Kawan GNFI, 82 tahun yang lalu atau tepat nya pada tanggal 12 Februari 1942, sejarah mencatat sebuah peristiwa penting di Banjarmasin. Setelah pasukan Hindia Belanda meninggalkan kota, tentara Jepang yang mulai menguasai wilayah Indonesia mengeluarkan maklumat bahwa Banjarmasin dan sekitarnya diserahkan kepada Pimpinan Pemerintahan Civil (PPC).
Keputusan ini menjadi langkah strategis Jepang dalam memastikan stabilitas daerah yang baru mereka duduki. Namun, dibalik maklumat tersebut, bagaimana kehidupan masyarakat Banjarmasin berubah? Bagaimana PPC berperan dalam pemerintahan saat itu? Mari kita telusuri lebih dalam peristiwa ini!
Pendudukan Jepang di Banjarmasin
Sebelum Jepang masuk, Banjarmasin berada di bawah administrasi pemerintah Hindia Belanda. Namun, pada awal Februari 1942, situasi berubah drastis.
- Pada 6 Februari 1942, pemerintahan Hindia Belanda di Banjarmasin mulai vakum karena tekanan dari Jepang.
- Pada 10 Februari 1942, pasukan Jepang tiba di kota, mengambil alih pemerintahan yang kosong.
- Pada 12 Februari 1942, tentara Jepang secara resmi mengeluarkan maklumat bahwa Banjarmasin diserahkan kepada Pimpinan Pemerintahan Civil (PPC).
PPC berfungsi sebagai pemerintahan sementara, bertugas mengelola administrasi sipil sebelum Jepang benar-benar mengambil kendali penuh atas kota banjarmasin.
Siapa Saja yang Terlibat dalam PPC?
PPC bukanlah pemerintahan bentukan Jepang secara langsung. Sebaliknya, badan ini terdiri dari tokoh-tokoh lokal yang dipercaya mampu menjaga ketertiban masyarakat. Beberapa nama penting dalam PPC antara lain:
- Mr. Roesbandi, seorang ahli hukum yang ditunjuk sebagai pemimpin.
- Pangeran Musa Ardi Kesuma, tokoh berpengaruh yang kemudian ditunjuk Jepang sebagai penguasa sipil tertinggi di Banjarmasin.
- Dr. Sosodoro Djatikoesoemo, seorang dokter yang turut berperan dalam bidang kesehatan masyarakat saat itu.
Dengan kantor pusat di bekas kantor Gubernur Hindia Belanda, PPC mulai menjalankan fungsinya sebagai pemerintahan sementara di bawah pengawasan Jepang.
Isi Maklumat 12 Februari 1942
Dalam maklumat yang dikeluarkan oleh tentara Jepang, terdapat beberapa poin utama:
- PPC bertanggung jawab penuh atas pemerintahan sipil di Banjarmasin dan sekitarnya.
- Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa di bawah kepemimpinan PPC.
- PPC akan berfungsi hingga pasukan utama Jepang tiba di Banjarmasin untuk mengambil alih pemerintahan secara resmi.
Maklumat ini pada dasarnya adalah strategi Jepang untuk menghindari kekosongan kekuasaan yang bisa berujung pada kekacauan sosial.
Dampak Maklumat terhadap Masyarakat Banjarmasin
Kawan GNFI, dengan beralihnya pemerintahan ke PPC, kehidupan masyarakat Banjarmasin mulai mengalami perubahan signifikan.
1. Aturan Baru dari Jepang
- Jepang menerapkan kebijakan seikerei, yaitu kewajiban untuk membungkukkan badan saat bertemu tentara Jepang.
- Sistem administrasi pemerintahan diubah agar lebih sesuai dengan kepentingan Jepang.
- Bahasa Jepang mulai diperkenalkan di berbagai institusi resmi.
2. Kehidupan Ekonomi dan Sosial
- Banyak sumber daya lokal, terutama hasil pertanian dan pertambangan, mulai dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang.
- Pendidikan mengalami perubahan, dengan kurikulum yang mengajarkan ideologi Kekaisaran Jepang.
3. Perlawanan dan Nasionalisme
Meskipun Jepang berusaha mengendalikan Banjarmasin, semangat nasionalisme di antara masyarakat tidak padam.
- Pada 6 Mei 1945, terbentuklah pasukan MN 1001 (Muhammad Noor 1001) yang menjadi bagian dari cikal bakal Tentara Republik Indonesia (TRI).
- Kelompok-kelompok kecil mulai melakukan perlawanan terhadap kebijakan Jepang yang dianggap menindas rakyat.
Penunjukan Penguasa Sipil Jepang di Banjarmasin
Pada 18 Maret 1942, Jepang mengangkat Pangeran Musa Ardi Kesuma sebagai Ridzie, atau penguasa sipil tertinggi di Banjarmasin. Jabatannya meliputi wilayah Banjarmasin, Hulu Sungai dan Kapuas-Barito. Di bawah kepemimpinannya, pemerintahan sipil mulai lebih terstruktur, tetapi tetap berada dalam bayang-bayang militer Jepang.
Maklumat yang Mengubah Sejarah
Maklumat 12 Februari 1942 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah Banjarmasin selama Perang Dunia II.
- Dengan pembentukan Pimpinan Pemerintahan Civil (PPC), Jepang menunjukkan strategi mereka dalam menguasai wilayah dengan memanfaatkan tokoh-tokoh lokal.
- Perubahan sistem pemerintahan, ekonomi, dan sosial membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat.
- Semangat perlawanan rakyat Banjarmasin tetap membara, yang nantinya berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
Kawan GNFI, sejarah ini mengingatkan kita betapa pentingnya memahami masa lalu untuk membangun masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah maklumat ini benar-benar menguntungkan rakyat Banjarmasin saat itu, atau justru hanya strategi Jepang untuk memperkuat kekuasaan mereka?
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
