Indonesia memiliki letak geografis yang unik. Negara ini berada di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.
Jalur pertemuan lempeng-lempeng itu berada di laut, sehingga apabila terjadi gempa bumi berskala besar dengan kedalaman dangkal, terdapat potensi tsunami yang dapat menghantam wilayah pesisir Indonesia.
Dengan wilayahnya yang rawan gempa bumi dan tsunami, daerah-daerah pesisir Nusantara harus memiliki sistem kesiapsiagaan bencana yang mumpuni.
Kawan GNFI, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bersama dengan Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), memberikan apresiasi kepada beberapa desa yang dianggap berkompeten dalam menghadapi tsunami.
Penghargaan itu diberikan langsung oleh Komisi Oseanografi Antarpemerintah (IOC) UNESCO pada sesi khusus Forum Global Tsunami Symposium di Banda Aceh, 12 November 2024.
Desa-desa yang dianggap berkompeten oleh UNESCO untuk hadapi tsunami
UNESCO memberikan pengakuan yang bernama Tsunami Ready Community, sebuah ruang untuk membangun, memperkuat, dan mengembangkan kapasitas serta kemampuan dalam merespon ancaman tsunami.
Pengakuan itu diberikan kepada desa-desa di berbagai wilayah Indonesia yang rawan tsunami. Tahun ini, terdapat 12 desa yang mendapatkan prestasi tersebut.
Sebelumnya, sudah ada 10 desa yang terlebih dahulu mendapatkan penghargaan serupa. Dengan adanya tambahan 12 desa baru, saat ini Indonesia memiliki 22 desa yang mendapatkan pengakuan dari UNESCO sebagai Tsunami Ready Community.
Beberapa desa yang masuk ke dalam daftar desa berkompeten untuk menghadapi tsunami itu adalah Desa Pangastulan, Bali, Desa Galala dan Hative Kecil, Ambon, dan Desa Sidaurip, Cilacap.
Selain itu, ada juga empat kelurahan di pesisir Kabupaten Bantul yang mendapatkan penghargaan ini, yakni Kelurahan Tirtohargo, Parangtritis, Poncosari, dan Gadingsari.
Pencapaian desa-desa tersebut merupakan sebuah prestasi membanggakan. Suci Dewi Anugrah, Ketua Kelompok Kerja Mitigasi Tsunami untuk Kawasan Samudra Hindia dan Pasifik BMKG, menjelaskan jika terdapat 12 indikator dalam tiga komponen yang telah ditetapkan UNESCO.
Tiga komponen tersebut antara lain, asesmen (penilaian), preparedness (kesiapsiagaan), dan response (respon).
Kemudian, beberapa indikator, seperti desa yang memiliki peta zona rawan tsunami, memiliki inventaris jumlah dan sebaran penduduk di zona bahaya, serta memiliki sarana informasi untuk evakuasi beserta rambunya juga termasuk sebagai penilaian.
BMKG yang bergerak sebagai verifikator terus memberikan pendampingan yang intensif kepada kepala daerah dan lembaga swasta yang berkontribusi besar terhadap desa-desa tersebut.
Pengakuan UNESCO ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kesiapan masyarakat Indonesia yang berada di pesisir dalam menghadapi tsunami.
Saat ini, beberapa daerah di Indonesia sedang ikut dipersiapkan untuk memenuhi standar agar ikut diakui sebagai Tsunami Ready Community.
“Tidak berhenti sampai di sini saja, contoh desa lain termasuk di wilayah Mentawai, Sumatera Barat saat ini sedang dalam proses persiapan untuk memenuhi standar Tsunami Ready Community, yang mencakup pengumpulan dokumen dan pemenuhan infrastruktur yang diperlukan,” terang Suci seperti yang diwartakan ANTARA, Senin (11/11/2024).
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
