Kementerian Pariwisata (Kemenpar) tengah mengoptimalkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadapi proses revalidasi UNESCO Global Geopark (UGGp) yang akan berlangsung dalam waktu dekat.
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa taman bumi (geopark) bukan sekadar objek wisata alam, melainkan ekosistem vital yang menyinergikan konservasi lingkungan, pendidikan ilmu pengetahuan, dan pemberdayaan masyarakat lokal secara berkelanjutan.
Proses revalidasi ini menjadi momentum krusial bagi Indonesia untuk mempertahankan pengakuan internasional. Pemerintah melalui Bappenas telah menetapkan target ambisius untuk memiliki 17 UNESCO Global Geopark pada tahun 2029.
Status UGGp dinilai sangat strategis karena berfungsi sebagai magnet pariwisata berkualitas yang berdaya saing global sekaligus menjadi model pengembangan wilayah yang menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan kesejahteraan warga sekitar.
"Pengembangan geopark sangat sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Pariwisata dalam membangun destinasi yang berkualitas, berkelanjutan, dan berdaya saing global," ujar Widiyanti Putri Wardhana.
Selain mempertahankan status "kartu hijau" (aman) bagi geopark yang sudah terdaftar, Kemenpar juga memberikan perhatian khusus pada validasi Aspiring UGGp untuk Geopark Bojonegoro dan Ranah Minang Silokek.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
