Pendidikan dan sekolah menjadi salah satu dasar penting untuk membentuk manusia yang berakhlak baik, pembentuk karakter dan memajukan sumber daya manusia (SDM) untuk kemajuan sebuah bangsa. Jika pendidikan diabaikan bahkan tidak menjadi prioritas sebuah kebijakan, maka masa depan sebuah bangsa bisa mengarah pada ketidakstabilan dan bahkan kehancuran.
Saat ini fokus kebijakan pemerintah hanya pada program utama presiden, sehingga semua anggaran hanya terpusat di satu program, dan seakan mengabaikan program lain. salah satu program utama yang saat ini menjadi fokuskan pemerintah adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang diambil dari biaya pendidikan Rp223,56 triliun atau sekitar 29% termasuk yang terbesar diantara semuanya.
Secretary General of the International Economic Association (IEA) Lili Yan Ing menegaskan bahwa alokasi dana MBG perlu dikaji ulang agar lebih tepat sasaran. “Jadi mohon ditekankan sekali lagi, Presiden harus menanggapi secara serius mis-alokasi anggaran yang terjadi,” ujarnya di Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Alokasi anggaran untuk program yang baru dibuat satu tahun sangat tinggi, sedangkan biaya untuk sesuatu yang lebih penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kesejahteran masyarakat jauh dibawah yang diminta oleh masyarakat. Berdasarkan data UNESCO Institute for Statistics (dipublikasikan Februari 2026) Indonesia berada di posisi pertama sebagai negara dengan belanja pendidikan paling rendah, dengan alokasi hanya 1,3% dari Produk domestic Bruto (PDB).
Bagaimana mungkin penduduk yang berjumlah 287 juta jiwa ini dan didominasi oleh usia muda yang sedang menempuh pendidikan, alokasinya sangat kecil yaitu Rp757,8 triliun tahun 2026, yang Sebagian besar untuk program MBG. Sementara itu untuk membantu anak-anak yang sulit sekolah sangat kecil, dan banyak sekolah yang sudah tidak baik serta kesejahteraan guru atau dosen, anggaran yang dialokasikan sangat minim bahkan tidak ada
Anak-anak harus belajar di rumah atau tempat lain karena sekolahnya tidak layak huni, di sisi lain dapur MBG dibangun dengan megah di sampingnya. Salah satu contoh diamnya pemerintah atas kerusakan sekolah, tapi tetap disediakan MBG adalah di SDN Tanggireji di Tegowanu, Grobogan, Jawa Tengah.
Dalam unggahan Instagram @voktis.id, pada Kamis, 23 Juli 2026, para siswa SD di Tegowanu itu tampak asyik menikmati porsi MBG di antara puing-puing bangunan yang ambruk. Suatu hal yang aneh bisa memberi MBG, tapi ruangan kelas dibiarkan rusak, tak layak huni dan banyak atap yang roboh. Kebijakan yang bagus, tapi yang prioritas malah diabaikan (Medius News, Kamis, 23 Juli 2026).
Pemerintah harusnya paham, pendidikan bukan soal mengenapi janji kampanye waktu pemilu, tapi melihat apa yang lebih penting dari semua itu. Keadaan sekolah yang harus nyaman, bersih, indah dan bangunan yang layak pakai, sehingga mereka mampu belajar dengan baik dan pendidikan dirasakan semua anak. Tanpa tempat yang layak dan fasilitas yang mendukung, anak-anak Indonesia akan sulit belajar, pengetahuan tidak diterima dengan baik, perkembangan yang sulit dalam kognitif dan afektif serta hilangnya rasa cinta pada pendidikan.
Ada juga gaji guru honorer yang sangat kecil Rp.300.000-Rp. 500.000 per bulan, sedangkan biaya karyawan dapur MBG tembus 3 juta ke atas. Padahal fasilitas ada, infrasturktur mendukung, membantu siswa yang kurang mampu dan menyejahterakan hidup guru salah satu kunci memajukan pendidikan dan bangsa kita.
Masalah ini bukan soal biaya tidak ada, tapi soal prioritas yang menjadi kebijakan setiap pemerintah. Jika pendidikan dan tenaga kependidikan diabaikan, maka negara ini bisa saja tidak mencapai usia emasnya di tahun 2045.
Kesejahteraan guru juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena melalui guru: pendidikan dan pengajaran yang bagus akan diterima para murid. Tanpa guru, pendidikan kita akan kehilangan arah, berjalan tanpa pelita dan bisa saja anak-anak akan buta untuk mencapai masa depan mereka.
Singapura salah satu contoh negara yang melihat guru sebagai bagian penting dari sistem pendidikan. Pemerintah Singapura akan menaikan gaji sekitar 36.000 tenaga pendidik per 1 Oktober 2026. Menteri pendidikan Singapura memastikan paket gaji tenaga pendidik tetap kompetitif sekaligus menjaga daya tarik profesi guru agar mampu merekrut dan mempertahankan tenaga pendidik berkualitas (Kompas.com 3/8/2026).
Seharusnya pemerintah Indonesia belajar dari negara tentangga jika ingin memajukan anak-anak kita ke arah yang lebih baik. Bukan lagi sibuk kepada hal yang tidak penting, tapi mulai melihat bahwa negara ini tanpa pendidikan yang berkualitas bisa mengancam masa depan bangsa ini.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
