Bagi penyandang disabilitas, menyelamatkan diri saat bencana bukan perkara mudah. Fasilitas kesehatan yang belum ramah disabilitas hingga informasi peringatan dini tanpa teks atau bahasa isyarat bisa membuat mereka semakin rentan.
Oleh karena itu, mereka menuntut dilibatkan dalam kebijakan kebencanaan. Sebab, keselamatan mereka juga menyangkut hak untuk mendapatkan perlindungan dan menyampaikan pendapat.
Claudya Fritsca dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau merasakan kesulitan tersebut. Banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun membuat penyandang disabilitas semakin sering terpapar asap. Sayangnya, ketika mereka membutuhkan pengobatan, fasilitas kesehatan belum tentu bisa mereka akses dengan mudah.
“Di Riau, penyandang disabilitas menghadapi banjir dan karhutla yang terus berulang setiap tahun. Kami semakin sering terpapar ISPA sedangkan faskes masih belum aksesibel dan seringkali tidak ada akomodasi yang layak,” ujar Claudya, dikutip dari rilis resmi yang diterima GNFI.
Persoalan serupa dialami perempuan Tuli di Nusa Tenggara Timur (NTT). Barbara dari HWDI NTT menyebut informasi peringatan bencana sering kali tidak dilengkapi teks maupun juru bahasa isyarat. Akibatnya, mereka bisa terlambat mengetahui bahaya yang mengancam.
Krisis iklim memang berdampak kepada semua orang, tetapi tidak semua menghadapinya dengan cara yang sama. Perempuan yang menggantungkan penghasilan pada kebun bisa kehilangan sumber nafkah. Sementara itu, penyandang disabilitas harus menghadapi hambatan tambahan untuk mendapatkan pertolongan.
Pengalaman tersebut menjadi alasan perempuan dari berbagai daerah menuntut ruang lebih besar dalam pengambilan keputusan lingkungan. Mereka tidak ingin hanya menjadi pihak yang menanggung dampak kebijakan. Bahkan, mereka menuntut hak veto untuk menolak proyek yang merusak ruang hidup dan mata pencaharian.
Seribu Pohon Cokelat Terbakar, Rumah Warga Terancam Digusur
Dampak krisis iklim juga dirasakan Anjelin Melna A. Meut dari Kepulauan Seram, Maluku. Saat El Niño, sekitar 1.000 pohon cokelat miliknya terbakar. Kebun cengkeh dan kelapa milik warga lain juga ikut terdampak.
Padahal, kebun tersebut menjadi sumber penghidupan keluarga. Hasil panennya bahkan digunakan sebagian warga untuk membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi.
“Saat El Niño, seribu pohon cokelat saya terbakar habis, padahal itu investasi saya untuk masa depan. Kebun cengkeh dan kelapa warga juga ikut terbakar,” ungkap Anjelin.
Persoalan masyarakat Seram tidak berhenti pada kebakaran hutan. Sebanyak 84 rumah terancam digusur untuk proyek hilirisasi kelapa. Di sisi lain, warga sembilan desa yang tinggal di dalam kawasan taman nasional disebut mengalami kriminalisasi karena menebang kayu untuk membangun rumah.
“Bagi kami, hutan adalah kehidupan. Bayi yang lahir di kampung kami dibawa ke hutan saat berumur dua minggu sampai satu bulan. Tapi sekarang, atas nama konservasi, tanah kami diambil,” tutur Anjelin.
Bagi masyarakat setempat, hutan bukan sekadar kawasan yang harus dilindungi. Hutan juga menjadi bagian dari kehidupan yang telah mereka jalani secara turun-temurun. Oleh karena itu, kebijakan konservasi maupun proyek pembangunan semestinya tidak membuat warga kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan.
Mereka pun tidak ingin sekadar diundang dalam rapat atau diminta menerima keputusan yang sudah dibuat pemerintah. Perempuan ingin punya suara dalam menentukan proyek apa yang boleh berjalan di lingkungan tempat mereka tinggal.
Hampir 100 Perempuan Susun 12 Tuntutan Keadilan Iklim
Berbagai pengalaman tersebut dirangkum dalam Deklarasi "Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim". Deklarasi ini lahir dari lokakarya pada 16–18 November 2026 yang melibatkan hampir 100 perwakilan gerakan perempuan muda dan penyandang disabilitas dari 27 provinsi.

Suasana perumusan dokumen deklarasi dalam lokakarya Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim di Jakarta, Rabu 18 November 2026. (Koalisi Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim).
Lokakarya tersebut diinisiasi Yayasan Madani Berkelanjutan, HWDI, Koalisi Perempuan Indonesia, dan PPSW, bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Ada 12 poin tuntutan yang disampaikan. Salah satunya meminta pelibatan bermakna perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan publik, termasuk kebijakan transisi energi berkeadilan (just transition).
Just transition merujuk pada peralihan dari energi fosil menuju energi bersih tanpa mengorbankan masyarakat terdampak. Artinya, pembangunan energi terbarukan juga harus memperhatikan nasib warga yang kehilangan lahan, pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya alam.
Perwakilan Yayasan Madani Berkelanjutan, Anggalia Putri Permatasari, menilai perempuan dan penyandang disabilitas termasuk kelompok yang relatif sedikit berkontribusi terhadap emisi, tetapi menanggung dampak krisis iklim yang berat.
Makanya, pengalaman dan aspirasi mereka perlu diperhitungkan sejak tahap perencanaan. Pendanaan iklim juga harus bisa diakses langsung oleh masyarakat akar rumput.
Dian Kartikasari dari Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) turut mendorong penerapan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion). Pendekatan ini memastikan perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya mendapat akses setara terhadap perlindungan, teknologi, serta pendanaan.
Pemerintah Menerima Deklarasi, Apa Tindak Lanjutnya?
Deklarasi tersebut disampaikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga, yakni Kementerian PPPA, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, serta Komnas Perempuan.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan KemenPPPA, Dewa Ayu Laksmiadi Janapriati, menyatakan aspirasi dari daerah akan diteruskan kepada pimpinan dan kementerian terkait.
KemenPPPA juga merencanakan dialog tingkat tinggi pada akhir November atau awal Desember 2026. Pertemuan ini akan membahas dampak krisis ekologis terhadap tujuh sektor, termasuk pangan, energi, kelautan dan pesisir, serta kesehatan.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan menilai deklarasi tersebut perlu ditindaklanjuti melalui rencana aksi dan koordinasi lintas kementerian. Kementerian Lingkungan Hidup juga berencana memperluas pelibatan perempuan dan penyandang disabilitas dalam Program Kampung Iklim (ProKlim).
Meski begitu, menerima deklarasi tentu belum cukup. Para peserta berkomitmen melanjutkan gerakan di daerah masing-masing agar tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen.
Sebab, pembangunan berkelanjutan semestinya tidak membuat masyarakat kehilangan rumah, kebun, atau sumber penghidupan. Perempuan dan penyandang disabilitas bukan hanya berhak mendapat perlindungan ketika krisis datang. Mereka juga berhak ikut menentukan kebijakan yang memengaruhi kehidupan dan masa depan mereka.


