Otoritas Jasa Keuangan menerapkan kebijakan baru dengan hanya menampilkan informasi tunggakan kredit nasabah yang bernilai di atas Rp1 juta pada sistem layanan informasi keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pembatasan ambang batas nominal tersebut bertujuan agar proses penilaian rekam jejak kredit nasabah oleh perbankan tetap berjalan proporsional.
Langkah standardisasi ini dirancang untuk membuka sumbatan akses pembiayaan usaha mikro serta mempermudah pengajuan kredit pemilikan rumah bagi kelompok masyarakat kelas bawah.
Mekanisme pembaruan data riwayat pinjaman debitur di dalam sistem juga dipercepat menjadi maksimal tiga hari agar perbankan memperoleh basis referensi data terkini.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan relaksasi regulasi ini sangat membantu pemenuhan target program pembangunan tiga juta unit rumah subsidi.
Kendati batas pelaporan riwayat kredit diperlonggar, industri perbankan tetap diwajibkan melakukan asesmen risiko secara ketat sebelum menerbitkan persetujuan akad kredit bagi calon nasabah.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
