Demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Warga turun ke jalan karena ada kebijakan yang dianggap keliru, aspirasi yang tidak didengar, atau keputusan publik yang perlu dipertanyakan.
Dalam negara demokratis, situasi seperti ini seharusnya dipahami sebagai hal yang wajar. Kritik bukan ancaman bagi negara, justru menjadi salah satu cara agar kekuasaan tetap diawasi.
Namun, dalam sejumlah penanganan demonstrasi, muncul pola yang patut dicermati. Aksi yang pada awalnya berlangsung damai dapat berubah ricuh setelah muncul kelompok atau orang yang diduga memprovokasi keadaan.
Setelah itu, respons aparat kerap meluas. Mulai dengan penggunaan gas air mata dan water cannon, pemukulan, pengejaran, hingga penangkapan.
Di beberapa situasi, muncul pula laporan tentang kehadiran aparat di kawasan kampus, gangguan terhadap kerja jurnalis, serta hambatan bagi tim medis dalam memberikan pertolongan.
Kita perlu berhati-hati dalam membaca setiap peristiwa. Tidak semua informasi yang beredar otomatis benar, dan dugaan adanya provokator harus dibuktikan melalui penyelidikan yang terbuka.
Namun, satu hal tidak boleh kabur, yaitu negara memiliki kewajiban melindungi warga, termasuk ketika mereka sedang menyampaikan kritik. Ada tiga persoalan mendasar yang perlu kita bicarakan.
Pertama, demonstrasi tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman keamanan.
Dalam negara demokratis, demonstrasi merupakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap kekuasaan sekaligus ruang bagi warga untuk menyampaikan ketidakpuasan, mengkritik kebijakan, dan menuntut pertanggungjawaban pemerintah.
Ketika saluran formal seperti pemilu, parlemen, maupun birokrasi tidak cukup responsif, demonstrasi menjadi salah satu bentuk partisipasi politik untuk memastikan suara masyarakat tetap didengar.
Hak untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Jaminan itu diperkuat oleh UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005. Artinya, demonstrasi bukan sesuatu yang diberikan dan dicabut sesuai selera penguasa. Ia merupakan hak warga negara.
Tentu, hak tersebut bukan berarti setiap tindakan dalam demonstrasi boleh dibenarkan. Perusakan, penyerangan, atau kekerasan tetap dapat diproses secara hukum.
Namun, tindakan sebagian individu tidak serta-merta menghapus hak peserta demonstrasi lain yang tetap damai.
Prinsip ini penting, sebab dugaan adanya provokator atau tindakan anarkis tidak boleh dijadikan alasan untuk menggeneralisasi seluruh massa sebagai pelaku kerusuhan.
Standar HAM internasional, termasuk Komentar Umum Nomor 37 Komite HAM PBB, menegaskan adanya pembatasan terhadap aksi damai harus memiliki dasar hukum, diperlukan, dan proporsional.
Penggunaan kekuatan oleh aparat juga harus menjadi pilihan terakhir, bukan respons otomatis ketika situasi mulai tidak terkendali.
Jika ada dugaan provokasi, tugas negara adalah mengidentifikasi pelaku dan membuktikannya, bukan menghukum massa secara kolektif.
Kedua, pengerahan militer dalam ruang sipil harus dibaca sebagai persoalan supremasi sipil.
Di sini kita perlu membedakan peran TNI dan Polri. Keduanya memiliki mandat yang berbeda sebagaimana tercermin dalam Pasal 30 UUD 1945 TNI berperan dalam pertahanan negara, sedangkan Polri bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum.
UU TNI memang mengatur tugas operasi militer selain perang, termasuk membantu Polri dalam tugas keamanan. Namun, kewenangan bantuan itu tidak boleh ditafsirkan sebagai ruang tanpa batas untuk menjadikan militer sebagai aktor rutin dalam pengendalian demonstrasi.
