Pemerintah menargetkan percepatan penyediaan hunian bagi sekitar 29 juta rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa pengelolaan kekayaan negara harus diarahkan untuk menjamin hak masyarakat berpenghasilan rendah atas tempat tinggal layak. Strategi utama yang dijalankan adalah penguatan kolaborasi antar kementerian guna memastikan distribusi bantuan perumahan menjangkau sektor informal seperti petani dan nelayan di berbagai daerah.
Percepatan ini diwujudkan melalui akad massal sebanyak 50.030 unit rumah subsidi secara serentak di 33 provinsi. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama kementerian terkait bekerja sama mencari solusi penyediaan lahan dan efisiensi pembiayaan agar pembangunan hunian tidak hanya terkonsentrasi di satu wilayah. Fokus program ini adalah memberikan keadilan akses bagi warga yang kesulitan menjangkau pasar properti komersial.
"Cita-cita kita masih jauh, 29 juta rakyat kita masih belum punya rumah. Jadi, Pak Ara kerja keras, semua menteri kita kontak, kita cari jalannya. Kalau ada kehendak pasti ada jalan. Kuncinya adalah kekompakan, kerja sama, unity, persatuan," tegas Presiden Prabowo Subianto.
Berdasarkan data BP Tapera, realisasi penyaluran dana FLPP sepanjang tahun 2025 mencapai angka tertinggi dalam sejarah sejak program ini dimulai pada 2010. Sebanyak 278.868 unit rumah senilai Rp34,64 triliun telah tersalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Meskipun belum menyentuh target maksimal 350 ribu unit, capaian tersebut menunjukkan tren progresif dalam penanganan masalah kebutuhan hunian nasional.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
