Pemerintah Indonesia berencana menguji coba sistem Government Technology (GovTech) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai Januari 2026. Langkah ini bertujuan memastikan distribusi bansos tepat sasaran, dengan dana yang langsung disalurkan ke rekening bank masing-masing keluarga penerima manfaat.
GovTech, yang dijadwalkan diluncurkan pada 17 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto, akan mengintegrasikan berbagai aplikasi pemerintah, meningkatkan efisiensi, dan meminimalisasi potensi penyalahgunaan dana. Salah satu fitur baru adalah penggunaan pembayaran berbasis barcode, yang memastikan bantuan sosial digunakan sesuai dengan ketentuan.
Dalam sistem ini, setiap keluarga diwajibkan memiliki rekening bank agar bantuan dapat disalurkan langsung. Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyebutkan bahwa melalui implementasi GovTech, negara diperkirakan dapat menghemat hingga Rp100 triliun dalam beberapa tahun mendatang.
GovTech memiliki empat pilar utama, yaitu optimalisasi penerimaan negara, efisiensi belanja negara, pelayanan publik, dan kemudahan berusaha. Dalam pilar pelayanan publik, misalnya, sistem digital akan mempermudah administrasi kependudukan, SIM, paspor, pendidikan, dan kesehatan, serta mengurangi birokrasi yang berbelit.
Dengan digitalisasi yang lebih terintegrasi, diharapkan GovTech dapat mendorong transparansi, mengurangi korupsi, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Ke depan, sistem ini diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui efisiensi dan pemberdayaan sektor usaha.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
