Dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan memberikan kemudahan bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) meluncurkan program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Kebijakan ini, resmi dan mulai berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025, menawarkan kesempatan bagi wajib pajak untuk menghapus tunggakan dan denda yang selama ini menjadi beban. Program pemutihan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka.
Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak. Melalui inisiatif ini, Pemprov Kaltim berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warganya dan memastikan data kepemilikan kendaraan yang akurat.
Melansir dari RRI, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, Dra. Hj. Ismiati, M.Si, menginformasikan bahwa dalam program ini, masyarakat hanya perlu membayar pajak untuk tahun berjalan. Sementara itu, semua tunggakan serta dendanya akan dihapus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ismiati menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku untuk kendaraan pribadi dan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan sosial dan keagamaan. Namun, ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan. Misalnya, keterlambatan pembayaran untuk kendaraan baru atau penyerahan pertama, mutasi kendaraan keluar provinsi, perubahan bentuk kendaraan, penggantian mesin, serta kendaraan bekas lelang yang belum terdaftar tidak termasuk dalam program ini.
Lebih lanjut, Ismiati juga menegaskan bahwa program pemutihan tidak mencakup biaya Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini penting untuk diketahui oleh masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai biaya-biaya yang harus tetap dibayarkan.
Ismiati mengungkapkan bahwa tujuan dari program ini adalah untuk melakukan validasi terhadap keakuratan data kepemilikan kendaraan bermotor. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor pada tahun 2026 dan seterusnya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat lebih disiplin dalam membayar pajak dan meningkatkan penerimaan daerah.Untuk memastikan bahwa informasi mengenai kebijakan ini dapat tersebar dengan baik, Ismiati telah memberikan instruksi kepada seluruh Kepala UPTD PPRD Bapenda di 10 kabupaten dan kota untuk aktif mensosialisasikan kebijakan tersebut.
Sosialisasi ini diharapkan dapat dilakukan melalui berbagai saluran, baik media cetak maupun elektronik. Selain itu, koordinasi dengan instansi terkait di masing-masing daerah juga menjadi hal yang ditekankan agar pelaksanaan kebijakan ini berjalan dengan lancar.
Kebijakan penghapusan tunggakan PKB ini diyakini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Banyak yang merasa terbantu dengan adanya program ini, terutama bagi mereka yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam membayar tunggakan pajak.
Program ini diharapkan tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan untuk menyelesaikan tunggakan pajak mereka tanpa harus khawatir akan denda yang selama ini menjadi beban.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap pemerintah, serta membangun kepercayaan bahwa pemerintah selalu hadir untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh warganya.
Kebijakan penghapusan tunggakan PKB oleh Pemprov Kaltim merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan validasi data kepemilikan kendaraan. Dengan adanya program ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih besar di kalangan masyarakat mengenai kewajiban mereka sebagai wajib pajak, serta mewujudkan penerimaan daerah yang lebih optimal di masa depan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
