Kementerian Pekerjaan Umum (PU) segera merespons arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur akibat demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Perbaikan ini diprioritaskan pada fasilitas publik yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat untuk memastikan fungsi fasilitas publik dapat kembali normal dan melayani masyarakat secepatnya.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa pemerintah telah menganggarkan sekitar Rp900 miliar untuk penanganan darurat ini di seluruh Indonesia.
“Kementerian PU menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo untuk segera melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas umum yang terdampak. Tentunya kami melakukan identifikasi terlebih dahulu pada infrastruktur publik yang mengalami kerusakan. Instruksi Presiden bersifat cepat dan tepat, sehingga kita harus klasifikasi kerusakan ringan, sedang dan berat, atau perlu rehabilitasi total,” kata Menteri Dody.
Direktur Jenderal Cipta Karya, Dewi Chomistriana, menegaskan komitmen Kementerian PU untuk segera menindaklanjuti instruksi presiden. Tim teknis telah memulai identifikasi kerusakan dengan kriteria awal, seperti tingkat kerusakan bangunan dan apakah fasilitas tersebut terbakar atau tidak. Inilah yang menjadi dasar untuk menentukan prioritas perbaikan.
Di wilayah DKI Jakarta, rehabilitasi akan difokuskan pada dua jembatan penyeberangan orang (JPO) TransJakarta, yaitu di Halte Pasar Senen dan Polda Metro Jaya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
