Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kelangsungan demokrasi di suatu negara. Pers berperan sebagai penyampai informasi, pengawas kekuasaan, dan sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat.
Namun, belakangan ini, kebebasan pers di Indonesia semakin menghadapi tantangan, termasuk tindakan intimidasi dan kekerasan. Salah satu contohnya adalah peristiwa teror yang terjadi di kantor Tempo baru-baru ini.
Menanggapi hal ini, pakar komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Wisnu Martha Adiputra, S.I.P., M.Si., menyatakan bahwa peristiwa tersebut merupakan upaya nyata untuk membungkam pers.
“Bentuk intimidasi kepada media sudah dilakukan lewat perlakuan yang semena-mena hingga dihalangi untuk mendapatkan informasi. Akan tetapi, pada kasus ini memang levelnya lebih tinggi,” ungkapnya, Selasa (25/3), dikutip dari laman ugm.ac.id.
Wisnu menilai bahwa kebebasan pers dan demokrasi yang dibangun pasca-Reformasi 1998 mengalami penurunan, bukan hanya dari sisi negara tetapi juga masyarakat.
“Teror semacam ini masih sering terjadi karena adanya kebencian yang dipupuk. Padahal, dalam kehidupan bernegara, penting bagi setiap warga untuk saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Apalagi, pers menjadi pilar utama dari tegaknya demokrasi,” tegasnya.
Penurunan Kebebasan Pers dan Ancaman terhadap Demokrasi
Studi yang dilakukan oleh Journal of Politics and Governance (2020) menjelaskan bahwa kebebasan pers memiliki korelasi kuat dengan stabilitas demokrasi. Media berfungsi sebagai watchdog yang mengawasi kinerja pemerintah, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan.
Namun, ketika kebebasan pers terancam, fungsi kontrol ini melemah, dan demokrasi menjadi rentan terhadap otoritarianisme.
Di Indonesia, ancaman terhadap kebebasan pers tidak hanya datang dari kekerasan fisik, tetapi juga melalui tekanan hukum, pembatasan akses informasi, dan kampanye black campaign terhadap jurnalis. Wisnu menekankan bahwa “menghadapi upaya pembungkaman pers, diperlukan dukungan penguatan penegakan hukum.”
Selain itu, penyelesaian konflik antara media dan pihak yang merasa dirugikan harus melalui mekanisme yang jelas.
Baca juga Kebebasan Pers Jadi Pilar Utama Demokrasi, Ini Dasar Hukumnya
Prosedur Mediasi dan Perlindungan Hukum bagi Pers
Wisnu menyarankan agar masyarakat dan pemerintah memahami prosedur yang telah diatur ketika terjadi perbedaan pendapat terhadap pemberitaan.
“Jika ada keberatan terhadap informasi yang disampaikan media, dapat dilaporkan ke Dewan Pers untuk dilakukan mediasi. Mungkin memang sudah saatnya masyarakat luas, terutama pemerintah, dikenalkan kembali prosedur jika terdapat perbedaan pendapat,” jelasnya.
Dewan Pers, sebagai lembaga independen, memiliki mekanisme mediasi untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan tanpa harus melalui jalur kekerasan atau intimidasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap terjaga, sementara hak masyarakat untuk mengoreksi kesalahan media juga terpenuhi.
Pers Harus Dilindungi untuk Demokrasi yang Lebih Baik
Kebebasan pers bukan hanya tentang hak media, tetapi juga hak publik untuk mendapatkan informasi yang akurat dan independen. Upaya membungkam pers sama saja dengan melemahkan demokrasi. Sebagaimana diungkapkan Wisnu, “pers adalah pilar demokrasi yang tidak boleh dibungkam.”
Oleh karena itu, pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat harus bersama-sama melindungi kebebasan pers, menolak segala bentuk intimidasi, dan menyelesaikan perbedaan pendapat melalui jalur hukum yang adil.
Tanpa kebebasan pers, demokrasi hanya akan menjadi ilusi. Maka, sudah menjadi tanggung jawab kita semua untuk memastikan bahwa suara media tetap terdengar, karena suara mereka adalah suara rakyat.
Baca juga Latar Belakang Demokrasi Terpimpin dan Implementasinya di Indonesia
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
