Kriminalitas masih menjadi bayang-bayang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Awal tahun 2025, angka kriminalitas di Indonesia mengalami lonjakan yang cukup signifikan, terutama pada kasus-kasus yang melibatkan anak-anak dan tindak kekerasan.
Hingga 21 Januari, tercatat sebanyak 24.327 kasus kejahatan yang ditangani oleh kepolisian, dengan pencurian berat dan pencurian biasa mendominasi.
Tak hanya itu, kasus penganiayaan, narkoba, dan pengeroyokan juga meningkat, bahkan ratusan anak-anak turut tercatat sebagai pelaku dalam laporan tersebut.
Sebagian besar orang masih melihat kriminalitas sebagai urusan aparat atau sekadar soal penegakan hukum. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, persoalannya tidak sesederhana itu.
Kita sedang menghadapi kondisi di mana banyak masyarakat belum benar-benar paham apa itu hukum dan bagaimana ia bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Ketidaktahuan inilah yang sering kali membuat orang terjerumus tanpa sadar.
Masalah ini sering kali luput dari perhatian, seolah-olah tak cukup penting untuk dibahas secara mendalam.
Padahal, ketidaksadaran inilah yang justru membuka ruang bagi pelanggaran hukum yang terus berulang dari waktu ke waktu. Banyak orang memandang hukum sebagai sesuatu yang rumit dan hanya relevan bagi para ahli atau aparat.
Jejak Karier Hotma Sitompul dan Pengaruhnya terhadap Dunia Hukum Indonesia
Padahal tanpa disadari, hukum hadir dalam keseharian kita mulai dari berkendara, membuat perjanjian, sampai sekadar membagikan sesuatu di media sosial.
Ketika masyarakat dibekali pemahaman hukum sejak dini, potensi pelanggaran bisa ditekan secara signifikan. Banyak tindakan yang keliru terjadi bukan karena niat buruk, melainkan karena kurangnya informasi yang tepat.
Ini menunjukkan bahwa membangun kesadaran hukum jauh lebih penting daripada sekadar menjatuhkan sanksi.
Literasi hukum, jika dijadikan prioritas, bisa menjadi fondasi kuat bagi tumbuhnya masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab.
Mengapa Literasi Hukum Penting?
Literasi hukum bukan hanya milik akademisi, advokat, atau aparat penegak hukum, melainkan hak dan kebutuhan setiap warga negara. Literasi hukum sebenarnya tidaklah rumit, di mana intinya adalah mengetahui apa yang dibolehkan dan apa yang dilarang.
Ketika seseorang sadar akan hak dan kewajibannya, ia akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Sebaliknya, ketidaktahuan hukum justru membuka celah untuk pelanggaran, baik yang disengaja maupun tidak.
Literasi hukum diakui sebagai hal yang sangat penting dan tercermin dalam berbagai peraturan di Indonesia. Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, yang mencakup juga pemahaman tentang hukum.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembuatan hukum hanya bisa terwujud jika mereka memiliki pemahaman hukum yang cukup.
Pakar Hukum UMY Himbau Lakukan Judicial Review untuk RUU TNI, Apa Artinya?
Bahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa penyuluhan hukum adalah salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman hukum, terutama bagi mereka yang kurang mampu.
Kriminalitas dan Akar Masalahnya
Setiap tindakan kriminal sering kali terjadi yang lebih dalam dari sekadar pelanggaran hukum. Banyak di antaranya lahir dari tekanan hidup, ketimpangan, dan ketidakberdayaan yang tak terjawab oleh sistem sosial.
Kriminalitas merupakan masalah yang sangat kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Ketimpangan sosial, rendahnya pemahaman hukum, serta pengaruh lingkungan dan teknologi. Semuanya berkontribusi pada munculnya tindak kejahatan.
Memberi ruang bagi perubahan sering kali lebih kuat dari sekadar memberi hukuman. Dengan mendekati masalah secara manusiawi, kita bisa membuka jalan bagi pemulihan yang nyata.
Masyarakat yang adil dan aman lahir dari keberanian untuk menyentuh akar persoalan, bukan hanya permukaannya. Untuk itu, kita butuh sistem hukum yang bisa dipercaya yang hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menegakkan keadilan dengan hati.
Pendidikan Hukum sejak Dini
Pendidikan hukum sejak dini merupakan investasi penting bagi masa depan bangsa. Mengajarkan hukum pada anak bukan soal pasal-pasal, tetapi soal mengenalkan nilai keadilan dan tanggung jawab sejak dini.
Lewat cerita, permainan, dan kebiasaan sederhana, mereka belajar bahwa hukum itu dekat dan relevan dengan kehidupan sehari-hari.
Jika pendekatan seperti ini terus dikembangkan, kita bisa membentuk generasi yang tumbuh dengan rasa adil, peduli, dan sadar akan hak serta kewajibannya.
Pendidikan hukum sejak dini merupakan langkah penting untuk membentuk generasi yang sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.
Dengan mengenalkan hukum sejak usia muda, kita dapat mencegah pelanggaran dan meningkatkan kepatuhan hukum di masyarakat.
Program pendidikan hukum yang menarik dan mudah dipahami bisa membantu anak-anak memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sekaligus menghargai nilai-nilai keadilan.
Selain itu, pendidikan juga memperkuat fondasi demokrasi dengan melibatkan generasi muda dalam pembentukan masyarakat yang lebih adil dan bermoral.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
