Sore itu di RW 10, Rangkapan Jaya Baru, Depok, sebuah ambulans terparkir di depan gang. Bukan pinjaman, bukan bantuan perusahaan—kendaraan itu murni hasil urunan anggaran satu wilayah RW, dibeli seharga Rp266 juta dari total pagu Rp300 juta yang mereka terima tahun ini.
Ketua RW 10, Sopyan Sukri, masih ingat betul alasan warganya sepakat memilih ambulans dibanding kebutuhan lain: dulu, kalau ada tetangga sakit mendadak tengah malam, mencari kendaraan ke rumah sakit selalu jadi drama tersendiri.
Begitu ambulans itu diserahterimakan pertengahan Agustus lalu, warga langsung memakainya—hitungan menit setelah serah terima, bukan hitungan minggu.
Itu baru satu RW dari 928 RW di Depok yang tahun ini sama-sama memegang pagu Rp300 juta.
Bukan Uang Tunai, tetapi Rencana Bersama
Skema ini punya nama resmi: Dana Kelurahan Berbasis RW. Bedanya dengan dana kelurahan versi lama, yang dulu satu paket Rp5 miliar untuk satu kelurahan, kini duitnya dipecah merata: tiap RW punya jatah sendiri, direncanakan sendiri oleh warganya, lewat kelompok masyarakat (Pokmas) yang dibentuk di tingkat lingkungan.
Wali Kota Depok, Supian Suri, sempat berpesan langsung ke para ketua RW awal tahun ini: jangan dibagi rata ke tiap RT hanya supaya semua kebagian. Uangnya, katanya, harus diarahkan ke yang benar-benar jadi prioritas, misalnya jalan rusak, saluran mampet, fasilitas kesehatan lingkungan.
Dan warga, ternyata, mendengarkan.
Dari Paving Block sampai CCTV
Di Kelurahan Bedahan, Sawangan, ada 36 titik pekerjaan infrastruktur yang tersebar di 16 RW, mulai dari peningkatan jalan, paving block, saluran U-Ditch, sampai renovasi Posyandu.
Di Pancoranmas, jumlahnya lebih besar lagi: sekitar 48 pekerjaan di 21 RW, termasuk pengadaan CCTV untuk keamanan lingkungan, gerobak motor untuk operasional warga, dan perbaikan drainase yang sudah berjalan di RW 03, 06, dan 09.
Yang menarik, uang ini juga menyentuh hal-hal kecil yang justru paling terasa sehari-hari. Di Kelurahan Pondok Cina, sembilan Posyandu kini mendapat suntikan rutin Rp500 ribu per bulan untuk operasional, ditambah Rp250 ribu untuk Pemberian Makanan Tambahan, disalurkan selama 12 bulan penuh.
Angkanya memang jauh lebih kecil dibanding harga satu ambulans, tetapi dampaknya menyentuh langsung urusan gizi dan kesehatan anak-anak di lingkungan.
Tahun Pertama, Wajar jika Masih Belajar
Namanya juga program baru, prosesnya tidak selalu mulus. Itupun jujur diakui oleh orang-orang yang mengurusnya sendiri.
Di Pasir Putih, Sawangan, realisasi program per pertengahan September baru sekitar 34 persen. Bukan karena warganya tidak siap. Namun, karena bendahara pengeluaran pembantu di kelurahan itu purnabakti dan penggantinya belum terisi, urusan administratif yang sepenuhnya bisa dibenahi begitu posisi itu terisi kembali.
Di Kelurahan Tapos, ada sisa anggaran dari beberapa pengadaan barang yang sedang diselesaikan administrasinya. Sisa itu memang wajib disetor kembali ke kas daerah, dan kelurahan sudah mengirim surat agar Pokmas segera melengkapi bukti setor. Justru ini menunjukkan mekanismenya berjalan: ada sisa, ada aturan mainnya, ada yang menegakkan.
Kasi Ekbang Pancoranmas, Agus Setianto, mengakui terus terang bahwa karena skema ini baru pertama kali dijalankan, para pengurus Pokmas masih perlu pendampingan menyusun dokumen. Wajar memang, yang penting, kelurahan tidak membiarkan mereka jalan sendirian.
Bibit Transparansi Digital Sudah Mulai Tumbuh
Ada satu cerita kecil yang justru menjanjikan arah ke depan. Pertengahan September lalu, Karang Taruna RW 01 Mekarjaya, Sukmajaya, menggelar pelatihan pembuatan website untuk 30 pemuda, sebagian didanai lewat program berbasis RW yang sama.
Ketua Karang Taruna setempat, Heri H. Usman, bilang keterampilan digital sudah jadi kebutuhan supaya anak muda kampung tidak ketinggalan zaman.
Depok sendiri sebenarnya sudah punya modal untuk melangkah lebih jauh: kota ini memiliki payung aturan soal keamanan informasi sistem pemerintahan elektronik (SPBE) sejak akhir 2024, lengkap dengan Diskominfo yang tugasnya sudah diperbarui untuk mendukung itu. Modalnya ada. Tinggal disambungkan.
Bayangkan kalau suatu hari nanti, warga cukup buka satu platform resmi Pemkot Depok, pilih kecamatan, kelurahan, lalu RW tempat tinggalnya — dan langsung terlihat: apa yang dikerjakan, berapa nilainya, sudah sampai mana progresnya, foto sebelum-sesudahnya, sampai status laporan pertanggungjawabannya.
Bukan untuk mencurigai siapa pun, justru sebaliknya, supaya para ketua RW dan pengurus Pokmas yang sudah kerja keras itu tidak perlu repot menjelaskan satu per satu lewat grup WhatsApp setiap kali ada warga bertanya.
Rp300 Juta, dan Kepercayaan yang Sedang Dibangun
Tahun ini adalah tahun pertama Depok mencoba skema ini dalam skala penuh. 928 RW, masing-masing merancang sendiri apa yang paling mereka butuhkan. Ada yang memilih menyelamatkan nyawa lewat ambulans. Ada yang memilih mengalirkan air lewat drainase. Ada yang memilih menjaga anak-anak lewat Posyandu.
Wali Kota Supian Suri sendiri sudah mengingatkan: kalau program ini tidak berdampak baik, akan dievaluasi. Itu bukan ancaman, melainkan komitmen bahwa uang publik memang harus terus ditagih manfaatnya.
Dan cara paling sehat untuk menagih manfaat itu bukan dengan curiga, tetapi dengan membuka data selebar mungkin, supaya warga Depok, dari RW mana pun, bisa ikut bangga sekaligus ikut mengawal, ke mana uang mereka sendiri sedang bekerja.
