Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan dan membuka Perdagangan Perdana Bursa Karbon Indonesia. Dia mengatakan pada kesempatan itu bahwa Indonesia memiliki potensi bursa karbon mencapai Rp3.000 triliun. Hal ini berpeluang menjadi ekonomi baru yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
“Sejalan dengan arah dunia yang sedang menuju kepada ekonomi hijau,” ucap Jokowi di Main Hall Bursa Efek Indonesia (BEI), Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).
Kehadiran Bursa Karbon Indonesia menurut Jokowi, merupakan bentuk kontribusi nyata negeri ini dalam menangani dampak perubahan iklim. Dia menambahkan bahwa Indonesia juga memiliki potensi luar biasa dalam nature-based solutions atau solusi berbasis alam.
Indonesia dia sebut menjadi satu-satunya negara yang memiliki 60 persen sumber pengurangan emisi karbon berasal dari sektor alam. Berdasarkan catatan Jokowi, terdapat lebih dari 1 gigaton karbondioksida (CO2) potensi kredit karbon yang bisa ditangkap. Peluncuran ini menjadi langkah konkret pemerintah demi mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).
Punya 17 Ribu GW EBT, Mampukah ASEAN Capai Nol Emisi Karbon?
“Ini adalah kontribusi nyata Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan krisis iklim. Hasil dari perdagangan ini akan diinvestasikan kembali pada upaya menjaga lingkungan, khususnya melalui pengurangan emisi karbon,” tuturnya.
Di samping segala potensi tadi, Jokowi menyampaikan tiga hal penting mengenai perdagangan karbon. Pertama, dia meminta agar pihak berwenang menjadikan standar karbon internasional sebagai rujukan dan memanfaatkan teknologi untuk transaksi sehingga efektif serta efisien.
Kedua, harus ada target dan linimasa, baik untuk pasar dalam negeri maupun internasional. Terakhir, Jokowi menginginkan ada pengaturan dan fasilitasi pasar karbon sukarela sesuai praktik di komunitas internasional, serta memastikan standar internasional tersebut tidak mengganggu target NDC Indonesia.
“Saya sangat optimis Indonesia bisa menjadi poros karbon dunia asalkan langkah-langkah konkret tersebut digarap secara konsisten dan bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, masyarakat, dan stakeholder lainnya,” tutupnya.
Siapkan Rp135 Miliar, Inggris Perpanjang Kemitraan Energi Rendah Karbon dengan R
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
