UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian Indonesia. Mulai dari warung kelontong, pedagang makanan keliling, perajin kerajinan lokal, hingga toko online rumahan, semuanya memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Kehadiran UMKM bukan hanya menjadi sumber penghasilan bagi jutaan keluarga, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, UMKM memiliki posisi strategis karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta menjadi salah satu sektor yang relatif tangguh ketika perekonomian menghadapi tekanan. Namun, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia usaha.
Persaingan yang sebelumnya terbatas pada lingkungan sekitar, kini semakin luas karena pelaku usaha dapat menjangkau konsumen dari berbagai daerah melalui internet.
Perubahan tersebut menjadi peluang sekaligus tantangan bagi UMKM lokal. Digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan untuk mengikuti perkembangan zaman, melainkan kebutuhan agar usaha kecil mampu bertahan, berkembang, dan bersaing di tengah perubahan ekonomi.
Besarnya Peran UMKM dan Tantangan Digitalisasi
Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM yang dipublikasikan pada Oktober 2024, jumlah UMKM di Indonesia pada 2023 mencapai sekitar 65,5 juta unit. Sektor ini berkontribusi sebesar 60,51 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap sekitar 97 persen dari total tenaga kerja. Selain itu, UMKM juga mencakup sekitar 99 persen dari keseluruhan unit usaha di Indonesia.
Angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran besar dalam menjaga aktivitas ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Besarnya kontribusi ini menjadikan pengembangan UMKM sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional.
Meskipun demikian, besarnya kontribusi tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan pemanfaatan teknologi digital. Sebagian pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara konvensional dan mengandalkan penjualan langsung kepada konsumen. Sementara itu, pemanfaatan marketplace, media sosial, layanan pesan-antar, dan pembayaran digital belum menjadi bagian dari kegiatan usaha mereka.
Keterbatasan tersebut juga terlihat dari rendahnya keterlibatan UMKM dalam rantai pasok global. Kementerian Koperasi dan UKM pada 2024 menyebutkan bahwa UMKM Indonesia yang terhubung dengan rantai nilai global atau global value chain (GVC) baru sekitar 4,1 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa peluang UMKM untuk memperluas pasar hingga tingkat internasional masih perlu terus dikembangkan.
Padahal, melalui teknologi digital, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk memperluas jangkauan pemasaran, memperkenalkan produk kepada konsumen baru, serta meningkatkan efisiensi kegiatan operasional.
3 Hambatan yang Dihadapi Pelaku UMKM
Lantas, mengapa digitalisasi belum dapat diterapkan secara merata? Setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang perlu diperhatikan.
Pertama, keterbatasan literasi digital dan keuangan. Sebagian pelaku UMKM, khususnya yang telah lama menjalankan usaha secara konvensional, masih mengalami kesulitan dalam menggunakan teknologi untuk mendukung kegiatan bisnis. Pengelolaan akun marketplace, pemasaran melalui media sosial, hingga pencatatan keuangan digital masih menjadi hal baru bagi sebagian dari mereka. Tidak sedikit pula pelaku usaha yang belum terbiasa memisahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha.
Kedua, keterbatasan infrastruktur. Di sejumlah wilayah, terutama daerah pelosok, akses internet yang stabil dan ketersediaan jaringan listrik masih menjadi tantangan. Padahal, kegiatan pemasaran dan transaksi digital membutuhkan konektivitas yang memadai. Tanpa dukungan infrastruktur, kesempatan UMKM di daerah untuk berkembang melalui teknologi menjadi lebih terbatas.
Ketiga, akses permodalan yang belum optimal. Pengembangan usaha membutuhkan modal untuk membeli bahan baku, memperbarui peralatan, maupun meningkatkan kapasitas produksi. Namun, sebagian pelaku UMKM masih menghadapi kendala ketika mengajukan pembiayaan kepada lembaga perbankan. Persyaratan administrasi, keterbatasan agunan, serta belum tersedianya pencatatan keuangan yang baik menjadi beberapa faktor penghambat.
Kolaborasi jadi Kunci Percepatan Digitalisasi
Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah nyata yang melibatkan berbagai pihak. Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dapat mengambil peran melalui program pendampingan dan pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di balai desa, sentra industri rumahan, maupun pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Materi pelatihan sebaiknya dibuat sederhana dan mudah diterapkan, seperti teknik memotret produk menggunakan kamera telepon genggam, membuat akun marketplace, memasarkan produk melalui media sosial, serta menggunakan aplikasi pencatatan keuangan.
Pendampingan secara langsung juga penting agar pelaku usaha tidak hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkannya dalam kegiatan bisnis sehari-hari.
Selain pelatihan, pemanfaatan sistem pembayaran digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) juga dapat menjadi langkah awal dalam membangun ekosistem usaha digital. Perkembangan penggunaan QRIS menunjukkan potensi besar dalam mendukung digitalisasi UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia, hingga semester I 2025, jumlah merchant QRIS telah mencapai 39,3 juta, dengan 93,16 persen di antaranya merupakan pelaku UMKM.
Data tersebut memperlihatkan bahwa pembayaran digital semakin diterima oleh pelaku usaha kecil. Melalui QRIS, transaksi menjadi lebih praktis dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap uang tunai. Riwayat transaksi yang tercatat secara digital juga berpotensi membantu pelaku usaha membangun rekam jejak keuangan yang lebih tertata.
Di sisi lain, kemudahan akses pembiayaan perlu terus diperkuat. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), misalnya, dapat menjadi salah satu instrumen pendukung pengembangan UMKM. Pemanfaatan data transaksi digital sebagai informasi tambahan dalam penilaian kelayakan pembiayaan juga dapat dikembangkan sesuai ketentuan dan kebijakan lembaga keuangan.
Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya membantu UMKM meningkatkan penjualan, tetapi juga membuka peluang untuk memperbaiki pengelolaan usaha dan memperluas akses terhadap layanan keuangan.
Membangun Masa Depan UMKM yang Lebih Inklusif
Transformasi digital UMKM tidak dapat dibebankan kepada pelaku usaha semata. Keberhasilannya membutuhkan kolaborasi berkelanjutan dari berbagai pihak. Pemerintah berperan dalam menyediakan regulasi dan infrastruktur, perbankan mendukung akses pembiayaan, akademisi menghadirkan riset dan pendampingan, sedangkan pelaku UMKM menjadi penggerak utama melalui kemauan untuk terus belajar dan beradaptasi.
Pada akhirnya, digitalisasi UMKM bukan sekadar upaya mengikuti tren teknologi, melainkan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian masyarakat. Dengan dukungan yang tepat, usaha kecil di daerah memiliki kesempatan yang sama untuk memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, dan mengembangkan potensi lokal.
UMKM yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan menjadi bagian penting dalam membangun ekonomi Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Sebab, kemajuan ekonomi nasional tidak hanya ditentukan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh jutaan usaha kecil yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat.
