Dinamika global saat ini tengah diuji dengan berbagai ketegangan geopolitik yang berdampak langsung pada stabilitas pasokan energi dan rantai pasok dunia. Melihat situasi ini, Indonesia berupaya untuk menyuarakan memastikan kepentingan negara berkembang tetap terakomodasi di forum internasional.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, yang baru saja melawat ke luar negeri lewat Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di Atlanta, Amerika Serikat, 20-31 Oktober 2026 lalu. Dalam forum tersebut, terdapat tiga sesi pleno dan seluruhnya dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyuarakan pentingnya solidaritas global di tengah ketidakpastian dunia.
Menlu RI yang baru dilantik di awal Oktober 2026 itu mengingatkan para pemimpin dunia bahwa ketahanan nasional merupakan fondasi utama bagi terciptanya ketahanan global yang kuat. Menurutnya, ketahanan nasional, kawasan, dan global saling terkait dan membutuhkan kerja sama multilateral yang efektif.
“Ketahanan nasional memperkuat ketahanan kawasan, yang pada gilirannya memperkuat ketahanan global,” tegas Menlu Arrmanatha mengutip dari rilis Kemlu RI.
Menurutnya, perlu ada reformasi sistem multilateral agar lebih terpercaya, representatif, responsif, dan bisa menjawab tantangan zaman.
Urgensi Menjaga Stabilitas Pangan dan Navigasi
Isu kerentanan pangan dan gangguan jalur perdagangan global menjadi perhatian utama. Indonesia menyoroti bagaimana dampak konflik di Selat Hormuz, Laut Hitam, dan Laut Merah menekan pasokan energi, pupuk, serta pangan bagi negara berkembang.
"Pangan tidak boleh dijadikan senjata," tegas pira yang biasa disapa Tata itu.
Selain masalah ketahanan pangan, Indonesia menyuarakan pentingnya penghormatan terhadap UNCLOS 1982 sebagai panduan hukum laut internasional. Indonesia memperkenalkan konsep Responsible Freedom of Navigation, yang menekankan bahwa kebebasan navigasi harus dibarengi tanggung jawab serta kedaulatan yang dijalankan dengan pengendalian diri.
Percepatan Transisi Energi yang Berkeadilan
Tak ketinggalan, isu transisi energi yang berkeadilan turut digaungkan di Amerika Serikat. Dalam hal ini, Tata menerangkan upaya untuk memperkuat kemandirian energi dalam negeri lewat penerapan B50 dan program pembangunan pembangunan 100 GW tenaga surya.
“Krisis harus mempercepat transisi energi, bukan justru membalikkannya,” kata Tata menegaskan.
Indonesia juga mengingatkan pentingnya transisi energi yang adil dan terjangkau bagi semua pihak. Negara-negara berkembang membutuhkan kemudahan akses terhadap pembiayaan investasi serta transfer teknologi bersih agar mampu beradaptasi secara optimal.
Penguatan Rantai Pasok dan Diplomasi Bilateral
Di sesi penutup, Tata mengusulkan perbanyakan pusat produksi di negara-negara berkembang. Beberapa hal yang diusulkan adalah penguatan kesiapsiagaan menghadapi krisis dan kondisi darurat, pembiayaan jangka panjang yang terjangkau, dan perlunya membangun kemitraan di bidang teknologi agar negara berkembang dapat pula menjadi kreator, bukan hanya pengguna.
“Rantai pasok harus memiliki lebih banyak pusat produksi, terutama di negara-negara berkembang,” ujar Tata.
Di sela-sela sidang pleno, Menlu Arrmanatha juga melangsungkan serangkaian pertemuan bilateral dengan perwakilan belasan negara sahabat dan Uni Eropa. Langkah diplomasi ini dimanfaatkan untuk mempererat hubungan bilateral sekaligus bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik terkini.
