci.
Sebagaimana semangat Bhayangkara Majapahit yang setia kepada rakyat dan negaranya, Polri di abad ke-21 pun dituntut untuk menjadi pilar utama demokrasi, bukan alat kekuasaan. Menjadi penjaga hukum yang tidak memihak, dan pelindung rakyat tanpa diskriminasi.
Dalam suasana peringatan HUT Bhayangkara ke-79 tahun 2025, kita semua diajak untuk tidak hanya memberi ucapan selamat, tetapi juga ikut menjaga semangat reformasi Polri. Keamanan dan keadilan bukan hanya tanggung jawab polisi, tetapi tanggung jawab seluruh elemen bangsa.
Dirgahayu ke-79 Bhayangkara. Semoga Polri terus menjadi pengayom rakyat, pelindung hukum, dan penjaga masa depan Indonesia yang damai dan berkeadilan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
