Presiden Prabowo menyatakan keseriusannya untuk mengevakuasi 1.000 warga Palestina ke Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai “jawaban” atas komitmen Indonesia untuk membantu mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Untuk merealisasikan hal ini, Prabowo juga telah melakukan kunjungan diplomatik ke beberapa negara Arab dan Turki. Selain meneken kerja sama, safari Presiden RI ke-8 beberapa waktu lalu ini juga bertujuan untuk mencari dukungan atas rencana evakuasi tersebut.
Rencana itu mendapatkan perhatian serius dari berbagai akademisi dan pakar hukum hubungan internasional. Berbagai pihak khawatir jika wacana evakuasi warga Palestina ke Indonesia ini akan semakin memperburuk kondisi di sana.
Alih-alih evakuasi, terdapat langkah lain yang dianggap lebih baik. Hal ini disampaikan oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. Ratih Herningtyas, M.A.
Menurutnya, hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk membantu warga Palestina adalah dengan cara “kembali pada koridor diplomasi”. Ratih menyebut, alangkah lebih baik jika Indonesia terlibat dalam proses kepastian dalam penghentian agresi Israel dan tidak perlu melakukan evakuasi yang memungkinkan timbulnya dampak yang semakin besar.
“Daripada mengevakuasi seribu yang notabenenya masih berapa persen dari total populasinya, mengapa tidak memilih bentuk penyelesaian dari aspek penghentian tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel? Sambil memastikan bahwa semua orang di sana mendapatkan akses pada kebutuhan dasarnya,” tegasnya dalam keterangan resmi.
Wajib Lihat Root Cause Konflik di Gaza
Ratih menyatakan pentingnya melihat root cause atau akar permasalahan dari konflik yang terjadi. Indonesia wajib mempertimbangkan pemahaman tentang apa yang membuat konflik itu pecah, yakni agresi Israel ke Palestina yang merupakan sebuah negara yang berhak dan berdaulat.
Wacana evakuasi itu juga dapat mempercepat tujuan Israel untuk menguasai seluruh wilayah Palestina. Hal ini dikarenakan konflik tersebut berkaitan erat dengan masalah kedaulatan. Evakuasi warga dapat mengakibatkan hilangnya populasi wilayah yang sudah terjajah.
Di sisi lain, kekhawatiran atas rencana ini juga memiliki dasar lain, yakni risiko warga yang dievakuasi tidak dapat kembali ke tanah airnya sendiri saat situasi Palestina sudah membaik.
Ia juga meminta agar pemerintah Indonesia untuk kembali ke koridor diplomasi yang sesuai dengan seruan yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar.
“Prioritas sekarang adalah ikut memperjuangkan dengan cara menyerukan penghentian aksi militer di sana, gencatan senjata harus dicapai, Gaza adalah wilayah yang berisi manusia yang punya hak untuk hidup. Lebih baik kembali kepada koridor diplomasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh Bu Retno sebelumnya, segera menegosiasikan untuk membuka akses bantuan kemanusiaan yang masuk ke Gaza,” imbuhnya.
Dorong Penghentian Agresi Lewat Diplomasi Bilateral-Multilateral
Tanggapan senada juga diberikan oleh Dosen Hubungan Internasional Universitas Andalas (UNAND), Dr. Muhammad Yusra. Menurutnya, pemindahan tersebut dapat mengakibatkan hilangnya hak warga Palestina atas tanah dan harta benda lainnya.
"Tindakan ini justru bisa memperkuat klaim Israel atas wilayah Palestina dan secara tidak langsung menguntungkan agenda pendudukan," ujarnya dalam unand.ac.id.
Mengutip Pasal 49 Konvensi Jenewa 1949, pemindahan paksa perorangan atau massal serta deportasi warga dari wilayah pendudukan ke negara lain, baik diduduki maupun tidak, adalah tindakan yang dilarang tanpa memandang motifnya.
Yusra menyatakan, langkah untuk ikut membantu memperjuangkan warga Palestina adalah lewat diplomasi aktif di forum internasional. Ia juga mendorong penghentian agresi tersebut lewat diplomasi bilateral maupun multilateral.
"Indonesia harus terus menyuarakan penghentian agresi Israel, baik melalui diplomasi bilateral maupun multilateral," tutupnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
