Mimpi bepergian ke Jepang tanpa harus mengurus visa mungkin akan segera berakhir. Negara yang dikenal sebagai salah satu tujuan wisata utama dunia ini berencana untuk memperketat persyaratan masuk bagi pengunjung asing.
Kebijakan bebas visa Jepang, yang sudah lama menjadi daya tarik bagi wisatawan dari 71 negara termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dan Thailand, dilaporkan akan segera direvisi. Sebelumnya, kebijakan ini memungkinkan pelancong untuk menjelajahi Jepang selama 14 hingga 90 hari, tergantung pada paspor mereka.
Sistem Otorisasi Perjalanan Baru
Rencana pemerintah Jepang untuk menerapkan sistem otorisasi perjalanan baru mencerminkan upaya Jepang untuk memperketat kontrol atas kedatangan asing. Di bawah sistem ini, pengunjung dari negara yang bebas visa akan diminta untuk mengirimkan informasi pribadi secara online sebelum memasuki negara tersebut.
Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pengunjung yang melebihi masa tinggal yang diizinkan. Jika seorang pengunjung dianggap berisiko melebihi masa tinggal, mereka akan diharuskan untuk mendapatkan visa reguler.
Kebijakan ini diperkirakan akan berlaku mulai tahun 2030 dan akan diterapkan pada semua negara bebas visa.
Tujuan dan Implementasi
Pemerintah Jepang berencana untuk menerapkan sistem otorisasi perjalanan sementara baru yang disebut JESTA, mirip dengan sistem ESTA di AS yang dirancang untuk tujuan anti-terorisme. Sistem ini akan mengharuskan pengunjung dari negara bebas visa untuk mengirimkan informasi pribadi secara online sebelum memasuki Jepang, mirip dengan cara ESTA memverifikasi kelayakan pengunjung untuk memasuki Amerika Serikat.
Mulai tahun 2030, JESTA akan mengharuskan pengunjung untuk menyatakan tujuan kunjungan dan tempat tinggal secara online sebelum perjalanan. Jika aplikasi dianggap berisiko tidak diterima, pengunjung tidak akan diberikan otorisasi perjalanan dan akan disarankan untuk memperoleh visa reguler melalui kedutaan setempat.
Perbandingan dengan Sistem Saat Ini
Saat ini, maskapai internasional mengirimkan informasi penumpang setelah lepas landas, memungkinkan pengunjung yang gagal dalam proses penyaringan tetap tiba di Jepang. Selain itu, meskipun mereka diperintahkan untuk meninggalkan negara, banyak yang tidak mematuhi perintah tersebut.
Menurut data pemerintah, penyalahgunaan sistem ini cukup tinggi - dari 49.801 pengunjung ilegal jangka pendek yang tercatat pada Januari 2016, lebih dari 28.000 berasal dari negara-negara bebas visa.
Sistem JESTA diharapkan dapat mengatasi masalah ini dengan meminta pengunjung untuk mengirimkan informasi pribadi secara online sebelum perjalanan mereka, dan dengan menilai risiko tinggal ilegal sebelum mereka memasuki Jepang.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
