Oleh: Ari J. Palawi
Akademisi Seni Universita Syiah Kuala.
Dalam tulisan sebelumnya, saya menyoroti kecenderungan program pemulihan kebudayaan pascabencana yang berhenti pada level proyek: tertata rapi di atas kertas, namun rapuh ketika bersentuhan dengan kehidupan nyata masyarakat. Tulisan ini merupakan kelanjutan dari refleksi tersebut. Fokusnya bukan lagi pada kritik terhadap desain program institusional semata, melainkan pada praktik-praktik kebudayaan yang tumbuh, dijalankan, dan dipertahankan oleh komunitas itu sendiri baik sebagai hasil pendampingan lembaga negara atau non pemerintah, maupun yang berlangsung sepenuhnya secara mandiri tanpa keberuntungan intervensi apa pun.
Pergeseran perhatian ini penting bukan untuk meniadakan peran negara, melainkan untuk menempatkannya secara lebih proporsional. Dalam konteks Sumatra khususnya Aceh yang berulang kali menghadapi bencana ekologis di tengah sejarah sosial yang kompleks, pertanyaan mendasarnya bukan lagi sekadar apa program yang dijalankan, melainkan bagaimana masyarakat dapat terus hidup dan pulih melalui cara mereka sendiri.
Pemulihan sebagai Praktek Kehidupan Sehari-hari
Dalam kajian kebencanaan, pemulihan tidak dipahami sebagai fase singkat setelah tanggap darurat, melainkan sebagai proses panjang yang berlangsung dalam keseharian (Oliver-Smith, 1996). Pemulihan psikososial, dalam kerangka ini, tidak selalu membutuhkan intervensi besar, perangkat canggih, atau skema anggaran yang rumit. Ia kerap hadir melalui aktivitas yang sederhana, berulang, dan bermakna: berkumpul, bernyanyi, bekerja bersama, bercerita, atau merayakan sesuatu yang masih bisa dirayakan.
Baca Selengkapnya
