“Di Riau, penyandang disabilitas menghadapi banjir dan karhutla yang terus berulang setiap tahun. Kami semakin sering terpapar ISPA sedangkan faskes masih belum aksesibel dan seringkali tidak ada akomodasi yang layak, contohnya tidak ada ram atau ram terlalu curam, tidak ada toilet aksesibel dan tempat parkir prioritas. Antrian khusus juga seringkali tidak diberikan kepada penyandang disabilitas karena perbedaan persepsi tentang disabilitas itu sendiri,” ujar Claudya Fritsca dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Riau, sebagaimana dikutip dari rilis resmi yang GNFI terima.
Krisis iklim membawa persoalan yang berbeda bagi setiap orang. Perempuan bisa kehilangan kebun yang menjadi sumber penghasilan keluarga. Sementara bagi penyandang disabilitas, bencana bisa membuat mereka kesulitan mendapatkan pertolongan hingga menyelamatkan diri.
Di Riau, misalnya, banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berulang setiap tahun membuat penyandang disabilitas semakin sering terpapar asap. Namun, ketika membutuhkan pengobatan, fasilitas kesehatan belum tentu bisa mereka akses dengan mudah.
Tidak hanya fasilitas kesehatan, informasi peringatan dini juga belum tentu bisa diakses semua orang. Informasi yang hanya disampaikan melalui suara, misalnya, bisa membuat penyandang Tuli terlambat mengetahui bahaya.
Barbara dari HWDI Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami persoalan serupa. Di wilayahnya, kemarau panjang membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih dan menghadapi gagal panen. Perempuan ikut menanggung beban karena harus memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Sementara perempuan Tuli masih harus berhadapan dengan informasi kebencanaan yang tidak dilengkapi teks maupun juru bahasa isyarat.
“Di NTT, kemarau panjang menyebabkan kekeringan, sulitnya air bersih, dan gagal panen. Perempuan menanggung beban lebih besar, sementara kami perempuan Tuli menghadapi hambatan tambahan karena informasi peringatan bahaya sering tidak aksesibel, tanpa Juru Bahasa Isyarat maupun teks. Krisis iklim sudah nyata, jangan sampai kebijakan adaptasi justru meninggalkan kami karena kebutuhan dan hak penyandang disabilitas belum diperhitungkan,” ungkap Barbara.
Kebun Terbakar, Sumber Penghidupan Ikut Hilang
Dampak perubahan iklim juga dirasakan langsung oleh perempuan yang menggantungkan hidup pada alam. Di Kepulauan Seram, Maluku, Anjelin Melna A. Meut kehilangan sekitar 1.000 pohon cokelat akibat kebakaran saat El Niño.
Pohon-pohon itu bukan sekadar tanaman. Anjelin menyebutnya sebagai investasi untuk masa depan. Kebun cengkeh dan kelapa milik warga lain juga ikut terbakar. Padahal, sebagian hasil kebun tersebut digunakan untuk membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi.
“Saat El Niño, seribu pohon cokelat saya terbakar habis, padahal itu investasi saya untuk masa depan. Kebun cengkeh dan kelapa warga juga ikut terbakar, padahal banyak dari mereka sedang menguliahkan anak. Kebakaran di tempat kami mungkin kecil dan tidak terlihat di media sosial, tapi dampaknya langsung menghantam kehidupan masyarakat adat,” ungkapnya.
Dampak juga terasa di Timor Tengah Selatan, NTT. Cici Thalar, peserta lokakarya dari So'e, mengingat daerahnya dahulu dikenal sejuk dan menjadi penghasil jeruk keprok serta apel.
“Dulu Timor Tengah Selatan dikenal sebagai daerah sejuk penghasil jeruk keprok dan apel. Sekarang itu tinggal cerita,” ujar Cici.
Sementara itu, warga pesisir Maluku menghadapi persoalan yang berbeda. Hanum dari Tunas Bahari Maluku mengatakan cuaca di daerahnya semakin panas dan kering. Air sumur yang biasa digunakan warga pun mulai terasa payau karena air laut masuk ke sumber air tawar.
“Di daerah saya, cuaca makin panas dan kering. Air sumur kami sudah payau karena air laut mulai masuk,” tuturnya.
Kondisi tersebut turut mengancam kehidupan perempuan nelayan dan warga pulau-pulau kecil. Abrasi serta kerusakan terumbu karang juga dapat mengganggu sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Bencana Tidak Dirasakan Dengan Cara yang Sama
Cerita dari berbagai daerah itu disampaikan dalam lokakarya Suara Perempuan untuk Keadilan Iklim pada 16–18 November 2026. Hampir seratus perwakilan gerakan perempuan muda dan penyandang disabilitas dari 27 provinsi berkumpul untuk membicarakan dampak krisis iklim yang mereka alami.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah kebijakan penanganan bencana dan adaptasi iklim yang belum sepenuhnya memperhitungkan kebutuhan kelompok rentan.
Bagi penyandang disabilitas, misalnya, peringatan dini tidak cukup hanya disampaikan melalui pengeras suara. Informasi juga perlu tersedia dalam bentuk teks atau bahasa isyarat. Begitu pula tempat pengungsian dan fasilitas kesehatan yang perlu menyediakan akses bagi pengguna kursi roda maupun penyandang disabilitas lainnya.
Rina Prasarani dari HWDI menilai kebutuhan tersebut harus masuk dalam perencanaan tata ruang dan mitigasi bencana. Pemerintah juga perlu menyiapkan anggaran khusus serta sarana evakuasi yang aksesibel.
Sebab, keterlibatan penyandang disabilitas tidak cukup hanya dengan mengundang mereka dalam forum atau kegiatan pemerintah. Kebutuhan dan pengalaman mereka perlu ikut menentukan kebijakan yang dibuat.
Melalui lokakarya tersebut, para peserta mendorong agar perempuan dan penyandang disabilitas tidak terus-menerus ditempatkan sebagai penerima bantuan. Mereka juga perlu dilibatkan sebagai pihak yang memahami persoalan di daerahnya dan mampu ikut merumuskan solusi.
Suara Mereka Dibawa ke Pemerintah
Lokakarya ini diinisiasi Yayasan Madani Berkelanjutan, HWDI, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), dan Asosiasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Wanita (PPSW), bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA).
Melalui lokakarya tersebut, para peserta merumuskan deklarasi berisi 12 tuntutan. Beberapa di antaranya mendorong keterlibatan bermakna perempuan dan penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan terkait krisis iklim, termasuk transisi energi yang adil.
Mereka juga mendesak pemerintah memberikan hak veto kepada perempuan terhadap proyek-proyek yang merusak ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat. Tuntutan ini berangkat dari pengalaman warga yang selama ini kerap menanggung dampak pembangunan dan kerusakan lingkungan.
Deklarasi tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Komnas Perempuan.
KemenPPPA menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut kepada kementerian terkait. Pemerintah juga berencana menggelar dialog lintas sektor pada akhir November atau awal Desember 2026 untuk membahas dampak krisis iklim terhadap sejumlah sektor, sekaligus mendorong pembentukan kelompok kerja bersama masyarakat sipil.
Para peserta berharap deklarasi itu tidak berhenti sebagai dokumen. Mereka ingin pengalaman perempuan dan penyandang disabilitas dari berbagai daerah benar-benar masuk dalam kebijakan iklim, mulai dari penyediaan informasi bencana yang aksesibel hingga perlindungan sumber penghidupan warga.


