Kena PHK memang bikin kepala penuh dan hati resah, tapi pekerja punya pegangan lewat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa menerima uang tunai 60 persen dari upah selama maksimal enam bulan, plus konseling karier, informasi lowongan, dan pelatihan kerja.
Besaran itu berlaku sejak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 mengubah skema lama, yakni 45 persen untuk tiga bulan pertama dan 25 persen untuk tiga bulan sisanya. Menurut BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan JKP kini mencapai 16,47 juta orang, naik dari 14,44 juta pada 2024.
Manfaat JKP Jadi Penopang Pekerja Selama Mencari Pekerjaan Baru
Berdasarkan penjelasan BPJS Ketenagakerjaan, upah yang dijadikan dasar hitungan dibatasi Rp5 juta. Artinya, pekerja berupah Rp4 juta menerima sekitar Rp2,4 juta per bulan, sedangkan yang berupah Rp6 juta tetap dihitung dari Rp5 juta, yaitu Rp3 juta per bulan.
Uang tersebut ditransfer setiap bulan ke rekening bank aktif milik peserta, bukan sekaligus untuk seluruh periode. Pencairan bulan kedua dan seterusnya mengikuti penyelesaian misi bulanan, sehingga peserta perlu rajin mencatat aktivitas mencari kerja.

Photo by Estรฉe Janssens on Unsplash
Soal dana, pekerja tidak perlu membayar iuran tambahan. Mengutip laman resmi JKP Kemnaker, pendanaan berasal dari iuran pemerintah pusat sebesar 0,22 persen dan rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14 persen dari upah. Jika dijumlahkan, besarnya 0,36 persen dari upah sebulan.
Pahami Syarat Kepesertaan JKP Terlebih Dahulu
Menukil laman resmi JKP Kemnaker, peserta harus warga negara Indonesia yang belum berusia 54 tahun saat pertama mendaftar dan punya hubungan kerja, baik kontrak maupun tetap. Mereka juga perlu memiliki masa iur BPJS Ketenagakerjaan minimal 12 bulan dalam 24 bulan sebelum PHK.
Tidak semua PHK bisa diklaim. Pengunduran diri, pensiun, cacat total tetap, meninggal dunia, dan kontrak yang berakhir sesuai jangka waktunya tidak termasuk. Sejak PP 6/2025, syarat kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga dilonggarkan, sehingga peserta jalur mandiri dan penerima bantuan iuran bisa ikut terdaftar di JKP.
Untuk mengecek status, buka SIAPkerja atau aplikasi JMO BPJS Ketenagakerjaan. Lencana hijau JKP menandakan kamu sudah terdaftar, jadi tidak perlu antre ke kantor hanya untuk memastikan.
Klaim JKP Bisa Dimulai dari Rumah lewat Layanan SIAPkerja
Langkah awalnya, buat akun di siapkerja.kemnaker.go.id, lengkapi profil, lalu laporkan PHK beserta buktinya. Bukti itu bisa berupa tanda terima lapor PHK dari Kemnaker atau dinas ketenagakerjaan setempat, perjanjian bersama yang sudah didaftarkan, atau putusan pengadilan hubungan industrial yang berkekuatan hukum tetap.
Laporan paling lambat diajukan enam bulan sejak PHK, jadi jangan ditunda terlalu lama. Pada bulan pertama, peserta mengisi formulir klaim, memasukkan rekening yang valid, dan menyetujui Komitmen Aktivitas Pencarian Kerja. Setelah verifikasi selesai, manfaat langsung bisa diakses. Pelaporan dan klaim dilakukan daring lewat SIAPkerja, jadi bisa diurus dari rumah hanya dengan ponsel.
Memasuki bulan kedua sampai keenam, peserta melakukan asesmen diri, lalu menuntaskan salah satu misi: melamar ke minimal lima perusahaan, wawancara kerja di satu perusahaan, atau mengikuti pelatihan.
Pelatihan Kerja dan Konseling JKP Bantu Pekerja Siap Bersaing Lagi

Photo by Vitaly Gariev on Unsplash
Lewat konseling, peserta mendapat gambaran potensi diri, kondisi ketenagakerjaan per sektor dan daerah, sampai rekomendasi pelatihan. Profil peserta juga masuk basis data Kemnaker, sehingga bisa dilirik pemberi kerja dan dipakai melamar ke perusahaan terverifikasi.
Pelatihan terbagi dua jenis. Reskilling untuk yang ingin pindah bidang, upskilling untuk yang ingin memperdalam keahlian di bidang lama. Metodenya daring, luring, atau campuran. Kemampuan baru itu juga bisa dipakai membuka usaha sendiri, sebab program ini memang bertujuan menjaga hidup layak sampai peserta bekerja kembali atau berusaha mandiri.
Peserta mendapat sertifikat pelatihan, dan sertifikat kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) bila lulus uji kompetensi pada pelatihan tertentu. Syaratnya, ada rekomendasi petugas antar kerja saat sesi konseling.

