Pada 5 Oktober 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI.
Di antara satuan tersebut terdapat enam Komando Daerah Militer (Kodam) baru, yakni Kodam XXV/Sultan Mahmud Riayat Syah di Kepulauan Riau, Kodam XXVI/Mataram di Daerah Istimewa Yogyakarta, Kodam XXVII/Sobe Sonbai di Nusa Tenggara Timur, Kodam XXVIII/Moloku Kie Raha di Maluku Utara, Kodam XXIX/Mambruk di Papua Tengah, dan Kodam XXX/Rinambora di Nusa Tenggara Barat.
Peresmian ini menjadi bagian dari langkah pemerintah memperluas struktur pertahanan teritorial di berbagai wilayah Indonesia.
Pembentukan Kodam baru dapat dipahami dari kebutuhan menyesuaikan organisasi pertahanan dengan karakter geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan yang luas dan berbatasan dengan sejumlah negara, Indonesia menghadapi tantangan pengamanan wilayah yang beragam.
Penguatan komando kewilayahan berpotensi memperpendek rentang kendali, mempercepat koordinasi, serta meningkatkan respons terhadap ancaman di daerah.
Pengamat politik dan militer Universitas Nasional, Selamat Ginting, sebagaimana dikutip dalam Kompas.com, menilai bahwa pertimbangan geografis dan spektrum ancaman menjadi alasan yang dapat mendasari pembentukan Kodam baru.
Dari sudut pandang organisasi, keberadaan komando yang lebih dekat dengan wilayah tanggung jawabnya memang dapat membantu koordinasi. Namun, manfaat tersebut tetap perlu diukur berdasarkan kesiapan personel, dukungan logistik, serta efektivitas operasionalnya.
Pertanyaan berikutnya adalah soal kemampuan fiskal negara. Pembentukan satuan baru tidak berhenti pada peresmian struktur komando. Negara perlu menyiapkan markas, fasilitas, perumahan, kendaraan, jaringan komunikasi, logistik, serta anggaran operasional dan personel.
Karena itu, ekspansi organisasi berpotensi menambah beban APBN, terutama jika kebutuhan pembentukan satuan tidak diimbangi perencanaan anggaran yang transparan dan terukur.
Dalam konteks ini, pemerintah perlu menjelaskan dasar kebutuhan strategis setiap Kodam baru dan perkiraan biaya pembentukannya, termasuk biaya operasional tahunan. Publik juga perlu memperoleh gambaran tentang indikator keberhasilan yang akan digunakan.
Apakah pembentukan Kodam baru akan mempercepat respons terhadap ancaman? Apakah koordinasi di wilayah perbatasan akan meningkat? Dan bagaimana pemerintah memastikan penambahan struktur tidak mengurangi ruang anggaran untuk kebutuhan pertahanan lain yang sama pentingnya?
Kritik terhadap ekspansi organisasi bukan berarti menolak penguatan TNI. Justru, penguatan pertahanan perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan karakter perang modern.
Kekuatan militer tidak hanya ditentukan oleh jumlah markas, satuan, atau pejabat yang mengisi jabatan strategis, tetapi juga oleh kemampuan mendeteksi ancaman, mengolah informasi, mengambil keputusan secara cepat, melakukan mobilisasi, dan bertindak secara presisi.
Karena itu, modernisasi pertahanan perlu mencakup kemampuan radar dan satelit, pesawat nirawak atau drone, sistem komando dan kendali, pertahanan udara, peperangan elektronik, keamanan siber, serta kemampuan intelijen, pengawasan, dan pengintaian (intelligence, surveillance and reconnaissance/ISR).
Kekuatan laut dan udara juga perlu terus dikembangkan melalui kesiapan kapal, kapal selam, pesawat, serta sistem persenjataan yang sesuai dengan kebutuhan strategis Indonesia.
Dalam perang modern, keunggulan informasi dan kemampuan mengintegrasikan berbagai sistem dapat menjadi faktor penentu.
Maka, pemerintah dan TNI perlu terbuka mengenai perbandingan prioritas: berapa anggaran yang dibutuhkan untuk membangun serta mengoperasikan enam Kodam baru, dan bagaimana kebutuhan tersebut diseimbangkan dengan anggaran modernisasi teknologi, pemeliharaan alutsista, latihan, serta peningkatan kualitas personel.
Jika sebagian besar sumber daya terserap untuk membangun struktur organisasi baru sementara modernisasi kemampuan tertinggal, reorganisasi berisiko menjadi kurang efektif.
Sebaliknya, bila pembentukan Kodam didasarkan pada analisis ancaman yang jelas, disertai dukungan personel dan logistik memadai, serta dievaluasi secara berkala, struktur baru dapat memberi manfaat bagi pertahanan nasional.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukanlah seberapa besar organisasi militer bertambah, melainkan seberapa baik organisasi tersebut melindungi wilayah dan kepentingan nasional.
Enam Kodam baru seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kemampuan pertahanan secara menyeluruh, bukan sekadar memperluas birokrasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan peningkatan kesiapan dan efektivitas TNI.
Indonesia membutuhkan TNI yang kuat, profesional, modern, dan mampu merespons ancaman yang terus berubah. Karena itu, pembentukan Kodam baru perlu disertai transparansi anggaran, ukuran keberhasilan yang jelas, serta evaluasi berkala
Modernisasi pertahanan jangan sampai berubah menjadi ekspansi birokrasi militer; yang paling dibutuhkan Indonesia adalah kemampuan nyata untuk mempertahankan negara.
