Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan strategi untuk mengejar target penerimaan pajak tahun 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Langkah ini diambil setelah realisasi pajak neto tahun 2025 hanya mencapai 87,6 persen dari target sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp271,7 triliun. Kondisi fiskal juga tertekan oleh lonjakan restitusi atau pengembalian pajak yang naik 35,9 persen menjadi Rp361,2 triliun pada tahun lalu.
Kementerian Keuangan telah menerbitkan regulasi teknis untuk memperluas jangkauan pengawasan, termasuk akses otomatis terhadap informasi aset kripto. Sistem Coretax akan digunakan untuk mengombinasikan klarifikasi digital dengan kunjungan fisik ke lokasi usaha wajib pajak yang terdeteksi tidak patuh. Perbaikan sistem ini ditujukan untuk menutup celah kebocoran penerimaan negara secara signifikan.
"Ini memberi pesan ke saya, business as usual enggak bisa. Kalau kami begini terus tahun ini, pasti kurang juga. Jadi, dalam waktu sebulan dua bulan kami akan perbaiki sistem perpajakan, Coretax segala macam, termasuk kita lihat ada enggak orang yang masih main-main," ujar Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah memfokuskan penindakan pada praktik underinvoicing di sektor kelapa sawit dan batu bara. Data intelijen menunjukkan adanya perusahaan besar yang melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari nilai sebenarnya untuk menghindari pajak. Penertiban di sektor komoditas ini menjadi krusial agar target pertumbuhan ekonomi di atas 5,4 persen dapat tercapai tanpa memperlebar defisit anggaran.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
