Menyongsong ambisi Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ingin menekan angka kemiskinan di Indonesia, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berkomitmen untuk perkuat akses penyeberangan perintis di wilayah terpencil.
Hal ini dilakukan guna mendukung kelancaran distribusi logistik dan aksesibilitas masyarakat pada daerah-daerah 3TP atau tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan.
Tekad Kemenhub untuk menghubungkan wilayah terpencil tersebut selaras dengan program Asta Cita yang diusung Prabowo.
Pemerataan yang digagas Kemenhub ini terkait dengan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan di wilayah terpencil.
Sebagai tambahan, akses penyeberangan perintis Kemenhub ini merupakan layanan transportasi yang dapat membantu mobilisasi orang atau barang untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat lainnya, khususnya di daerah terpencil maupun yang sulit dijangkau.
Akses yang diberikan pun beragam. Namun, umumnya melibatkan transportasi air yang menghubungkan ke daerah-daerah lain, seperti kapal ferry.
Perkembangan angkutan perintis terus naik
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Riyaspudin Nursin, mengungkapkan bahwa perkembangan angkutan penyebrangan perintis terus mengalami tren pertumbuhan signifikan tiap tahunnya.
Peningkatan ini diyakini dapat semakin memperkuat konektivitas dan distribusi logistik nasional melalui transportasi sungai, danau, laut, dan penyeberangan.
Melalui rilis Kementerian Perhubungan Ditjen Hubdat, pada tahun 2023, sudah terdapat empat lintasan yang ditingkatkan layanannya menjadi lintasan komersil.
Direktur Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Lilik Handoyo, menegaskan bahwa pemerataan lintasan tersebut menjadi bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan ke masyarakat yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan.
“Kini terdapat 10 lintas di 4 provinsi yang berpotensi untuk komersil maka dari itu perlu dilakukan perhitungan, evaluasi dan simulasi lebih lanjut sehingga dapat tepat sasaran dalam menentukan pencabutan subsidi di lintasan perintis dan total ada 10 usulan lintasan baru di 5 provinsi yang rencananya akan diakomodir pada tahun anggaran 2025," jelasnya.
Kurangi Emisi GRK, Kemenhub Perkuat Regulasi Penerbangan Berkelanjutan
Harus ada kolaborasi antara banyak instansi
Senada dengan Lilik, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Risyapudin Nursin, menekankan perlu adanya kolaborasi dan sinergi maksimal antarinstansi untuk membantu meningkatkan konektivitas dan distribusi logistik nasional tersebut.
Perlu ada sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di daerah, dalam hal ini para Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat, dengan perusahaan BUMD, swasta, maupun pemerintah daerah.
Ia juga menyampaikan harapannya agar selalu ada evaluasi setiap enam bulan untuk melihat progres penyelenggaraan layanan.
Hal ini sangat penting dalam penyelenggaraan layanan angkutan keperintisan demi kepuasan layanan masyarakat.
Indonesia Luncurkan Kapal BHO Ocean Going: Ada Geladak Heli Hingga Sensor Selam Super Canggih
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
