Masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965) merupakan salah satu fase penting dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Konsep ini muncul sebagai respons terhadap kegagalan sistem Demokrasi Liberal yang dianggap tidak sesuai dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia.
Presiden Soekarno menjadi tokoh sentral dalam penggagasannya, dengan dukungan dari Angkatan Bersenjata. Dalam artikel ini, akan dibahas secara mendalam tentang teori, konsep, dan implementasi Demokrasi Terpimpin serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Latar Belakang Demokrasi Terpimpin dan Konsep Dasarnya
Pada masa Demokrasi Liberal (1950–1959), kondisi politik Indonesia sangat tidak stabil. Pergantian kabinet yang sering terjadi menghambat pelaksanaan pembangunan nasional.
Situasi ini diperburuk oleh perpecahan di kalangan elit politik, konflik ideologi, serta ancaman disintegrasi bangsa. Presiden Soekarno kemudian menyampaikan gagasan bahwa sistem Demokrasi Liberal tidak cocok dengan kepribadian nasional bangsa Indonesia yang bercirikan gotong royong.
Demokrasi Terpimpin didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat yang tercermin dalam sila keempat Pancasila: "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan." Secara teoritis, Demokrasi Terpimpin mengedepankan keputusan bersama yang dilandasi kebijaksanaan kolektif.
Soekarno menekankan bahwa Demokrasi Terpimpin bukanlah demokrasi yang liar atau tanpa arah, tetapi sistem yang memiliki pemimpin untuk mengarahkan jalannya pemerintahan sesuai dengan kepribadian bangsa.
2 Golongan elit politik Indonesia
Herbert Feith, seorang sejarawan politik, membagi pandangan elit politik Indonesia pada masa itu menjadi dua golongan utama.
1. Solidarity Makers
Kelompok ini dipimpin oleh Soekarno yang percaya bahwa revolusi Indonesia belum selesai. Menurut pandangan ini, kolonialisme dan imperialisme masih ada dalam bentuk baru, yakni neokolonialisme dan neoimperialisme. Oleh karena itu, solidaritas nasional harus terus dibangun untuk menghadapi ancaman tersebut.
2. Administrators
Kelompok ini diwakili oleh Moh. Hatta yang berpendapat bahwa revolusi telah selesai dan yang diperlukan adalah membangun masa depan Indonesia yang lebih teratur dan damai. Pendekatan ini menekankan pentingnya administrasi yang efisien dengan melibatkan para ahli di bidang masing-masing.
Implementasi Demokrasi Terpimpin di Indonesia
Meskipun secara teori Demokrasi Terpimpin menekankan musyawarah, pelaksanaannya di lapangan menunjukkan dominasi kepribadian Soekarno sebagai pemimpin negara. Seluruh kebijakan dan keputusan strategis sangat bergantung pada arahan Soekarno, sehingga Demokrasi Terpimpin sering dianggap sebagai sistem yang berpusat pada satu individu.
Penerapan Demokrasi Terpimpin juga melibatkan peran militer secara signifikan. Angkatan Bersenjata mendukung gagasan Soekarno dan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan.
Namun, ini juga menimbulkan dampak negatif, seperti terbatasnya kebebasan politik dan pengawasan ketat terhadap media. Kebebasan pers, misalnya, hampir tidak ada karena seluruh aktivitas media diatur secara ketat oleh pemerintah.
Proyek-proyek besar atau dikenal sebagai proyek mercusuar menjadi salah satu ciri khas era ini. Soekarno berambisi menunjukkan kekuatan dan kebesaran Indonesia di kancah internasional melalui pembangunan monumen seperti Monas dan penyelenggaraan acara besar seperti Asian Games 1962.
Namun, di sisi lain, kondisi ekonomi Indonesia justru mengalami keterpurukan akibat alokasi dana yang tidak seimbang antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan proyek ambisius tersebut.
Kritik terhadap Demokrasi Terpimpin
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satu kritik utama adalah sentralisasi kekuasaan yang berlebihan pada Soekarno. Sistem ini dinilai tidak memberikan ruang bagi oposisi politik maupun kebebasan berekspresi.
Selain itu, fokus pada proyek mercusuar dianggap mengesampingkan prioritas kebutuhan rakyat seperti pemenuhan kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi.
Kritik lainnya adalah melemahnya fungsi lembaga-lembaga negara, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat, yang pada masa ini lebih banyak berperan sebagai pengesah kebijakan pemerintah daripada sebagai pengawas dan pengimbang kekuasaan eksekutif.
Demokrasi Terpimpin mencerminkan upaya Soekarno untuk menciptakan stabilitas politik dan membangun solidaritas nasional di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia pasca-kemerdekaan. Namun, implementasi sistem ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip teoritis yang mendasarinya. Sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan, dan kondisi ekonomi yang memburuk menjadi catatan kelam dari masa ini.
Meskipun demikian, Demokrasi Terpimpin tetap menjadi salah satu bab penting dalam sejarah politik Indonesia. Sistem ini memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kepemimpinan yang kuat dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang inklusif.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