Demokrasi itu bekerja melalui dialog, perdebatan, kritik hingga partisipasi. Sedangkan militer bekerja melalui hierarki dan rantai komando. Keduanya memiliki logika dan fungsi yang berbeda.
Karena itu, ketika pendekatan militer semakin dekat dengan pengelolaan ruang sipil, pertanyaan yang harus kita ajukan bukan sekadar apakah pengerahan itu memiliki dasar formal, melainkan juga apa kebutuhan konkretnya, siapa yang memberi mandat, apa batas tugasnya, berapa lama pelibatan dilakukan, dan bagaimana akuntabilitasnya.
Kehadiran militer tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran. Dalam keadaan tertentu, bantuan militer dapat dimungkinkan oleh hukum. Namun, pelibatan tersebut harus bersifat terbatas, jelas mandat dan komandonya, serta tetap tunduk pada prinsip HAM.
Jika pengerahan aparat bersenjata menjadi respons yang makin normal terhadap kritik warga, kita wajib bertanya apakah negara sedang memperkuat keamanan, atau justru menggeser persoalan politik dan sosial menjadi urusan keamanan?
Ketiga, ruang sipil tidak boleh menjadi sasaran
Kampus, pers, tenaga medis, dan rumah sakit memiliki fungsi penting dalam masyarakat. Kampus merupakan ruang kebebasan akademik dan pertukaran gagasan. Jurnalis bekerja untuk memastikan publik memperoleh informasi.
Tim medis hadir untuk memberikan pertolongan tanpa terlebih dahulu menilai pilihan politik orang yang ditolong. Mengganggu atau menghalangi fungsi-fungsi tersebut bukan perkara sepele, sebab dampaknya sangat terasa. Masyarakat kehilangan ruang aman untuk belajar, mengetahui fakta, dan memperoleh bantuan.
Kebebasan pers dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sementara itu, hak atas rasa aman dan kesehatan dijamin dalam UUD 1945 serta UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
UN Guidance on Less-Lethal Weapons in Law Enforcement (2020) menegaskan penggunaan senjata yang memiliki dampak lebih rendah, termasuk gas air mata dan water cannon, harus didasarkan pada kebutuhan yang nyata dan prinsip proporsionalitas.
Penggunaannya tidak boleh menjadi respons otomatis ketika demonstrasi memanas. Namun, harus mempertimbangkan risiko terhadap pihak yang tidak terlibat, pemberian peringatan, jalur evakuasi, serta kemungkinan menggunakan tindakan yang lebih minim risiko. Sebab, tugas aparat bukan memenangkan bentrokan dengan demonstran, melainkan melindungi keselamatan publik dan menegakkan hukum.
Karena itu, setiap dugaan kekerasan, penghalangan kerja pers, atau gangguan terhadap pelayanan medis harus diperiksa secara serius dan independen. Identitas pelaku, rantai komando, dasar tindakan, serta kebutuhan penggunaan kekuatan perlu dibuka melalui mekanisme akuntabilitas.
Tanpa pemeriksaan yang transparan, negara hanya meminta warga percaya kepada aparat tanpa memberi alasan yang dapat diuji.
Reformasi sektor keamanan juga tidak cukup berhenti pada perubahan aturan atau struktur kelembagaan. Ia harus terlihat dalam praktik, aparat yang profesional, penggunaan kekuatan yang terukur, militer yang tetap berada dalam koridor pertahanan, serta proses hukum yang tidak tebang pilih. Kritik publik seharusnya dijawab dengan penjelasan, dialog, dan perbaikan kebijakan, bukan dengan rasa takut.
Jika warga mulai merasa bahwa turun ke jalan berarti mempertaruhkan keselamatan, dan ketika kampus, pers, dan tenaga medis pun tidak sepenuhnya aman, maka yang sedang menyempit bukan hanya ruang demonstrasi. Yang menyempit adalah ruang demokrasi itu sendiri. Negara seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan membuat rakyat takut kepada negaranya.
